Jan 27, 2016

KARAKTER DAN FALSAFAH POLITIK LOKAL “KITA”

Apa yang menjadi ciri khas paling dominan bagi orang-orang Maluku Utara dalam  dunia Politik?, sebagai tesa saya berasumsi  bahwa “Kekuasaan” atau Tahta-lah yang lebih dominan ketimbang Harta, sementara “Wanita” adalah salah satu keping mata uang logam dari sisi yang berbeda. Tidak bermaksud mendiskreditkan hal-hal yang berhubungan dengan Gender tetapi sekadar mencoba  mengkonsepsikan betapa pentingnya kekuasaan bagi kita. Menoleh pada sejarah masa lalu dalam struktur pemerintahan Kerajaan  Ternate, sekiranya telah memberikan gambaran kepada kita bahwa  karakter  dan tipikal politis orang-orang maluku utara telah terbentuk dan dikondisikan oleh kekuasaan dan wewenang yang dimiliki dalam setiap klan/marga/soa/ atau kampung. Bahkan suku pendatang dan orang berbeda keyakinan pun mendapat apresiasi  dalam struktur pemerintahan kerajaan. Ditengarai bahwa organisasi Soa tersebut sangan erat dengan korelasi Sosio-Politik Kesultanan. Typikal sosio-politik itu juga terdapat di kesultanan Tidore (Leirissa,1996).
Siapa Kita?
Kata “Kita” dengan tanda kutip pada judul diatas, anggaplah representasi pada maksud “Kita”  sebagai Orang Ternate atau orang Maluku Utara. Meskipun akan tidak mudah  mewakilkan kata “Kita” tersebut sebagai maksud yang sebenar-benarnya tertuju pada karakter, identitas, atau perilaku politik  orang-orang Ternate atau Orang Maluku Utara pada umumnya. Barangkali sama sulitnya mengidentifikasi perilaku dan karakter politik suku-suku lain di Indonesia. Kita yang kerap diidentifikasi  secara geografis dengan ungkapan “Orang-orang Timur” yang mana konsepsi ini hanya  merujuk pada tempat tinggal orang-orang yang dibagi sesuai Zona Wilayah Waktu Indonesia. 

Lalu siapakah Orang-orang Timur itu?. Bisa jadi ungkapan tersebut sebagai sebuah Sterotype (baca: stereotip)  zaman kolonial dulu dengan politik Devide et Impera-nya atau Politik adu domba Belanda. Atau jangan-jangan justru stereotype itu muncul di era  kemerdekaan sebagai akibat dari  tidak meratanya pembangunan hingga memunculkan sebutan  Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Ketimpangan pembangunan ini tidak hanya berimbas secara Geografis, ekonomi dan budaya tetapi juga secara Geo-politis seiring dengan karakter politik  masyarakat yang sangat majemuk. Setelah 70 tahun kemerdekaan Indonesia stereotip suku dan agama masih mewarnai kehidupan sosial kita hingga menciptakan karakter dan perilaku politis  yang kuat ditengah masyarakat. Sejarah Maluku/Utara  yang memang pada dasarnya sudah sarat dengan kepentingan politik, rasanya terlalu dini untuk mengklaim bahwa sindrom kekuasaan yang berdimensi kerajaan  juga turut berperan  dalam  melahirkan karakter politik dan stereotype suku-suku yang ada di Maluku Utara. Termasuk romantisme pertikaian antara Ternate-Tidore, dan  suku-suku lainnya yang juga mempunyai andil besar dalam pembentukan karkater  politik Masyarakat kita. Kini aroma itu semakin kuat menyengat ketika setiap kali tiba masa-masa  perhelatan Pemilihan Kepala Daerah.
 Stereotypes (Stereotip) Suku
Istilah Stereotip dari kata  Yunani  στερεός (stereo), "tegas, padat" dan τύπος (typos), "kesan,". Sederhananya stereotip  berarti "kesan yang kuat". Wartawan Amerika Walter Lippmann dalam karyanya Public Opinion memperkenalkan  Istilah "stereotype" dalam pengertian psikologi modern (Melton,1993). Istilah ini kemudian diartikan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) sebagai sebuah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yg subjektif dan tidak tepat. Plus-minus istilah stereotype pada perkembangan selanjutnya  merembet pada ranah politik hingga tanpa disadari dijadikan sebagai  jalan pintas untuk mendiskreditkan atau mencitrakan hal-hal yang sederhana menjadi kompleks begitupun sebaliknya. Kekuasaan atau Penguasa dalam kancah perpolitikan  Maluku Utara pun cenderung terarah pada hal-hal yang terpersonifikasi secara pribadi  beserta asal-usul  suku yang bermain didalamnya. “Ngana orang mana” (sebagai representasi suku) atau “Ngana sapa” (representasi figur/tokoh) adalah  isu-isu strategis untuk saling menjegal dan mendukung tanpa ada penyelidikan secara detil mengenai rekam jejak seseorang secara objektif. Potret enam Desa dengan isu teritori di Halut-Halbar yang belum sepenuhnya tuntas. Wacana “keistimewaan” antara Maluku Utara atau Moloku Kie raha pun sangatlah berdimensi politis ketimbang  sosio-ekonomis. Sementara di sisi lain  aset  kita untuk memajukan daerah agar lebih berkeadaban justru terletak pada pluralisme masyarakat sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal dan kamejemukan yang terimplementasi dalam struktur pemerintahan kerajaan dahulu. Membaca Malut Post mengenai tensi pilwako yang mulai panas di Ternate (30/9/15) sehingga berimbas pada pengrusakan alat peraga dua paslon yang disinyalir oleh orang tak dikenal. Termasuk beberapa spanduk yang dirusaki Orang Tak di Kenal (OTK)  di Maba yang juga dirilis oleh harian yang sama (2/10/15) semoga bukan menggambarkan karakter politik orang Maluku Utara yang sesungguhnya. Namun orang “kita” (terminologi arti saya atau aku dalam bahasa/pasar melayu kita sehari-hari) sehingga bisa diklaim sebagai “oknum” yang memang belum dewasa dalam berpolitik dan tidak siap untuk kalah. Sebab jika tidak keliru mayoritas orang kita juga dapat bersikap fair atau bisa menerima kekalahan terutama dalam konteks olah raga semisal sepak bola. Teringat beberapa tahun lalu Ketika Persiter masih berkiprah di pentas nasional, saat laga kandang berlangsung dan selaku tuan rumah tidak menampilkan permainan yang semestinya. Maka percayalah pendukung tuan rumah pun akan berbalik mendukung tim tamu. Semoga analogi karakter politik diatas tidak keliru dengan sepak bola, sebab dalam sepak bola pun sarat dengan trik dan intrik politik, yang membedakannya adalah tempat laga. Satu di panggung politik dan yang lainnya di lapangan hijau. Semoga kedepan kita lebih dewasa dan santun dalam berpolitik. Marimoi Ngone Futuru...


