Kedudukan Filsafat Dewasa Ini

Sebagian besar dalam sejarah filsafat selalu membahas problema dari situasi manusia sehari-hari; akan tetapi dalam beberapa dasa warsa terakhir ini, banyak ahli filsafat di Dunia Barat mengarahkan hampir seluruh perhatian mereka kepada sejarah filsafat atau pembahasan tentang istilah dan bahasa lalu dipakai untuk memaparkan fikiran-fikiran. Pengetahuan tentang istilah dan bentuk  serta pemakaian bahasa adalah penting, akan tetapi kita tidak boleh menggunakan pengkajian tentang “alat” (instrument) seperti logika, semantic, analisa linguistic, untuk mengganti penelitian tentang problema yang pokok, yakni problema filsafat yang abadi. Karena ahli filsafat sudah berpaling dari dunia, sementara filsafat itu sendiri melampaui realitas alam ide, maka dunia tidak lagi meminta pengarahan kepada filsafat dalam menghadapi problema-problema baru yang mendesak. Disinilah kadang filsafat mendapati dirinya terpojok dalam ruang yang tersendiri. Bahkan tidak sedikit yang menganggap filsafat membingungkan, bahkan kerap filsafat dianggap kerap membuat rumit ide-ide yang sederhana.

Ilmu Psikologi dan Pengaruh Positivisme

Perkembangan ilmu psikologi ternyata tak pernah bisa lepas dari pengaruh ilmu-ilmu lainnya. Mulai dari laboratorium psikologi di Leipzig yang didirikan oleh Wilhelm Wundt pada tahun 1879, psikologi sebagai sebuah ilmu berusaha untuk mandiri serta melepaskan diri dari ilmu filsafat. Konteks perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan yang berlangsung pada saat itu ternyata berpengaruh sangat besar dalam perkembangan ilmu psikologi. Berikutnya ilmu psikologi semakin berkembang dan semakin kompleks dengan masuknya pengaruh paham positivisme. Psikologi, seperti halnya ilmu-ilmu sosial lainnya mulai condong pada pembuktian dan penyimpulan positivistik sebagai satu-satunya cara pencarian kebenaran yang dianggap sahih. Kritik dan wacana baru bermunculan terhadap kecenderungan positivistik ini, hingga begitu banyak cabang dan aliran dalam ilmu psikologi yang berusaha untuk terus menembus kebuntuan ini dan terus mencari jalan menuju kebenaran. Darmanto Jatman juga berusaha untuk mempertajam lagi pisau bedah yang digunakan dalam ilmu psikologi melalui Ilmu Jiwa Jawa nya. Berangkat dari pendapat Michael Cole yang mempertanyakan betapa psikologi kebudayaan tidak dihargai dalam belantara ilmu psikologi yang bercorak positivistik dan fenomenologis, Darmanto Jatman juga berupaya menentukan titik pijak pertama aliran ilmu psikologinya. Psikologi Pribumi yang berlatar belakang pandangan dunia Jawa inilah yang diteliti oleh Darmanto Jatman. Ilmu Jiwa Jawa sebagai cabang baru ilmu psikologi ini ini yang akan dibahas dari segi filsafat ilmu, terutama mengenai metodologi, obyek formal dan materialnya serta problem-problem epistemologis yang muncul dalam usaha membela Ilmu Jiwa Jawa sebagai sebuah aliran dalam ilmu psikologi.



Akar pengaruh positivisme dalam ilmu psikologi bisa dirunut dari mulai lahirnya modernisme. Keterpisahan antara subyek-yang-sadar dengan dunia luar memicu munculnya keyakinan bahwa subyek mampu mengambil jarak terhadap obyek, sehingga pengetahuan yang didapat tentang obyek akan bersih dari segala bentuk campur tangan subyek. Ciri khas dari positivisme adalah, peran penting metodologi di dalam mencapai pengetahuan. Di dalam positivisme, valid tidaknya suatu pengetahuan dilihat dari validitas metodenya. Akibatnya pengetahuan manusia (sekaligus kebenaran) posisinya digantikan oleh metodologi yang berbasiskan data yang diklaim obyektif, murni dan universal. Selanjutnya, satu-satunya metodologi yang diakui oleh para penganut positivisme adalah metode ilmu-ilmu alam yang dianggap mampu mencapai obyektifitas murni dan bersifat universal. Permasalahan paling vital dalam positivisme adalah memperlakukan setiap fenomena, termasuk fenomena sosial seperti gejala-gejala alam yang bersifat tetap serta beroperasi melalui sebab-sebab konstan. Tujuan utama ilmuwan yang berpandangan positivis ialah mencari keteraturan dari sebuah fenomena. Bagi kaum positivis, sebuah teori yang tidak dapat diverifikasi atau difalsifikasi oleh pengalaman empiris. Bahkan sebuah pernyataan tanpa dukungan analisa statistik tidak bisa disebut “ilmiah” karena prosedur induksi nya tidak dipenuhi. Dengan prosedur induktif, para ahli ilmu sosial berharap akan menemukan hukum-hukum sosial seperti layaknya hukum fisika; sehingga penggunaan prosedur yang rigid dengan berbagai varian metodologi kuantitatifnya, telah berhasil membuat sebagian besar ilmuwan merasa sudah ilmiah. Akibatnya, telah menjadi keyakinan umum bahwa tanpa prosedur metodologis, sebuah temuan yang ‘hanya’ berdasar reflektif tidak akan pernah dianggap sahih . Didorong oleh empirisme dan verifikasi, positivisme mulai berkembang dan mempengaruhi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu psikologi dengan munculnya mazhab behaviorisme. Seiring eksperimen yang mulai marak dilakukan, behaviorisme mulai menelaah perilaku yang terobservasi. Perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri, bukan sebagai perwujudan dari jiwa atau mental yang abstrak. Aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik adalah pseudo problem untuk sains sehingga harus dihindari. Konsekuensi dari paham ini adalah ilmu psikologi condong ke arah ilmu alam. Pengingkaran terhadap “kedalaman” individu, keterkaitan antara kesadaran dan dunia, serta hubungan antara manusia, langgam komunitas dan habitat kehidupannya mengakibatkan ilmu psikologi menjadi sangat dangkal secara substantif. Ilmu psikologi menjadi sangat kering, dan tidak mampu menjelaskan banyak hal menyangkut manusia. Reduksi yang dilakukan terlalu dalam sehingga kritik terhadap kecenderungan positivistik ini mulai bermunculan baik dari dalam ilmu psikologi secara khusus maupun kepada ilmu-ilmu sosial secara umum. Metodologi sebagai tolok ukur pengetahuan digugat melalui banyak metode baru yang diajukan oleh mazhab-mazhab baru yang bermunculan. Mulai dari psikologi gestalt hingga pendekatan fenomenologis ala Merleau Ponty mengajukan keberatan atas behaviorisme dan positivismenya. Demikian juga perkembangan dari ilmu-ilmu sosial dimulai oleh ilmu filsafat, ternyata sangat dipengaruhi oleh kritik kepada positivisme. Salah satu kritik terhadap positivisme diajukan oleh filsuf Feyerabend dengan konsepnya Anything Goes

MANUSIA DAN KEBUDAYAAN


.Kata budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pikiran, akal budi atau adat-istiadat. Secara tata bahasa, pengertian kebudayaan diturunkan dari kata budaya yang cenderung menunjuk pada pola pikir manusia. Kebudayaan sendiri diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan akal atau pikiran manusia, sehingga dapat menunjuk pada pola pikir, perilaku serta karya fisik sekelompok manusia. Sedangkan definisi kebudayaan menurut Koentjaraningrat sebagaimana dikutip Budiono K, menegaskan bahwa, “menurut antropologi, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar”.

Pengertian tersebut berarti pewarisan budaya-budaya leluhur melalui proses pendidikan. Beberapa pengertian kebudayaan berbeda dengan pengertian di atas, yaitu: Kebudayaan adalah cara berfikir dan cara merasa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan sekelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial (masyarakat) dalam suatu ruang dan waktu. Kebudayaan sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan kepercayaan seni, moral, hukum, adat serta kemampuan serta kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan merupakan hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya yaitu masyaraakat yang menghasilkan tekhnologi dan kebudayaan kebendaan yang terabadikan pada keperluan masyarakat. Rasa yang meliputi jiwa manusia yaitu kebijaksanaan yang sangat tinggi di mana aturan kemasyarakatan terwujud oleh kaidah-kaidah dan nilai-nilai sehingga denga rasa itu, manusia mengerti tempatnya sendiri, bisa menilai diri dari segala keadaannya.  Pengertian kebudayaan tersebut mengispirasi penulis untuk menyimpulkan bahwa; akal adalah sumber budaya, apapun yang menjadi sumber pikiran, masuk dalam lingkup kebudayaan. Karena setiap manusia berakal, maka budaya identik dengan manusia dan sekaligus membedakannya dengan makhluk hidup lain.

Dengan akal manusia mampu berfikir, yaitu kerja organ sistem syaraf manusia yang berpusat di otak, guna memperoleh ide atau gagasan tentang sesuatu. Dari akal itulah muncul nilai-nilai budaya yang membawa manusia kepada ketinggian peradaban. Dengan demikian, budaya dan kebudayaan telah ada sejak manusia berpikir, berkreasi dan berkarya sekaligus menunjukkan bagaimana pola berpikir dan interpretasi manusia terhadap lingkungannya. Dalam kebudayaaan terdapat nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat dan hal itu memaksa manusia berperilaku sesuai budayanya. Antara kebudayaan satu dengan yang lain terdapat perbedaan dalam menentukan nilai-nilai hidup sebagai tradisi atau adat istiadat yang dihormati. Adat istiadat yang berbeda tersebut, antara satu dengan lainnya tidak bisa dikatakan benar atau salah, karena penilaiannya selalu terikat pada kebudayaan tertentu. Kebudayaan sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang, begitu pula sebaliknya. Di dalam pengembangan kepribadian diperlukan kebudayaan, dan kebudayaan akan terus berkembang melalui kepribadian tersebut. Sebuah masyarakat yang maju, kekuatan penggeraknya adalah individu-individu yang ada di dalamnya.
Tingginya sebuah kebudayaan masyarakat dapat dilihat dari kualitas, karakter dan kemampuan individunya. Manusia dan kebudayaan adalah dua hal yang saling berkaitan. Manusia dengan kemampuan akalnya membentuk budaya, dan budaya dengan nilai-nilainya menjadi landasan moral dalam kehidupan manusia. Seseorang yang berperilaku sesuai nilai-nilai budaya, khususnya nilai etika dan moral, akan disebut sebagai manusia yang berbudaya. Selanjutnya, perkembangan diri manusia juga tidak dapat lepas dari nilai­nilai budaya yang berlaku. Kebudayaan dan masyarakatnya memiliki kekuatan yang mampu mengontrol, membentuk dan mencetak individu. Apagi manusia di samping makhluk individu juga sekaligus makhluk sosial, maka perkembangan dan perilaku individu sangat mungkin dipengaruhi oleh kebudayaan. Atau boleh dikatakan, untuk membentuk karakter manusia paling tepat menggunakan pendekatan budaya.

Festival Teluk Jailolo 2013



IDR 6.750.000 ( 4 Days / 3 Nights)

Thursday, 16 May 2013 (L/D) JKT-Ternate-Jailolo


From Jakarta to Ternate using Sriwijaya / Express Air
Arrive in Sultan Babullah Ternate Airport and get picked up by a car and head to the port (Pelabuhan Jailolo)
Continue by speed boat to Jailolo
Arrive in Jailolo to see the opening of Festival Teluk Jailolo 2013 which is the sea ritual (Ritual Laut, Sigofi Ngolo)
Watch the rowing contest
Check-in at the homestay
Have lunch at a local restaurant
Head to Buabua Island for snorkeling
Free time (enjoy nature and activities, underwater video*, planting/adopting shells)
Head back to homestay and have a little break
Night barbeque party at the Rumah Sasadu
Watch a performance of Cakalele Dance

*Underwater video will be competed and open for public

Friday, 17 May 2013 (B/L/D) Teluk Jailolo City Tour

Leave early morning to see sunrise at Bukit Senyum Lima Ribu (Five Thousand Smiles Hill)
Enjoy local cuisine
Head back to Festival Teluk Jailolo area to see exhibitions and races
Head back to Gamtala Village to enjoy the beauty of “tourism village” and see the making of local handicrafts
Go on Spice Trip and see nature’s wealth
Do a Historical Trip and head to the Mangroove
Head to Bobanehena Beach
Sightsee at Dermaga Galau
Have dinner and rest