Jan 31, 2015

ILMU PSIKOLOGI DAN PENGARUH POSITIVISME

Perkembangan ilmu psikologi ternyata tak pernah bisa lepas dari pengaruh ilmu-ilmu lainnya. Mulai dari laboratorium psikologi di Leipzig yang didirikan oleh Wilhelm Wundt pada tahun 1879, psikologi sebagai sebuah ilmu berusaha untuk mandiri serta melepaskan diri dari ilmu filsafat. Konteks perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan yang berlangsung pada saat itu ternyata berpengaruh sangat besar dalam perkembangan ilmu psikologi. Berikutnya ilmu psikologi semakin berkembang dan semakin kompleks dengan masuknya pengaruh paham positivisme. Psikologi, seperti halnya ilmu-ilmu sosial lainnya mulai condong pada pembuktian dan penyimpulan positivistik sebagai satu-satunya cara pencarian kebenaran yang dianggap sahih. Kritik dan wacana baru bermunculan terhadap kecenderungan positivistik ini, hingga begitu banyak cabang dan aliran dalam ilmu psikologi yang berusaha untuk terus menembus kebuntuan ini dan terus mencari jalan menuju kebenaran. Darmanto Jatman juga berusaha untuk mempertajam lagi pisau bedah yang digunakan dalam ilmu psikologi melalui Ilmu Jiwa Jawa nya. Berangkat dari pendapat Michael Cole yang mempertanyakan betapa psikologi kebudayaan tidak dihargai dalam belantara ilmu psikologi yang bercorak positivistik dan fenomenologis, Darmanto Jatman juga berupaya menentukan titik pijak pertama aliran ilmu psikologinya. Psikologi Pribumi yang berlatar belakang pandangan dunia Jawa inilah yang diteliti oleh Darmanto Jatman. Ilmu Jiwa Jawa sebagai cabang baru ilmu psikologi ini ini yang akan dibahas dari segi filsafat ilmu, terutama mengenai metodologi, obyek formal dan materialnya serta problem-problem epistemologis yang muncul dalam usaha membela Ilmu Jiwa Jawa sebagai sebuah aliran dalam ilmu psikologi.



Akar pengaruh positivisme dalam ilmu psikologi bisa dirunut dari mulai lahirnya modernisme. Keterpisahan antara subyek-yang-sadar dengan dunia luar memicu munculnya keyakinan bahwa subyek mampu mengambil jarak terhadap obyek, sehingga pengetahuan yang didapat tentang obyek akan bersih dari segala bentuk campur tangan subyek. Ciri khas dari positivisme adalah, peran penting metodologi di dalam mencapai pengetahuan. Di dalam positivisme, valid tidaknya suatu pengetahuan dilihat dari validitas metodenya. Akibatnya pengetahuan manusia (sekaligus kebenaran) posisinya digantikan oleh metodologi yang berbasiskan data yang diklaim obyektif, murni dan universal. Selanjutnya, satu-satunya metodologi yang diakui oleh para penganut positivisme adalah metode ilmu-ilmu alam yang dianggap mampu mencapai obyektifitas murni dan bersifat universal. Permasalahan paling vital dalam positivisme adalah memperlakukan setiap fenomena, termasuk fenomena sosial seperti gejala-gejala alam yang bersifat tetap serta beroperasi melalui sebab-sebab konstan. Tujuan utama ilmuwan yang berpandangan positivis ialah mencari keteraturan dari sebuah fenomena. Bagi kaum positivis, sebuah teori yang tidak dapat diverifikasi atau difalsifikasi oleh pengalaman empiris. Bahkan sebuah pernyataan tanpa dukungan analisa statistik tidak bisa disebut “ilmiah” karena prosedur induksi nya tidak dipenuhi. Dengan prosedur induktif, para ahli ilmu sosial berharap akan menemukan hukum-hukum sosial seperti layaknya hukum fisika; sehingga penggunaan prosedur yang rigid dengan berbagai varian metodologi kuantitatifnya, telah berhasil membuat sebagian besar ilmuwan merasa sudah ilmiah. Akibatnya, telah menjadi keyakinan umum bahwa tanpa prosedur metodologis, sebuah temuan yang ‘hanya’ berdasar reflektif tidak akan pernah dianggap sahih . Didorong oleh empirisme dan verifikasi, positivisme mulai berkembang dan mempengaruhi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu psikologi dengan munculnya mazhab behaviorisme. Seiring eksperimen yang mulai marak dilakukan, behaviorisme mulai menelaah perilaku yang terobservasi. Perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri, bukan sebagai perwujudan dari jiwa atau mental yang abstrak. Aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik adalah pseudo problem untuk sains sehingga harus dihindari. Konsekuensi dari paham ini adalah ilmu psikologi condong ke arah ilmu alam. Pengingkaran terhadap “kedalaman” individu, keterkaitan antara kesadaran dan dunia, serta hubungan antara manusia, langgam komunitas dan habitat kehidupannya mengakibatkan ilmu psikologi menjadi sangat dangkal secara substantif. Ilmu psikologi menjadi sangat kering, dan tidak mampu menjelaskan banyak hal menyangkut manusia. Reduksi yang dilakukan terlalu dalam sehingga kritik terhadap kecenderungan positivistik ini mulai bermunculan baik dari dalam ilmu psikologi secara khusus maupun kepada ilmu-ilmu sosial secara umum. Metodologi sebagai tolok ukur pengetahuan digugat melalui banyak metode baru yang diajukan oleh mazhab-mazhab baru yang bermunculan. Mulai dari psikologi gestalt hingga pendekatan fenomenologis ala Merleau Ponty mengajukan keberatan atas behaviorisme dan positivismenya. Demikian juga perkembangan dari ilmu-ilmu sosial dimulai oleh ilmu filsafat, ternyata sangat dipengaruhi oleh kritik kepada positivisme. Salah satu kritik terhadap positivisme diajukan oleh filsuf Feyerabend dengan konsepnya Anything Goes