Saturday, 18 May 2013 (B/L/D) Visit Festival Teluk Jailolo 2013

Breakfast at the homestay/local restaurant
Head to the Festival Teluk Jailolo area to see the cow wagon parade
Head to the arts and crafts center and Jailolo’s natural products
See the closing of Festival Teluk Jailolo 2013 Sasadu on the Sea
Watch the performance of NOAH concert


Sunday, 19 May 2013 (B) Jailolo – Ternate – Jakarta

Breakfast at the homestay/local restaurant
Head to the port (Pelabuhan Jailolo) to cross Ternate
Head to Sultan Babullah Ternate airport and leave for Jakarta

Festival Teluk Jailolo 2013 Land Arrangement Package

IDR 2.850.000 ( 4 Days / 3 Nights)
Local transportation (car & boat)
Tour Guide
Accommodation (homestay)
Food and snacks (breakfast, lunch, dinner)
Snorkeling at Buabua Island
City tour packages
Watch the performance of Sasadu on the Sea
Watch NOAH concert
Participating in a cultural ceremony
Notes:

B : Breakfast; L : Lunch; D : Dinner
*Price is available all through April 2013 .

SOURCE http://www.festivaltelukjailolo2013.com/blog/announcement/trip-deals-2.html

MANUSIA DALAM EKSISTENSIALISME SARTRE

Hampir seluruh persoalan penting dalam filsafat, psikologi, agama maupun urusan sehari-hari, mengandung persolan watak manusia. Kebanyakan ahli pikir Yunani Kuno dan ahli pikir Abad pertengahan sampai pada periode pencerahan pada abad ke-18, mempunyai asumsi bahwa memang ada sesuatu yang dinamakan ”watak manusia”, sesuatu yang dalam pembiacaraan filsafat membentuk ”esensi manusia itu seperti apa”, akan tetapi terdapat kesepakatan bahwa memang ada sesuatu yang menjadikan manusia berbeda dengan yang bukan manusia. Faktor-faktor lingkungan adlah sangat kuat dalam perkembangan kepribadian sehingga diantara ahli antropologi ada yang mempersoalkan; apakah betul ada sesuatu esensi manusia yang umum bagi tiap-tiap pribadi tanpa melihat kepada lingkungan kebudayaannya? Menurut pandangan mereka seseorang itu menjelma menurut lingkungan dimana tempat seseorang itu berasal. Bagaimana konsep evolusi mempengaruhi pandangan tentang watak manusia? Dalam arti biologis, evolusi berarti bahwa semua kehidupan berkembang dari bentuk yang lebih tinggi dan lebih kompleks. Dalam mata seorang penganut teori evolusi manusia berkembang dari binatang-binatang yang terdiri atas satu sel, karena manusia selalu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan, maka manusia sekarang tentu akan berlainan dengan manusia pada lima juta tahun mendatang. Kalau memang begitu keadaannya, maka apakah khas manusia itu?. Filsuf Perancis Jean Paul Sartre, adalah juru bicara filsafat eksistensialis yang mengingkari adanya watak esensi manusia. Bagi Sartre eksistensi manusia mendahului esensinya. Setiap manusia yang lahir adalah manusia yang terlempar ke dunia yang tanpa isi dan tanpa arah. Pada permulaan wujudnya manusia itu bukan apa-apa dan ia tidak akan menjadi sesuatu kecuali setelah menjadi apa yang menjadi pilihannya. Walaupun Sartre mengingkari watak manusia, pandangannya tentang manusia mengundang hal-hal tertentu yang dimiliki oleh semua orang seperti ”keperluan berada di dunia ”, atau ”terpaksa bekerja dan mati di Bumi”. Walaupun adalah mustahil untuk menemukan dalam setiap orang suatu esensi yang universal yang dapat dinamai watak manusia, namun ada persamaan diantara mereka, yaitu kondisi kemanusiaan. (Harold H.&Titus,1984;30) Manusia secara hakiki merupakan makhluk sosial, dampak lingkungan sosial masuk sampai kepada inti kepribadian setiap orang. Manusia secara hakiki tergantung satu sama lain. Tidak ada orang masuk kedalam kehidupan kecuali berkat manusia lain. Oleh karena itu hakikatnya sebagai manusia hanya dapat tercapai melalui rasa kesetiakawanan dengan sesama manusia disemua tingkat kehidupannya, dari lingkungan keluarga sampai ketingkat nasional dan bahkan sampai ke solidaritas seluruh umat manusia. (Frans Magnis Suseno,1991;99) Sartre beranggapan bahwa memang hidup bersama orang adalah suatu kenyataan yang harus ada supaya orang dapat hidup. Akan tetapi semua usaha untuk bertemu dengan orang lain dalam kepribadiannya adalah sia-sia saja.

“sebab bila aku ingin berkontak dengan orang lain serentak aku menjadikannya objek keinginanku, sehingga pada pertemuan yang menyusul kepribadiannya  sudah tidak muncul lagi. Itu berarti bahwa dimana saja dua orang saling bertemu, mereka saling mendorong satu terhadap yang lain kembali kepada kesepian. Tidak pernah mereka akan berhasil dalam menghayati kesatuan yang sungguh antar pribadi”. (Soejanto Poespowardojo,1979;47)

Boleh jadi bahwa salah satu dari antara dua orang saling bertemu, tidak berkeberatan untuk dijadikan objek. Tetapi sikap yang demikian tidak menghasilkan pertemuan yang sungguh, karena pertemuan diartikan sebagai hubungan antar dua pribadi, padahal disini salah satu dari kedua orang itu sudah kehilangan kepribadiannya. Apa yang tinggal adalah kejasmanian orang sebagai objek pengamatan dan kenikmatan.

Kalau mustahil aku menghubungkan diri dengan orang lain dalam kontak yang sungguh, maka orang lain tidak berhasil mengangkat kekuranganku sebagai pribadi. Bahkan dapat dikatakan bahwa orang lain merugikan aku, sebab adanya orang lain menyoroti kekuranganku sebagai pribadi. (Soejanto Poespowardojo,1979;48)

Kebenaran dirumuskan oleh Sartre dalam pernyataan-pernyataan terkenal: “Adanya orang-orang lain merupakan dasar kedosaan manusia”, lagi “Neraka adalah orang-orang lain. Namun kata Sartre, pergaulan dengan orang lain sekali-kali dapat menghasilkan pengalaman yang terkandung dalam kata ”kita” yakni bilamana orang ketiga melawan kita. Inilah yang terjadi umpamanya pada kaum buruh. Buruh-buruh dapat menjadi kawan-kawan yang sejati, sebab mereka diancam kaum kapitalis. Dalam menentang mereka, mereka menghayati kesatuan yang diungkapkan dalam kata ”kita”. nyatalah pengalaman ”kita” itu akhirnya berdasarkan pertentangan juga. Tak pernah terdapat suatu kesatuan tanpa ada pertentangan yang mendahului. Kesimpulannya dalam filsafat Sartre inti hubungan antara orang lain : adalah saling menentang.

MENCARI SOLUSI DUNIA PENDIDIKAN KITA


Berbagai macam permasalahan pelajar yang terjadi di Ibukota belakangan ini  amat sangat memprihatinkan dunia pendidikan kita. Aksi tawuran  yang telah merenggut nyawa beberapa orang pelajar, seolah mensiratkan  dunia pendidikan kita sudah tidak mampu lagi berbuat banyak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pertanyaan kemudian, apa yang salah dengan sistem pendidikan kita?, Kurikulumkah? atau lemahnya pengawasan antara pihak sekolah dan orang tua sehingga setiap kali kekerasan yang sudah menjurus ke tindak kriminalitas ini masih saja terus  terjadi. Aksi sweeping  dari aparat keamanan pun sudah berkali-kali menggeledah para pelajar yang ketahuan membawa senjata tajam dibalik seragam ataupun dalam tas sekolahnya, namun tidak pernah menciutkankan nyali para pelajar itu. Membaca realitas dunia pendidikan kita dengan aksi kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini sudah saatnyalah  semua pihak yang terkait tidak sekadar mengelus dada atau hanya sebatas menyayangkan atas semua kejadian ini. Sudah saatnya Stakeholder pendidikan (pemangku kepentingan) harus turun tangan mencari solusi atas kejadian ini. Wacana mengenai  urusan kepemudaan atau pelajar dalam hal ini tidak lagi semata menjadi tanggung jawab dinas pendidikan, melainkan kementrian pemuda dan olah raga pun harus ambil bagian untuk penyelesaian masalah ini. Tidak hanya menggelar ivent kepemudaan atau ajang pertukaran pelajar melainkan diminta juga untuk dapat merumuskan solusi atas berbagai  masalah krusial para pelajar yang nota bene menjadi aset bangsa dimasa depan ini. Bila perlu Departemen Agama  bahkan aparat kepolisian pun turut diminta peran aktif  sebagai partner pendidik disamping para guru dan orang tua. Dalam hal ini peran orang tua juga harus diposisikan sebagai partner ketimbang “pengawas” ketika mereka berada diluar lingkungan sekolah. Tentu melalui pendekatan-pendekatan psiko-humanis yang lebih memartabatkan eksistensi diri mereka sebagai peserta didik.

Perlukah Mereview Kurikulum Yang Ada?
Kecenderungan globalisasi dan derasnya arus informasi di era teknologi ini kerap menjadi kambing hitam dan saling melempar tanggung jawab antara pihak sekolah dan keluarga jika ada peserta didiknya yang dinilai gagal untuk mengemban nilai-nilai dari tujuan pendidikan yang diacu. Sementara fakta yang ada,  menyangkut kondisi maupun situasional peserta didik kita sekarang ini, sudah jauh berbeda tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Bahkan tanpa disadari pihak sekolah dan orang tuapun tertatih-tatih mengamini perubahan paradigma pendidikan yang pragmatis dan cenderung mengedepankan nilai-nilai kognitif semata. Disisi lain, peserta didik kita sekarang ini sudah tidak sukar lagi atau gagap teknologi dalam mengakses berbagai hal atau sekadar untuk mendapatkan informasi terbaru pada era yang serba digital ini. Apalagi Dengan lemahnya kontrol orang tua, lingkungan sosial yang cenderung apatis serta sistem pendidikan yang lebih menitik beratkan pada aspek intelektualitasnya saja, bukan tidak mungkin akan menciptakan karakter peserta didik kita yang bersikap serba permisif serta mudah menyerap apa saja tanpa adanya filterisasi dari sistem kurikulum yang terus-menerus diberdaya gunakan demi kepentingan pendidikan yang tepat sasaran. Kurikulum pendidikan yang berbasis pada life-skils untuk mengembangkan kepribadian serta kemandirian peserta didik tergeser oleh kepentingan mengejar prestasi individual melalui  lembaga-lembaga privat semacam kursus ataupun les yang sebenarnya tidak semuanya memiliki kesempatan yang sama. Sehingga tanpa disadari inilah salah satu bentuk kesenjangan sosial yang sebenarnya dimunculkan oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Apabila instansi terkait tidak jeli melihat ini sebagai sebuah potensi yang dapat memecah belah antar sesama peserta didik. Padahal semestinya arah kurikulum yang  dicetuskan oleh dunia pendidikan kita, semisal kurikulum berbasis kompetensi atau life skils harus mampu diadaptasikan dengan tantangan perkembangan zaman yang ada, dimana tujuan dari kurikulum pendidikan tidak semata mengasah kemampuan IQ sang peserta didik saja, tetapi pihak sekolah maupun orang tua juga harus mampu mengembangkan alur pendidikan yang lebih bermakna dengan tidak mengesampingkan pendidikan budi pekerti yang memang kini menjadi harga mati untuk peserta didik kita.
Pendidikan Untuk siapa?
Idealnya arah dari kebijakan pendidikan nasional harus secara substantif  menjadi medium untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga berbagai macam polemik yang menerpa wajah pendidikan kita dari tawuran pelajar hingga remaja putus sekolah ataupun pendidikan kewirausahaan yang menjadi program pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, harus terintegrasi dan selaras dengan pertanyaan untuk apa pendidikan  dan bagi siapakah sesungguhnya pendidikan itu?.  Namun jika pendidikan hanya sebagai pemenuhan program kerja dengan berbagai rencana jangka panjang maupun menengah dari pemerintah. Begitupun  ide-ide cemerlang yang berhubungan dengan pendidikan berkarakter ataupun pendidikan berbasis kearifan lokal hanya berhenti pada tahapan visi dan misi saja sementara permasalahan didepan mata belum mampu teratasi, maka bisa dikatakan bahwa ada yang belum sinkron dengan arah dan kebijakan sistem pendidikan kita. Dan sudah selayaknya pembelajaran terhadap kasus-kasus kekerasan di dunia pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi tidak selalu dipahami sebagai sebuah kebijakan yang mandeg dari lembaga yang diberi wewenang maupun tanggun jawab semisal sekolah atau perguruan tinggi yang bersangkutan saja. Melainkan pada skala yang lebih besar, Negara juga mutlak mempunyai peran aktif serta berkepentingan untuk  meningkatkan kualitas pendidikan yang ada, sebab ukuran kualitas pendidikan pada suatu negara maupun bangsa akan selalu berbanding lurus dengan dimilikinya sumber daya manusia yang berkualitas unggul. Selain itu pemahaman tentang pendidikan juga harus  menjadi bagian serta berintegrasi dan memiliki tanggung jawab dengan masyarakat luas. Agar fungsi dan tujuan pendidikan yang didapat dari sekolah dapat bersinergis dengan lingkungan sekitar dengan tidak mengesampingkan dimensi religius maupun nilai-nilai moral sebagai satu kesatuan dari hakikat pendidikan yang dituju. 