Sep 25, 2012

TINJAUAN SINGKAT KEARIFAN LOKAL

Kearifan lokal seringkali disinonimkan dengan kebijakan lokal “local wisdom” atau pengetahuan lokal “local knowledge” atau kecerdasan lokal “local genious” atau seringkali pula disebut dengan “indigeneous knowledge”. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah di dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Pengetahuan ini dapat berupa norma, nilai dan kepercayaan yang melandasi perilaku suatu masyarakat yang terkadang diekspresikan dalam mitos dan tradisi. Perangkat ini (kearifan lokal/kearifan lingkungan) dapat dilakukan secara sadar atau tidak sadar oleh masyarakat yang berimplikasi pada pelestarian lingkungannya (Keesing, 1981). Sehingga salah jika ada anggapan bahwa kearifan lokal itu kuno, terbelakang, statis dan tidak berubah. Karena pengetahuan ini diciptakan dan dikembangkan setelah melewati berbagai uji coba dan inovasi oleh masyarakat itu sendiri sehingga mereka lebih cepat beradaptasi dengan kondisi yang baru. Haba (2007) menyebutkan ada enam fungsi kearifan lokal. Pertama, sebagai penanda identitas sebuah komunitas. Kedua, elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama dan kepercayaan. Ketiga, kearifan lokal bersifat tidak memaksa atau top down karenaya daya ikatnya lebih mengena dan bertahan, Keempat, kearifan lokal memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas. Kelima, local wisdom akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas common ground/kebudayaan yang dimiliki. Keenam, kearifan lokal dapat berfungsi sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir, bahkan merusak solidaritas komunal yang dipercayai berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama dari sebuah komunitas terintegrasi. Kemampuan bertahan atau potensi kreatif untuk memunculkan kembali suatu kearifan lokal dalam komunitas, oleh Winarto dan E. M. Choesin (2001) mengemukakannya melalui hasil studinya pada masyarakat petani di Ciasem (Subang) dan Kabupaten Indramayu. Menurutnya, dua karakteristik dasar dari kebudayaan, yakni aspek sentripetal dan sentrifugal juga ditemukan dalam hal meninjau kearifal lokal atau pengetahuan lokal pada masyarakat petani di lokasi studi. Setiap kebudayaan memiliki kekuatan untuk bertahan, langgeng, dan direproduksi dalam kehidupan individu maupun antargenerasi merupakan suatu realita yang menunjukkan daya sentripetal kebudayaan dalam kehidupan sosial. Sementara realitas keberagaman, ketidakkonsistenan, dan perubahan, pada sisi lain, menunjukkan daya sentrifugal suatu kebudayaan. Pada kedua sisi kebudayaan tersebut, pengetahuan lokal pada suatu masyarakat ditampilkan dan dinegosiasikan dalam konteks masyarakat yang terus berubah. Searah dengan hal di atas, Santoso (2006) mengemukakan aspek dinamis dari pengetahuan lokal dan segenap identitas lokal lainnya sebagai bukan sesuatu yang sudah selesai, sebagaimana diyakini orang selama ini. Pengetahuan, nilai, dan identitas lokal hampir selalu mengalami renegosiasi dan reproduksi, sebagai konsekwensi dari adanya proses kreatif sekaligus keterlibatan masyarakat dalam setiap gerak perubahan. Untuk mengamati dan menunjukkan perwujudan kearifan lokal suatu kelompok masyarakat, individu dapat menjadi unit analisis. Hasil dari praktik sebagai struktur “ekstra-personal” terdiri dari kejadian dan praktik keseharian yang terjadi di sekitar individu dan diamatinya, yang mengumpan balik pada “struktur intra-personal” individu yang bersangkutan (Choesin, 2002)
Sumber: Deskripsi Penelitian Kearifan Lokal-Syafrudin Amin dkk (Universitas Khairun Ternate)

Sep 23, 2012

DISKURSUS HALUAN NEGARA SEBAGAI UPAYA MEREVITALISASI ARAH DAN TUJUAN PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA


Oleh
Syahyunan Pora

Pengantar

Berbagai “aksi massa” yang terjadi di beberapa daerah di tanah air kita akhir-akhir ini, dengan beragam persoalan yang dilatari oleh masalah yang awalnya sepele seperti tawuran pelajar, tawuran antar kelompok organisasi massa, soal perkelahian antar kampung hingga aksi anarkis berdimensi agama  yang telah memakan korban, seolah menggambarkan identitas dan karakteristik budaya ketimuran kita kini sudah pudar dengan nilai sopan santun dan tepa seliranya. Semakin hari aksi-aksi ini menunjukan eskalasi peningkatan secara signifikan bahkan hampir merata diseluruh Indonesia dengan motif konflik yang hampir seragam. Demokrasi pancasila dengan nilai-nilai luhur yang diamanatkan oleh UUD 45 seolah tidak mampu meredam gejolak konflik hingga berujung pada tindakan anarkisme massa, yang dampaknya mengancam ketentraman dan kenyamanan hidup bersama bagi sesama anak bangsa.
Acap kali  kecenderungan tindakan anarkis dalam setiap aksi massa ini, saling diperhadapkan oleh alat Negara dengan melibatkan masyarakat secara luas, cenderung vandalis bahkan  secara terang-terangan dengan keyakinan dan pembenaran dalam setiap aksi yang dilakukan.  Melihat kondisi yang tidak menguntungkan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ini, idealnya reformasi harus memberikan sebuah perubahan yang lebih baik , namun ternyata kenyataan itu berbalik arah dengan harapan perubahan yang dicita-citakan.
Berbagai krisis bangsa yang dihadapi, diantaranya krisis moral, krisis kejiwaan, maupun krisis nurani, juga peri kehidupan yang semakin bersifat  bendawi tanpa kedalaman makna. Begitupun dengan peri kehidupan politik, hukum, dan ekonomi tumbuh dan berkembang tanpa substansi. Sistem demokrasi cenderung hanya diselenggarakan secara prosedural, peradilan hanya dilakukan untuk menghasilkan keadilan formal, para penegak hukum hanya menegakkan peraturan, bukan keadilan, dan dunia usaha juga hanya berorientasi pada hak dan keuntungan materi yang bersifat instan dan berjangka pendek[1].  