MENAKAR KEKUATAN IMAJINASI DALAM FILSAFAT


Apakah tindakan berfilsafat  selalu mengarah pada suatu kesadaran murni bahwa yang namanya berfilsafat  itu selalu bersifat independent dan terlepas dengan imajinasi?.  Meskipun sekadar merepresentasi objek filsafat sebagai medium “ide” agar makna yang terkandung dalam filsafat dapat disimpulkan melalui bahasa?. Ataukah antara imajinasi dan berfilsafat memang mempunyai batas-batas tegas dan tidak bisa dikacaukan antara satu dengan yang lainnya. Narasi pengantar ini hanya ingin mewacanakan sejauh mana hubungan antara peran gambar sebagai media imajinasi yang sering direpresentasi dalam bidang filsafat dan sejauh mana otoritas filsafat dalam mendeskripsikan ide berfilsafat itu benar-benar radikal, komprehensif  maupun yang “Clear And Distingly”. Bisa jadi Plato tidak menyangka bahwa penggambaran ide yang ia representasikan melalui mitos “gua” tidak sesederhana ketika ia ingin menjelaskan ide-ide  “mitos gua” dalam upaya untuk meretas mana pengetahuan yang bersifat hakiki dan mana pengetahuan yang bersifat semu. Beberapa filsuf dari Yunani Kuno, abad pertengahan hingga abad modern juga mengamini hal yang sama. Dari Thales, Anaximenes,Demokritos. Phytagoras, Hegel hingga Sartre  mempunyai gambaran dalam merepresentasi buah pemikiran mereka. Dunia Ide”-nya Plato sangat kental representasi  gambar dalam imajinasi. Sementara  Dunia filsafat kini telah menghasilkan beragam pertanyaan, seperti apakah filsafat dapat melahirkan konsep-konsep  rasional  murni serta memiliki alasan-alasan yang dapat mengandalkan rasionalitas manusia semata?. Polemik awal dalam sejarah filsafat telah berdialektika  dengan dua tema aliran besar antara Rasionalisme dan empirisme. Kedua aliran inipun tidak mempunyai alasan secara logis untuk mengesampingkan bahwa esensi dari suatu objek dapat “digambarkan”  melalui citra atau persepsi mengenai rasa. Artinya sesuatu objek yang tergambar  dalam imajinasipun tidak bisa dilepaskan oleh penggambaran filosofis sekalipun dari kesimpulan2 sederhana mengenai logika. Padahal kita tahu bahwa filsafat bukanlah dongeng, bukan cerita yang mendeskripsikan gambar atau eksplorasi dunia sastrawi yang kemudian dituangkan dalam karya-karya besar yang sarat makna nilai-nilai filosofis. Meski pada sisi lain otoritas filsafat dalam sejarah awal kelahirannya juga tak bisa dilepaskan dengan apresiasi yang “tergambar”. Bertolak dari dasar pikir ini ada kesan bahwa filsafat  dalam konteks sejarah seolah-olah terdefinisi sebagai cabang ilmu yang otonom. Dari barat hingga timur, dari cabang hingga aliran pada kenyataanya filsafat  selalu terepresentasi melalui “gambar”. Tak terkecuali hingga  perkembangan sejarah filsafat  dengan pengetahuan yang dicerap melalui rasionalisme maupun empirisisme. Laiknya pengertian seni sebagai sebuah pengetahuan dan seni sebagai pengalaman estetis, sampai pada tahapan ini  filsafat harus dijabarkan secara hati-hati namun terstruktur  guna menyimpulkan sebuah pemahaman filsafat yang “radikal” dan yang “jelas dan terpilah-pilah” (Clear and Distingly). Belum lagi jika  merunut syarat sahnya sebuah pengetahuan yang dianggap ilmiah harus meliputi, bahasa, logika dan matematika tentu keradikalan filsafat akan mendapat tantangan zaman yang kian hari kian menantang tidak hanya bagi para penikmat filsafat melainkan bagi disiplin ilmu-ilmu lain yang berintegrasi dengan filsafat. (Syahyunan Pora)

SAATNYA PANCASILA TAK SEKADAR REFLEKSI FILOSOFIS

Berbagai persoalan hidup bangsa yang dialami oleh negara kita akhir-akhir ini seolah tak pernah ada habisnya. Dari anarkisme para intelektual muda yang terjadi di dalam kampus hingga  di jalanan, tawuran pelajar antara sekolah, antar kampus bahkan aksi massa antar warga yang melibatkan  dua kelurahan yang bertetangga. Korupsi merajalela di tingkat parlemen hingga di tingkat desa amat sangat memprihatinkan kita. Belum lagi dengan degradasi moral yang dialami generasi muda yang begitu permisif terhadap globalisasi tanpa ada upaya filterisasi budaya ketimuran. Pertanyaannya kemudian apa lagi yang mengikat kita sebagai sebuah bangsa dan negara, jika beragam persoalan yang datang silih berganti ini tak mampu dielaborasi bahkan direpresentasi sebagai sebuah  pandangan hidup bangsa yang kita kenal dengan sebutan Pancasila. Kita tahu bersama bahwa Pancasila  merupakan pandangan hidup bangsa  yang berakar dalam kepribadian bangsa Indonesia. Dalam pandangan hidup itu terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan. Dan yang dianggap baik. Oleh karena itu muncul tekad untuk mengusahakan serta mempertahankannya. Dalam pandangan hidup itu termuat  juga nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Untuk melestarikan nilai-nilai tersebut, maka pancasila secara konstitusional telah dikukuhkan sebagai dasar Negara. Pengukuhan secara konstitusional ini dilakukan secara terus-menerus sejak proklamasi hingga sampai saat ini. (Widjaja,1984:89-97). Pancasila diterima sebagai dasar Negara, disamping sebagai pandangan hidup bangsa, berarti nilai-nilai pancasila selalu harus menjadi landasan bagi pengaturan serta penyelenggaraan Negara. Hal ini memang telah diusahakan dengan menjabarkan nilai-nilai pancasila kedalam peraturan perundangan yang berlaku. Pengakuan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, membawa konsekuensi bahwa nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku manusia Indonesia. Tanpa adanya perwujudan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan yang nyata, berarti pancasila hanya sebagai hiasan Pembukaan UUD 1945 (Tim Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai R.I,1981:21-24). Agar dapat mewujudkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan yang nyata, perlu kiranya terlebih dahulu memahami nilai-nilai serta jenis nilai yang terkandung  dalam Pancasila.(Wahana,1983:66). Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang kebenarannya diakui, dan menimbulkan tekad untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai dasar Negara Pancasila berkedudukan sebagai sumber hukum yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia. Pancasila sebagai Ideologi nasional  nampaknya masih membutuhkan eksplanasi yang cukup memadai.      