Sejak reformasi 1998 sebagai respons terhadap krisis multi dimensi yang terjadi pada tahun 1997-1998, berbagai upaya di semua sektor telah dilakukan terutama oleh negara. Reformasi menyeluruh yang dilakukan, di samping membawa dampak positif yang menguntungkan dan menggembirakan, tidak dapat disangkal pun turut mendekonstruksi seluruh unsur dan aspek dalam kehidupan bernegara maupun berbangsa. sehingga tanpa disadari telah menyebabkan pula terjadinya keadaan anomie dan anomali di semua sektor kehidupan. Melihat kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini yang seolah begitu mudah cepat naik pitam dengan persoalan-persoalan hidup yang dihadapi. Dari krisis moral anak bangsa dan perilaku aparatur negara yang begitu mudah melakukan praktik-praktik korupsi-kolusi dan nepotisme memberikan gambaran kepada kita bahwa  arah dan tujuan bangsa kita telah hilang kendali dengan landasan nilai-nilai pancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945.
Pada hakikatnya sebagai dasar negara, Pancasila merupakan perjanjian luhur dan konsensus nasional yang mengikat seluruh bangsa. Dalam falsafah dan ideologi negara terkandung ciri keindonesiaan yang memadukan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan (humanisme religius). Nilai-nilai tersebut tercermin dalam hubungan individu dan masyarakat, kerakyatan dan permusyawaratan, serta keadilan dan kemakmuran. Cita-cita nasional dan falsafah bangsa yang ideal itu perlu ditransformasikan ke dalam visi nasional dan karakter yang dapat diwujudkan ke dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam kaitan ini diperlukan revitalisasi visi dan karakter bangsa. Visi nasional dan karakter bangsa dalam rentang lima tahun ke depan perlu diarahkan pada tercapainya  (1) penguatan nilai dan kultur demokrasi, (2) terciptanya ketahanan ekonomi nasional, serta (3) penguatan nilai-nilai dan kepribadian bangsa yang kokoh. Revitalisasi visi dan karakter bangsa lima tahun ke depan tersebut diproyeksikan untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat di hadapan bangsa-bangsa lain[2].  
Reformulasi visi kebangsaan atau revitalisasi nilai-nilai kemanusiaan pada era setelah tumbangnya orde baru kini dirasa sebagai sesuatu yang mendesak, agar prioritas pembangunan menjadi jelas dan terarah dengan tidak menafikan peran pengganti dari visi dan misi presiden terpilih. Seperti layaknya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN ini juga ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun. Dengan adanya Amandemen UUD 1945 dimana terjadi perubahan peran MPR dan presiden, GBHN tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, UU no. 25/2004 mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang).
Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun, yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari presiden terpilih, dengan berpedoman pada RPJP. Di tingkat daerah, Pemda harus menyusun sendiri RPJP dan RPJM Daerah, dengan merujuk kepada RPJP Nasional. GBHN ini master plan Indonesia untuk 5 (lima tahunan) yang akan dijabarkan oleh presiden selaku penyelenggara pemerintahan, itu dulu! Namun kini, digantikan dengan visi-misi calon presiden dan wakil presiden, program 100 hari, program 5 (lima) tahun.

GBHN adalah program yang disusun oleh wakil-wakil rakyat ditambah utusan daerah, utusan golongan, dan tidak lupa waktu itu ABRI. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun. Lalu penjabaran rencana pembangunannya di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang disemangati dengan Trilogi Pembangunan dalam pelaksanaannya. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang digunakan di era Orde Baru, diakui cukup terperinci dalam mengarahkan pembangunan negara dengan rencana-rencana pembangunannya yang berciri khas negara agraris.
Melihat itu, ada upaya kembali memformulasikan GBHN menjadi haluan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Ganjar Pranowo mengatakan, “Reformulasi Model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN): Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat" dianggap sangat penting untuk diangkat karena memang menjadi salah satu isu yang dibicarakan dalam berbagai kesempatan dan menjadi salah satu dari banyak aspirasi yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat kepada MPR," dengan kondisi yang ada sekarang, model GBHN kiranya perlu direformulasi untuk disesuaikan dengan kepentingan masyarakat banyak.[3]
Artinya arah pembangunan tidak lagi mengacu ke arah politik melainkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk itu, arah kebijakan perencanaan pembangunan nasional semestinya ditetapkan oleh wakil rakyat dan daerah yang duduk dalam lembaga perwakilan, yang proses penyusunannya harus melibatkan seluruh komponen dan kekuatan bangsa. Semenjak UUD 1945 hasil Amandemen kesatu sampai dengan keempat telah mengamanatkan beberapa perubahan yang fundamental dan bersifat mendasar didalam kehidupan bangsa bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan ini bersifat drastis dan dalam tempo yang berbarengan. Beberapa perubahan mendasar tersebut antara lain: (1) Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket, (2) MPR terdiri dari anggota DPD dan DPR, (3) Jabatan presiden dan wakil presiden bersifat tetap waktu (fixed term), sehingga tidak bisa diberhentikan kecuali melanggar hukum, dan (4) MPR tidak lagi membuat GBHN.
Ketiadaan GBHN merupakan konsekwensi logis dari pemilihan presiden secara langsung. Sebab salah satu aspek penilaian terhadap calon presiden adalah visi atau rencana atau program yang ditawarkannya dalam upaya pemerintahannya mencapai cita-cita bangsa bernegara. Tawaran tersebut harus dapat diwujudkannya pada masa jabatannya. Apabila tidak, maka yang bersangkutan akan dianggap gagal, akibatnya dia tidak akan dipilih lagi oleh rakyat untuk jabatan berikutnya. Dengan demikian pembuatan rencana atau proses perencanaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa bernegara dimulai semenjak seseorang mencalonkan dirinya menjadi presiden. Kemudian dijabarkannya setelah yang bersangkutan memenangi pemilu, serta dilaksanakannya, dan senantiasa dievaluasi serta dipertanggung jawabkan kepada rakyat pemilihnya, selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Wewenang Haluan Negara menjadi tanggung jawab Presiden terpilih dengan program Diskursus untuk menghidupkan kembali GBHN didasari situasi dan kondisi pembangunan nasional saat ini lahir dari kegelisahan akan kondisi pembangunan saat ini dan kekhawatiran akan prediksi-prediksi perekonomian nasional ke depan yang harus bersaing dalam arena ekonomi global. “Dalam kerangka kondisi yang mengkhawatirkan itulah visi kepala pemerintahan sebagai sebuah haluan pembangunan layak dipertanyakan. Dan jika terjadi pergantian Presiden arah dari pembangunan tidak harus kembali dirubah oleh presiden terpilih. Kepemimpinan sebagai salah satu indikator kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan keber­hasilan suatu organisasi ataupun pembangunan secara keseluruhan. Kepemimpinan yang baik dapat mengakibatkan manajemen yang  tepat dan berhasilnya pelaksanaan tugas.
1.      Manusia Indonesia Seutuhnya Sebagai Pilar Pembangunan Bangsa dan Negara.
Di Indonesia dikenal pengertian manusia seutuhnya. Menurut Pedoman dan Penghayatan Pancasila, setiap manusia mempunyai keinginan untuk mempertahankan hidup, dan menjaga kehidupan yang lebih baik. Ini merupakan naluri yang paling kuat dalam diri manusia. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan Negara memberikan pedoman bahwa kebahagiaan hidup manusia itu akan tercapai apabila kehidupan manusia itu diselaraskan dan keseimbangan, baik hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan manusia dengan bangsa, dan dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rokhaniah. Pancasila menempatkan manusia dakam keseluruhan harkat dan martabatnya mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Manusialah yang menjadi titik tolak dari usaha kita untuk memahami manusia itu sendiri, manusia dan masyarakatnya, dan manusia dengan segenap lingkungan hidupnya.
Adapun manusia yang kita pahami bukanlah manusia yang luar biasa, melainkan manusia yang disamping memiliki kekuatan juga manusia yang dilekati dengan kelemahan-kelemahan, manusia yang disamping memiliki kemampuan-kemampuan juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan, manusia yang disamping mempunyai sifat-sifat yang baik mempunyai sifat-sifat yang kurang baik. Manusia yang hendak kita pahami bukanlah manusia yang kita tempatkan di luar batas kemampuan dan kelayakan manusia tadi. Manusia sebagai mahluk Tuhan adalah mahluk pribadi, sekaligus mahluk social. Sifat kodrati manusia sebagai individu dan sekaligus sebagai mahluk sosial merupakan kesatuan bulat. Perlu dikembangkan secara seimbang, selaras dan serasi. Perlu disadari bahwa manusia hanya mempunyai arti dalam kaitannya dengan manusia lain dalam masyarakat. Manusia hanya mempunyai arti dan dapat hidup secara layak diantara manusia lainnya.
Tanpa ada manusia lainnya atau tanpa hidup bermasyarakat, seseorang tidak dapat menyeenggararakan hidupnya dengan baik. Mengelaborasi  visi dan misi presiden terpilih dengan menekankan pada reformasi dibidang hukum semisal pemberantasan korupsi rupanya belum menuai hasil yang memuaskan, sebab para penegak hukumpun kadang terjebak bahkan berperan sebagai mafia peradilan. Ini mengindikasikan bahwa pembangunan yang menitik-beratkan pada aspek-aspek sosial maupun hukum tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ditunjang oleh orang-orang yang bersih. Se-ideal apapun program pemerintah atau sistem kenegaraan yang dibangun tidak akan berhasil jika tidak memiliki integritas moral selayaknya moralitas manusia seutuhnya yang menjadi konsep idealnya di pancasila dan UUD 1945. Manusia sebagai insan pembangunan harus selalu sadar akan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang ditetapkan dalam UUD 1945, serta mendahulukan kewajiban daripada haknya sebagai warga negara.
Demikian pula, manusia yang ingin diwujudkan adalah yang lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan, atas dasar kebersamaan dan semangat kesetiakawanan, serta senantiasa mempertimbangkan lingkungan sosial masyarakatnya. Bangsa ini lebih memilih menjadi bangsa yang memenuhi sisi-sisi di dalam pikirannya dengan nilai-nilai pragmatisme daripada “kolektivisme” yang tak membawa keuntungan. “ Engkau ada karena kau berguna, aku ada karena melihat ada yang berguna.”
2.      Mengedepankan  Moralitas Aparatur Dan Penekanan Terhadap Sikap Etis Pemimpin.
Keniscayaan globalisasi dan dampak modernisasi yang seolah memendekan ruang dan jarak, acap kali melahirkan Nilai-nilai pragmatisme yang kemudian memupuskan kuncup-kuncup moral yang sebelumnya menjadi bagian keseharian hidup manusia Indonesia. Bangsa ini tak lagi mau dan tak mampu berkembang dengan kebaikan, dan itu telah menjadi bagian dari sekian pilihan yang dipilihnya.
Seolah menjadi manusia Indonesia berarti menjadi manusia yang brutal dan tak bermoral. Di sini pekerjaan, jabatan, golongan, kekayaan, kebijakan, dan kekuasaan, dengan bermacam relasi sosialnya tak akan lepas dengan negatifitas penjelmaannya. Bangsa ini tak malu lagi bila menyingkirkan nilai-nilai kejujuran dan kebaikan di dalam lubuk hatinya yang dalam sekalipun, dan diganti dengan segala kepicikan dan kepura-puraan. Bangsa ini menjadi bangsa yang tak lagi mau mengerti arti penting kesopanan dan keramahan, dan arti penting kebaikan dan kejujuran. Mereka, manusia-manusia Indonesia tak lagi peduli jika kemajuan yang telah mereka peroleh itu berlumur dengan darah dan kotoran. Keberadaban dan kebudayaan mereka lebih suka dinilai dari satu tolak ukur dengan standar minimal—Indonesia hanya berisi manusia-manusia “enggan”.