PENDEKATAN FILSAFAT SECARA ALIRAN

0
COM
Aliran rasionalisme dipelopori oleh Rene Descartes (1596-1650 M). Dalam buku Discourse de la Methode tahun 1637 ia menegaskan perlunya ada metode yang jitu sebagai dasar kokoh bagi semua pengetahuan, yaitu dengan menyangsikan segalanya, secara metodis. Kalau suatu kebenaran tahan terhadap ujian kesangsian yang radikal ini, maka kebenaran itu 100% pasti dan menjadi landasan bagi seluruh pengetahuan.
Tetapi dalam rangka kesangsian yang metodis ini ternyata hanya ada satu hal yang tidak dapat diragukan, yaitu "saya ragu-ragu". Ini bukan khayalan, tetapi kenyataan, bahwa "aku ragu-ragu". Jika aku menyangsikan sesuatu, aku menyadari bahwa aku menyangsikan adanya. Dengan lain kata kesangsian itu langsung menyatakan adanya aku. Itulah "cogito ergo sum", aku berpikir (= menyadari) maka aku ada. Itulah kebenaran yang tidak dapat disangkal lagi. -- Mengapa kebenaran itu pasti? Sebab aku mengerti itu dengan "jelas, dan terpilah-pilah" -- "clearly and distinctly", "clara et distincta". Artinya, yang jelas dan terpilah-pilah itulah yang harus diterima sebagai benar. Dan itu menjadi norma Descartes dalam menentukan kebenaran.
Descartes menerima 3 realitas atau substansi bawaan, yang sudah ada sejak kita lahir, yaitu (1) realitas pikiran (res cogitan), (2) realitas perluasan (res extensa, "extention") atau materi, dan (3) Tuhan (sebagai Wujud yang seluruhnya sempurna, penyebab sempurna dari kedua realitas itu). Pikiran sesungguhnya adalah kesadaran, tidak mengambil ruang dan tak dapat dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil. Materi adalah keluasan, mengambil tempat dan dapat dibagi-bagi, dan tak memiliki kesadaran. Kedua substansi berasal dari Tuhan, sebab hanya Tuhan sajalah yang ada tanpa tergantung pada apapun juga. Descartes adalah seorang dualis, menerapkan pembagian tegas antara realitas pikiran dan realitas yang meluas. Manusia memiliki keduanya, sedang binatang hanya memiliki realitas keluasan: manusia memiliki badan sebagaimana binatang, dan memiliki pikiran sebagaimana malaikat. Binatang adalah mesin otomat, bekerja mekanistik, sedang manusia adalah mesin otomat yang sempurna, karena dari pikirannya ia memiliki kecerdasan. (Mesin otomat jaman sekarang adalah komputer yang tampak seperti memiliki kecerdasan buatan). 