Ironisnya, dengan standar minimal ini mereka menjadi bangga, dan dengan segera menafikkan ada standar yang lebih baik untuk bisa dicapai. Dan hal dengan melihat bahwa standar budaya bangsa itu baik bila perilaku mereka mencerminkan kebaikan dan nilai-nilai kejujuran universal yang diakui bersama. Sedangkan, titik tolak untuk melihat bangsa itu beradab adalah dengan melihat kesopanan dan kesantunan yang dimilikinya. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang memiliki unggah-ungguh dalam berperilaku. Arti penting jika sebuah bangsa menjadi bangsa yang berbudaya dengan menjunjung kebaikan dan kejujuran, atau menjadi bangsa beradab dengan mengamalkan kesopanan dan kesantunan adalah sebagai bentuk pengaktualisasian diri. Aktualisasi diri sebagai diri sendiri, dengan jatidiri “kemanusiaannya”. Dengan kata lain, bangsa yang berbudaya dan beradab adalah bangsa yang di dalamnya terdapat manusia-manusia yang terdiri dari jiwa-raga manusia seutuhnya.
3.      Memprioritaskan Pendidikan Yang Berbasis Local Wisdom
Kearifan Lokal mempunyai fungsi, mengatur interaksi kegiatan masyarakat atau komunitas-nya, memperlakukan Alam sekitarnya, termasuk pola pergaulan yang arif dan bijaksana. Mungkin pernah terbersit di dalam benak kita, "mengapa pada zaman Nenek Moyang kita dahulu, jarang sekali terjadi atau bahkan tidak pernah terjadi Bencana Alam?" yang disebababkan oleh ulah manusianya sendiri, dan juga  "mengapa jarang sekali terjadi Perselisihan Antar Warga?". Jawabannya adalah; Kearifan Lokal-lah yang menyebabkan jarangnya terjadi hal-hal buruk seperti itu. Hal ini dikarenakan, Masyarakat Nusantara dengan Kearifan Lokal-nya, menjalani kehidupannya hari demi hari.
Dimana dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Kearifan Lokal Bangsa Indonesia, membuat interaksi Manusia dengan Manusia, dan Manusia dengan Alam tampak begitu saling menyayangi. Nilai-nilai "Kearifan Lokal Bangsa Indonesia" digunakan oleh Nenek Moyang kita, karena mereka sadar, bahwa hidup ini saling  bertergantungan antara satu dan lainnya, termasuk pada Alam sekitar. Sehingga Nenek Moyang kita pun selalu bercermin pada hubungan Kearifan Lokal. Intinya, bagaimana Alam bisa memberikan yang terbaik bagi manusia, jika manusia yang hidupnya tergantung pada Alam tersebut,  berlaku tidak baik kepada Alam itu sendiri. Oleh karenanya, agar alam tidak murka, pola interaksi yang guyub antar sesama Manusia, antar Manusia dengan Alam, harus terus dijaga berdasarkan nilai-nilai Kearifan Lokal Bangsa Sendiri.
Memahami "Kearifan Lokal" secara fungsional, maka sudah selayaknya, sebagai Manusia, menggunakan Perasaan dan Akal Pikiran untuk hal-hal yang baik.
Penutup
GBHN secara ideologis bertujuan sebagai wadah permusyawaratan rakyat yang membahas rencana untuk lima tahun ke depan, suatu master plan yang tidak hanya dibahas oleh tim sukses para capres ataupun cawapres, akan tetapi dibicarakan oleh seluruh elemen rakyat melalui berbagai proses kanalisasi pemikiran kebangsaan, politik, maupun ekonomi yang tersebar dalam Fraksi-fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Arah dan tujuan Pembangunan Nasional,yang dahulu tertuang dalam GBHN, sangat jelas tegas mengikat seorang Presiden menjalankannya.
Pelanggaran  atau tak dijalankannya GBHN seorang Presiden dapat diberhentikan. Amandemen UUD 45 meniadakan GBHN, menjadikan Arah Pembangunan Indonesia Tanpa Bentuk, bisa saja sekemampuan  seorang presiden sesuai visi misinya dalam kampanye bersama tim yang terdiri dari para menteri.
Pergantian Presiden bisa saja berubah walau sebelumnya telah ada RPJM yang hanya lahir dari keputusan Presiden tanpa persetujuan 7 lembaga. RPJM seharusnya disyahkan sebagai kerangka arah tujuan pembangunan Jangka Panjang lewat Kelembagaan Perwakilan Rakyat. RPJM (dalam istilah) bisa saja berbeda sesuai Visi Misi sang Presiden, tak salah jika Soesilo Bambang Yudoyono melakukan politik pencitraan dalam RPJM,sebab tak ada konsekwensi pemecatan produk buatannya.Jangan juga para cerdik pandai berteriak tentang ekonomi Indonesia yang sudah tak berbentuk,tak perlu lagi mereka protes atas kesewenangan investor atas tanah rakyat.Bukankah Presiden bertanggung jawab pada Rakyat.”Rakyat yang mana?” inilah hasil dari amandemen UUD 45 yang telah meniadakan GBHN dan MPR setara secara kelembagaan.
Arah Pembangunan Indonesia disegala bidang saat ini tanpa “kekuatan tetap”,karena tak lahir dari sebuah perdebatan yang memberikan siratan mandat Rakyat untuk presiden yang dipilihnya.Kita dulu menyebutkan Presiden sebagai pelaksana mandat dari rakyat lewat MPR RI, hasil dari pemilihan umum.Amandemen UUD 45 telah meniadakan “Kekuatan” MPR RI yang dulu sangat tinggi derajatnya. Presiden sebagai kepala eksekutif par excellence berwenang menjalankan arah pembangunan nasional sesuai dengan visi dan misinya dengan berpegangan pada UU. Namun karena selama ini presiden dan wakil presiden adalah bayang-bayang partai tertentu, maka visi dan misi pembangunan yang dijalankan justru terkesan sebagai visi dan misi partainya. GBHN merupakan suatu keniscayaan bagi upaya pembangunan nasional yang terencana dan berkesinambungan. Pembangunan nasional kita perlukan untuk mengisi kemerdekaan yang sudah kita rebut kembali dengan pengorbanan jiwa. Kita berencana mengadakan pembangunan, karena kita tidak mau membiarkan perkembangan masyarakat nasional berjalan sendiri secara alami.
Bukan kita tidak percaya pada takdir Illahiah. Kita ingin mencampuri perjalanan tersebut agar perkembangan masyarakat mewujudkan pertumbuhan seperti yang kita cita-citakan. Sedangkan sebelum suatu masyarakat dapat secara efektif mengintervensi perkembangannya sendiri, ia harus lebih dahulu membentuk suatu subsistem yang khusus berfungsi menghasilkan keputusan kolektif yang mengikat. Sejauh yang mengenai urusan pembangunan nasional tadi, subsistem itu berupa rangkaian rencana pembangunan berkesinambungan yang ditransformasikan menjadi GBHN.
Meskipun demikian ada beberapa program pemerintah saat ini dalam melibatkan tokoh masyarakat, agama, kaum cerdik-cendekia dengan menitik beratkan pada penjaringan aspirasi dan gagasan semisal melalui Musrembang yang sebenarnya cukup ideal dan efektif. Meski pada praktiknya kadang tidak berjalan dengan maksimal, karena bagaimanapun juga ada tarik-menarik kepentingan akibat dari perubahan sistem demokrasi yang ada, khususnya menyangkut dengan mekanisme pemilihan kepala Negara. Padahal dengan kegiatan seperti itu masyarakat lebih dilibatkan secara langsung dalam pengambilan kebijakan dan secara bersama-sama mengawal program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Namun pengawasan melekat dan kontrol terhadap kinerja aparatur yang tidak dibarengi oleh niat yang tulus dalam membangun hingga sebaik apapun program yang telah dicanangkan oleh pemerintah menjadi tidak tepat sasaran. Apalagi di era otonomisasi dewasa ini peran masyarakat lebih dituntut untuk pro aktif dalam menyampaikan konsep dan gagasan yang tidak melulu didasarkan oleh kepentingan golongan ataupun partai, sebab kecenderungan  mendahulukan kepentingan partai ataupun golongan menjadi kosekuensi tersendiri dari bergesernya amanat pembangunan melalui GBHN ke visi-misi yang dicanangkan oleh seorang presiden terpilih. Hal ini pun turut berimbas hingga ke tingkat pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang lebih banyak memakan anggaran negara dan juga tidak jarang menimbulkan kericuhan.
Pergeseran arah dan tujuan rencana pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, tidak bisa dilepaskan oleh pentingnya pembangunan manusia Indonesia, sebab dengan memprioritaskan pembangunan manusia Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 45 akan menciptakan masyarakat yang berintegritas moral dan memiliki landasan etis terhadap wawasan kebangsaan serta tanggap terhadap berbagai perubahan. Dengan begini visi dan misi pembangunan dalam jangka menengah maupun jangka panjang akan lebih fokus dengan memprioritaskan kepentingan negara dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan lainnya.