Descartes adalah pelopor kaum rasionalis, yaitu mereka yang percaya bahwa dasar semua pengetahuan ada dalam pikiran.  Aliran empririsme nyata dalam pemikiran David Hume (1711-1776), yang memilih pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan. Pengalaman itu dapat yang bersifat lahirilah (yang menyangkut dunia), maupun yang batiniah (yang menyangkut pribadi manusia). Oleh karena itu pengenalan inderawi merupakan bentuk pengenalan yang paling jelas dan sempurna. 
Dua hal dicermati oleh Hume, yaitu substansi dan kausalitas. Hume tidak menerima substansi, sebab yang dialami hanya kesan-kesan saja tentang beberapa ciri yang selalu ada bersama-sama. Dari kesan muncul gagasan. Kesan adalah hasil penginderaan langsung, sedang gagasan adalah ingatan akan kesan-kesan seperti itu. Misal kualami kesan: putih, licin, ringan, tipis. Atas dasar pengalaman itu tidak dapat disimpulkan, bahwa ada substansi tetap yang misalnya disebut kertas, yang memiliki ciri-ciri tadi. Bahwa di dunia ada realitas kertas, diterima oleh Hume. Namun dari kesan itu mengapa muncul gagasan kertas, dan bukan yang lainnya? Bagi Hume, "aku" tidak lain hanyalah "a bundle or collection of perceptions (= kesadaran tertentu)". 
Kausalitas. Jika gejala tertentu diikuti oleh gejala lainnya, misal batu yang disinari matahari menjadi panas, kesimpulan itu tidak berdasarkan pengalaman. Pengalaman hanya memberi kita urutan gejala, tetapi tidak memperlihatkan kepada kita urutan sebab-akibat. Yang disebut kepastian hanya mengungkapkan harapan kita saja dan tidak boleh dimengerti lebih dari "probable" (berpeluang). Maka Hume menolak kausalitas, sebab harapan bahwa sesuatu mengikuti yang lain tidak melekat pada hal-hal itu sendiri, namun hanya dalam gagasan kita. Hukum alam adalah hukum alam. Jika kita bicara tentang "hukum alam" atau "sebab-akibat", sebenarnya kita membicarakan apa yang kita harapkan, yang merupakan gagasan kita saja, yang lebih didikte oleh kebiasaan atau perasaan kita saja. Hume merupakan pelopor para empirisis, yang percaya bahwa seluruh pengetahuan tentang dunia berasal dari indera. Menurut Hume ada batasan-batasan yang tegas tentang bagaimana kesimpulan dapat diambil melalui persepsi indera kita.  Dengan kritisisme Imanuel Kant (1724-1804) mencoba mengembangkan suatu sintesis atas dua pendekatan yang bertentangan ini. Kant berpendapat bahwa masing-masing pendekatan benar separuh, dan salah separuh. Benarlah bahwa pengetahuan kita tentang dunia berasal dari indera kita, namun dalam akal kita ada faktor-faktor yang menentukan bagaimana kita memandang dunia sekitar kita. Ada kondisi-kondisi tertentu dalam manusia yang ikut menentukan konsepsi manusia tentang dunia. Kant setuju dengan Hume bahwa kita tidak mengetahui secara pasti seperti apa dunia "itu sendiri" ("das Ding an sich"), namun hanya dunia itu seperti tampak "bagiku", atau "bagi semua orang". Namun, menurut Kant, ada dua unsur yang memberi sumbangan kepada pengetahuan manusia tentang dunia. Yang pertama adalah kondisi-kondisi lahirilah ruang dan waktu yang tidak dapat kita ketahui sebelum kita menangkapnya dengan indera kita. Ruang dan waktu adalah cara pandang dan bukan atribut dari dunia fisik. Itu materi pengetahuan. Yang kedua adalah kondisi-kondisi batiniah dalam manusia mengenai proses-proses yang tunduk kepada hukum kausalitas yang tak terpatahkan. Ini bentuk pengetahuan.  Demikian Kant membuat kritik atas seluruh pemikiran filsafat, membuat suatu sintesis, dan meletakkan dasar bagi aneka aliran filsafat masa kini.  Catatan. Filsafat zaman modern berfokus pada manusia, bukan kosmos (seperti pada zaman kuno), atau Tuhan (pada abad pertengahan). Dalam zaman modern ada periode yang disebut Renaissance ("kelahiran kembali"). Kebudayaan klasik warisan Yunani-Romawi dicermati dan dihidupkan kembali; seni dan filsafat mencari inspirasi dari sana. Filsuf penting adalah N Macchiavelli (1469-1527), Thoman Hobbes (1588-1679), Thomas More (1478-1535) dan Francis Bacon (1561-1626). Periode kedua adalah zaman Barok, yang menekankan akal budi. Sistem filsafatnya juga menggunakan menggunakan matematika. Para filsuf periode ini adalah Rene Descrates, Barukh de Spinoza (1632-1677) dan Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1710). Periode ketiga ditandai dengan fajar budi ("enlightenment" atau "Aufklarung"). Para filsuf katagori ini adalah John Locke (1632-1704), G Berkeley (1684-1753), David Hume (1711-1776). Dalam katagori ini juga dimasukkan Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) dan Immanuel Kant. 

Masa kini (1800-sekarang). 