[1] Jimly Asshiddiqie , beberapa catatan Refleksi (Makalah 2009)h1
[2] Rumusan Sidang Tanwir Muhammadiyah-Lampung 5-8 -2009
[3] Ganjar Pranowo.

Jan 13, 2010

TELAAH SASTRA LISAN TERNATE

Oleh : Syahyunan Pora

Sastra lisan adalah salah satu genre sastra, yang juga merupakan representasi dari teks budaya. Sebagai teks budaya, sastra lisan menjadikan dirinya “Guru” kebudayaan bagi proses pencerahan. Sebagai guru kebudayaan, sastra lisan dapat menjadikan dirinya sebagai sumber kearifan, paling tidak kearifan lokal (local wisdom). Dengan menggunakan bahasa sebagai medium pengucapannya, sepanjang sejarah, sastra tidak saja merekan pergumulan dan pergolakan manusia, tetapi dengan “caranya sendiri” menjadikan dirinya sebagai salah satu sumber pencerahan. Tanpa menggurui sastra menjadi guru bagi kebajikan, bagi kearifan. Ia mengetuk dan menyapa manusia ketika manusia “tercerabut” dari akar kemanusiaanya: kejujuran, kesantunan, cinta sesama sayang lingkungan dan semangat kebersamaan. Dengan caranya sendiri, sastra menuntun manusia untuk bertindak secara bertanggung jawab, sejalan dengan hati nurani, dan berdasarkan asas asas kemanusiaan. 
Ungkapan dalam cara bertutur Sastra lisan kerap tidak mudah dipahami jika hanya menangkap suatu hal yang tersurat saja. Sementara pemaknaan dari suatu hasil karya sastra membutuhkan interpretasi yang ketat namun dinamis ,agar makna yang terkandung didalamnya dapat memberikan sebuah pedoman bagi masyarakat sebagai sebuah pandangan hidup yang tersirat dari sejumlah tradisi lisan dengan medium sastra maupun tradisi dan budaya yang telah mengakar lama dalam kehidupan Bangsa Indonesia. Pemaknaan dari sebuah hasil karya sastra entah itu berupa Karya sastra tertulis maupun sastra lisan dalam suatu masyarakat tertentu tidak bisa lepas dari cara pandang masyarakat tersebut mengenai hidup dan kehidupan yang pada intinya dapat memanusiakan manusia. Dalam konteks inilah ranah filsafat menjadi penting dalam menelaah berbagai cara pandang manusia menyangkut dengan tradisi maupun kehidupan masyarakat tersebut, sebab ciri telaah kefilsafatan dapat memberikan sebuah pemahaman kritis dan komprehensif melalui nilainilai yang terkandung dalam sebuah tradisi maupun kebudayaan. Suatu masyarakat atau bangsa menjadikan filsafat sebagai suatu pandangan yang melandasi semua aspek hidup dan kehidupan bangsa tersebut. Filsafat yang dikembangkan harus berdasarkan filsafat yang dianut oleh suatu bangsa, sedangkan sebuah tradisi melalui sastra lisan adalah suatu cara atau mekanisme dalam .Menanamkan dan mewariskan nilai-nilai filsafat tersebut menyangkut dengan pandangan hidupnya yang diyakini . Filsafat menetapkan ide-ide dan idealisme sedangkan mengapresiasikan budaya dalam dunia pendidikan merupakan usaha dalam merealisasikan ide-ide tersebut menjadi kenyataan, tindakan, tingkah laku dan membina kepribadian manusia ( Noor Syam : 1988 ). Salah satu representasi dari kebudayaan adalah sastra lisan, dengan cara menyebarkan nilai-nilai kebebersamaan, koeksistensi, dan penghayatan atas keberagaman. Nilai-nilai kemanusiaan ini tergambar dalam “dalil moro”. Dalil moro adalah salah satu bentuk sastra lisan Ternate yang terepresentasi dalam bentuk pantun. Namun tidaklah pantun semata yang menjadi sumber lisan dari sebuah cara bertutur orang-orang Ternate yang akan diangkat dalam makalah telaah filosofis sastra lisan Ternate ini, namun masih banyak ungkapan filsosofis yang tertuang dalam tradisi dan kebudayaan lisan Masyarakat Ternate.

Jul 28, 2009

SEKELUMIT TENTANG FILSAFAT MOLOKU KIE RAHA

Oleh
Syahyunan Pora S.Fil

Membahas filsafat Moloku Kie Raha tidak bisa lepas dari membahas tradisi kelisanan yang mengandung nilai-nilai filosofis sebagai pegangan dan pandangan hidup orang-orang maluku utara umumnya. Bagaimana cara pandang Masyarakat Utara mengenai alam sekaligus berhubungan dengan Tuhan. Konsepsi ke-Tuhan-an dalam sudut pandang pemikiran orang-orang Ternate mempunyai makna dengan kosa kata ”Jou” atau setara dengan suatu Dzat yang tertinggi ataupun yang ditingikan bila ditelisik menurut pemahaman sosio-antropologis maupun sudut pandang teologis. Keeratan akan filsafat hidup orang Maluku Utara tampak akrab pada penghargaan mereka terhadap alam secara makro maupun mikro. Dimana alam dipahami sebagai sumber penghidupan yang tidak saja memenuhi kebutuhan lahiriahnya , melainkan kehidupan batiniahnya pun turut melingkupi dalam sudut pandang filsafat yang kosmos sentris itu. Sehingga pada tataran filsafat praktis pengejawantahan dari filsafat tersembunyi itu kerap hadir dari sejumlah mitologis maupun folklor yang sarat dengan pesan-pesan moral maupun cinta terhadap kebijaksanaan hidup itu sendiri.
Tradisi lisan yang menjadi panutan beratus-ratus tahun lamanya tidak hanya mengajarkan etika bertutur kata namun juga menyiratkan penghormatan ke sesama manusia dengan hubungan imanennya yang sekaligus berpaut dengan hubungan transendental. Sehingga ada tradisi yang hampir termaknai dengan kegiatan-kegiatan ritual keagamaan masyarakat maluku utara. Dan ini dipahami tidak hanya sebagai bagian dari budaya ataupun adat istiadat. Pada sisi kultural Ron Gunung (Kololi Kie) pada waktu dahulu yang sering dilakukan oleh khususnya orang –orang Ternate, kegiatan itu menyiratkan penghargaan terhadap alam meski tak bisa dinafikan ada gunung yang dijadikan objek sebagai simbol dari ”Journey of Mistic” dimana ketika berada di wilayah atau kawasan gunung maka perilaku atau pun sikap seseorang harus dijaga. Rasionalisaasi atas simbol mistik dari gunung yang sering dijadikan objek itu memberikan pedoman hidup betapa besarnya perhatian terhadap lingkungan termasuk mencegah dari pengrusakan-pengrusakan alam akibat dari ulah tangan jahil manusia itu sendiri. Pada kololi kie itu sendiri ada semangat kebersamaan yang mesti dijaga meski dalam keadaan yang bersusah payah harus dipikul bersama. Filsafat Moloku Kie Raha dengan bentuk implementasinya telah terwujud dalam konsepsi ”Jou Sengofa Ngare” dan bentuk-bentuk lain yang relevan dengan doktrin ajaran islam. Seperti Malam Rorio, Siloaloa, Joko Kaha, Makan Saro, Rorasa yang hingga kini masih mengental dalam setiap upacara pernikahan, kelahiran hingga kematian. Sebuah pertanyaan yang sangat mendasar karena menyangkut pada usaha menelusuri asal usul kejadian tentang manusia dan hubungannya dengan sang pencipta seperti tersirat pada bunyi pantun rakyat :

”Toma Ua Hang Moju, Toma Limau Gapi Matubo,
Koga Idadi sosira?
(Pada suatu waktu dari masa, diatas puncak
yang tinggi (Gunung) apa yang terlebih
dahulu terjadi (mendahului lainnya)?”

Dengan mencermati isi pertanyaan tersebut, maka terlihat jelas ada kandungan filsosofis yang dapat diartikan, ”Toma Ua Hang Moju” mengarah pada waktu yang material dan ruang yang temporal (bersifat sementara) dalam arti bahwa waktu yang material dan ruang yang temporal berada diluar kosmos karena adanya ”Ua Hang Moju”.(Drs Mudaffar Syah/Ternate Bandar Jalur Sutera:2001:86) Konsep filsafat yang berdimensi metafisik dan mengarah pada pertautan antara Manusia dan Sang Penciptanya. Dalam konsep Islam makna ini lebih terarah pada Hablum Minallah namun jika dirasionalisasikan pada tahapan filsafat praktis maka makna ini akan mengarah pada Hablum Minannas. Pada segi Pemerintahan Filsafat Moluku Kie Raha lebih tercermin pada keutamaan atau ”arrëte” dalam istilah Yunani dimana Aristoteles sejak abad 4 SM, di Yunani telah menisbatkan hal yang sama dimana keutamaan harus dipunyai oleh setiap orang.
Tidak penting apakah orang itu adalah seorang tukang kayu, seorang tukang batu atau seorang politisi yang terpenting dimiliki oleh orang itu adalah arete atau keutamaannya. Maksud dari keutamaan itu adalah ketika ia seorang tukang kayu maka keutamaan seorang tukang kayu adalah apa ?..., begitupun keutamaan-keutamaan yang lain yang juga harus dimiliki oleh setiap orang yang diberi amanah atau disematkan pada profesi maupun jabatan tertentu. Maka keutamaanya lah yang harus diutamakan.
Dalam segi pemerintahan jika menilik maksud keutamaan dari filsafat politik, mengutip Bernard H.M. Viekke dalam ”Nusantara a History Of Indonesia” disebutkan bahwa sejak abad 10 telah ada struktur Negara yang modern dikawasan Moloku Kie Raha. Semua ini terjadi karena relasi multi-etnik akibat jalinan perdagangan rempah-rempah yang terbentuk jauh sebelum era Kristus (Global Touch).
Untuk mengakomodir jalannya roda pemerintahan dalam bentuk kerajaan Sultan memberi amanah melalui tanggung jawab yang diemban dari berbagai kelompok maupun etnis untuk bertanggung jawab sesuai dengan titah jabatan yang diemban. Kaum minoritaspun diakomodir untuk melengkapi struktur yang ada dalam pemerintahan kerajaan dengan ”Job Description”-nya masing-masing. Sehingga untuk etnik cina, arab ataupun warga lokal masing-masing mempunyai peran yang seimbang dalam Pemerintahan Kerajaan Moloku Kie Raha. Dalam disertasinya Christian Frans Van Frassen dalam ”Ternate de Malukken en de Indonesiche Archipel, Leiden 1987” mengungkapkan sistem pemerintahan saat itu merupakan sebuah tatanan sosial yang demokratis, karena sangat egaliter dan akomodatif melalui dengan lembaga-lembaga adat yang ada dalam kerajaan.
Disini dapat dilihat bahwa lembaga adat yang tertinggi adalah Bobato 18 dan Kolo Lamo. Sedangkan di dalam Negeri Kerajaan masing-masing lembaga adat tertinggi adalah Sultannya sendiri sebagai personifikasi dari Kolo Lamo yang mengandung arti ”Merangkul seluruhnya”. Pemerintahan dalam Negeri disebut dengan Tau Raha. Pada zaman Hindia Belanda Tau raha disebut Komisi 4. Tau Raha diketuai oleh Jougugu, dengan Tuli Lamo sebagai Sekretaris Kerajaan. Singkatnya cermin kultur politik yang berkembang saat ini tak bisa lepas dengan sistem perpolitikan yang ada saat itu. 
Bukan pada trik ataupun intrik politiknya, sebab jika berbicara mengenai wacana politik maka faktor kepentingan selalu membuntutinya dari belakang namun pada falsafah politik itu sendiri ada pembelajaran politik yang sudah lama tertanam dalam pemikiran serta kultur dari Masyarakat Maluku Utara sendiri. Sehingga boleh jadi Status acap kali menunjuk kedudukan dan ini lebih terarah pada maksud untuk menjadi seorang pemimpin. Sehingga, tak mengherankan jika menyangkut dengan kepemimpinan dalam ranah budaya orang-orang Maluku Utara pada umumnya memang dari dulu sudah sarat dengan kepentingan politik. Tapi pertanyaan selanjutnya : ”Apakah hanya dengan politik hidup kita harus tercerai-berai?” Mudah-mudahan pertanyaan itu dapat dijawab melalui keutamaan hidup setiap orang pada saat sementara mengarungi samudera politik yang luas, dan filsafat bisa menjadi Bahtera yang dapat mengantarkan tujuan hidup khalayak pada kehidupan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik lagi.