Filsafat masa kini merupakan aneka bentuk reaksi langsung atau taklangsung atas pemikiran Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Hegel ingin menerangkan alam semesta dan gerak-geriknya berdasarkan suatu prinsip. Menurut Hegel semua yang ada dan semua kejadian merupakan pelaksanaan-yang-sedang-berjalan dari Yang Mutlak dan bersifat rohani. Namun celakanya, Yang Mutlak itu tidak mutlak jika masih harus dilaksanakan, sebab jika betul-betul mutlak, tentunya maha sempurna, dan jika maha sempurna tidak menjadi. Oleh sebab itu pemikiran Hegel langsung ditentang oleh aliran pemikiran materialisme yang mengajarkan bahwa yang sedang-menjadi itu, yang sering sedang-menjadi-lebih-sempurna bukanlah ide ("Yang Mutlak"), namun adalah materi belaka. Maksudnya, yang sesungguhnya ada adalah materi (alam benda); materi adalah titik pangkal segala sesuatu dan segala sesuatu yang mengatasi alam benda harus dikesampingkan. Maka seluruh realitas hanya dapat dibuat jelas dalam alur pemikiran ini. Itulah faham yang dicetuskan oleh Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872). Sayangnya, materi itu sendiri tidak bisa menjadi mutlak, karena pastilah ada yang-ada-di-luar-materi yang "mengendalikan" proses dalam materi itu untuk materi bisa menjadi-lebih-sempurna-dari-sebelumnya. Kesalahan Hegel adalah tidak menerima bahwa Yang Mutlak itu berdiri sendiri dan ada-diatas-segalanya, dalam arti tidak dalam satu realitas dengan segala yang sedang-menjadi tersebut. Dengan mengatakan Yang Mutak itu menjadi, Hegel pada dasarnya meniadakan kemutlakan. Dalam cara sama, dengan mengatakan bahwa yang mutlak itu materi, maka materialisme pun jatuh dalam kubangan yang sama. Dari sini dapat difahami munculnya sejumlah aliran-aliran penting dewasa ini: Positivisme menyatakan bahwa pemikiran tiap manusia, tiap ilmu dan suku bangsa melalui 3 tahap, yaitu teologis, metafisis dan positif ilmiah. Manusia muda atau suku-suku primitif pada tahap teologis" dibutuhkan figur dewa-dewa untuk "menerangkan" kenyataan. Meningkat remaja dan mulai dewasa dipakai prinsip-prinsip abstrak dan metafisis. Pada tahap dewasa dan matang digunakan metode-metode positif dan ilmiah. Aliran positivisme dianut oleh August Comte (1798-1857), John Stuart Mill (1806-1873) dan H Spencer (1820-1903), dan dikembangkan menjadi neo-positivisme oleh kelompok filsuf lingkaran Wina. 
Marxisme (diberi nama mengikuti tokoh utama Karl Marx, 1818-1883) mengajarkan bahwa kenyataan hanya terdiri atas materi belaka, yang berkembang dalam proses dialektis (dalam ritme tesis-antitesis-sintesis). Marx adalah pengikut setia Feuerbach (sekurangnya pada tahap awal). Feuerbach berpendapat Tuhan hanyalah proyeksi mausia tentang dirinya sendiri dan agama hanyalah sarana manusia memproyeksikan cita-cita (belum terwujud!) manusia tentang dirinya sendiri. Menurut Feuerbach, yang ada bukan Tuhan yang mahaadil, namun yang ada hanyalah manusia yang ingin menjadi adil. Dari sini dapat difahami mengapa Marx berkata, bahwa "agama adalah candu bagi rakyat", karena agama hanya membawa manusia masuk dalam "surga fantasi", suatu pelarian dari kenyataan hidup yang umumnya pahit. Selanjutnya Marx menegaskan bahwa filsafat hanya memberi interpretasi atas perkembangan masyarakat dan sejarah. Yang justru dibutuhkan adalah aksi untuk mengarahkan perubahan dan untuk itu harus dikembangkan hukum-hukum obyektif mengenai perkembangan masyarakat. Ditangan Friedrich Engels (1820-1895), dan lebih-lebih oleh Lenin, Stalin dan Mao Tse Tung, aliran filsafat Marxisme ini menjadi gerakan komunisme, yaitu suatu ideologi politik praktis Partai Komunis di negara mana saja untuk merubah dunia. Sangat nyata bahwa dimana saja Partai Komunis itu menjalankan praktek-praktek yang nyatanya mengingkari hak-hak azasi manusia, dan karena itu tidak berperikemanusiaan (dan tak ber keTuhanan pula!). 
Eksistensialime merupakan himpunan aneka pemikiran yang memiliki inti sama, yaitu keyakinan, bahwa filsafat harus berpangkal pada adanya (eksistensi) manusia konkrit, dan bukan pada hakekat (esensi) manusia-pada-umumnya. Manusia-pada-umumnya tidak ada, yang ada hanya manusia ini, manusia itu. Esensi manusia ditentukan oleh eksistensinya. Tokoh aliran ini J P Sartre (1905-1980), Kierkegaard (1813-1855), Friederich Nietzche (1844-1900), Karl Jaspers (1883-1969), Martin Heidegger (1889-1976), Gabriel Marcel (1889-1973). 
Fenomenologi merupakan aliran (tokoh penting: Edmund Husserl, 1859-1938) yang ingin mendekati realitas tidak melalui argumen-argumen, konsep-konsep, atau teori umum. "Zuruck zu den sachen selbst" -- kembali kepada benda-benda itu sendiri, merupakan inti dari pendekatan yang dipakai untuk mendeskripsikan realitas menurut apa adanya. Setiap obyek memiliki hakekat, dan hakekat itu berbicara kepada kita jika kita membuka diri kepada gejala-gejala yang kita terima. Kalau kita "mengambil jarak" dari obyek itu, melepaskan obyek itu dari pengaruh pandangan-pandangan lain, dan gejala-gejala itu kita cermati, maka obyek itu "berbicara" sendiri mengenai hakekatnya, dan kita memahaminya berkat intuisi dalam diri kita. 
Fenomenologi banyak diterapkan dalam epistemologi, psikologi, antropologi, dan studi-studi keagamaan (misalnya kajian atas kitab suci).  Pragmatisme tidak menanyakan "apakah itu?", melainkan "apakah gunanya itu?" atau "untuk apakah itu?". Yang dipersoalkan bukan "benar atau salah", karena ide menjadi benar oleh tindakan tertentu. Tokoh aliran ini: John Dewey (1859-1914).  Neo-kantisme dan neo-thomisme merupakan aliran-aliran yang merupakan kelahiran kembali dari aliran yang lama, oleh dialog dengan aliran lain. 
Disamping itu masih ada aliran filsafat analitik yang menyibukkan diri dengan analisis bahasa dan analisis atas konsep-konsep. Dalam berfilsafat, jangan katakan jika hal itu tidak dapat dikatakan. "Batas-batas bahasaku adalah batas-batas duniaku". Soal-soal falsafi seyogyanya dipecahkan melalui analisis atas bahasa, untuk mendapatkan atau tidak mendapatkan makna dibalik bahasa yang digunakan. Hanya dalam ilmu pengetahuan alam pernyataan memiliki makna, karena pernyataan itu bersifat faktual. Tokoh pencetus: Ludwig Wittgenstein (1889-1952).  Akhirnya sejak 1960 berkembang strukturalisme yang menyelidiki pola-pola dasar yang tetap yang terdapat dalam bahasa-bahasa, agama-agama, sistem-sistem dan karya-karya kesusasteraan. 

Pendekatan Filsafat Secara Definisi

Istilah “filsafat” dalam bahasa Indonesia memiliki padanan kata Falsafah (Arab), Philosophy (Inggris), Philosophia (Latin), Philosphie (Jerman, Belanda , Prancis). Semua istilah itu bersumber dari Yunani Philosophia, yang secara etimologi terdiri dari dua kata: “Philein” yang berarti “mencintai” atau juga “Philos” yang berarti “Teman”, sementara “Sophia(n)” yang berarti “Kebijaksanaan” atau bisa juga “Sophos” yang berarti “Kebijaksanaan”. Jadi kedua istilah diatas secara etimologis itu dapat diartikan dengan secara sederhana bahwa Filsafat adalah "Mencintai akan kebijaksanaan hidup" atau " Mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana". (Tim Dosen Filsafat Ilmu UGM:2001:18) Namun tak lepas dari istilah filsafat secara etimologis diatas itu, filsafat juga mempunyai pengertian tentang Pandangan Hidup dan Proses berfikir. Dari sudut pandangan sejarah filsafat Barat kecenderungan pengertian filsafat lebih mengarah pada proses berfikir sementara pada filsafat Timur lebih mengarah pada pengertian pandangan hidup. Misalkan untuk menarik sebuah pemahaman tentang pengertian filsafat jika dilihat dari sebuah contoh "Falasafah Bangsa Indonesia adalah Pancasila" cukup jelas dari konteks diatas jika kita ingin menarik sebuah kesimpulan dari kata "falsafah”, maka maksud dari falsafah disini adalah merupakan bagian dari pengertian "Pandangan Hidup" sehingga lengkapnya adalah "Pandangan Hidup Bangsa Indonesia adalah Pancasila. Tentu pada konteks filsafat/falsafah yang mengarah pada  "Proses Berpikir" pun akan dengan sendirinya mengikuti konteks kalimat yang menjadi pernyataan, "filsafat seperti apa yang anda yakini sehinga anda mengambil jalan hidup seperti itu”, maka kata Filsafat dalam konteks ini lebih mengarah pada pengertian ”Proses berpikir” sehingga dengan jelas dapat disimpulkan dalam kalimat bahwa "Proses Berpikir seperti apa yang anda yakini sehingga anda mengambil jalan hidup seperti itu". demikianlah Filsafat arti yang merujuk dari pengertian kata tersebut tergantung dari konteks kalimat yang tersusun, sehingga pada saat tertentu pengertian filsafat yang mengarah pada maksud pandangan hidup ataupun proses berpikir menjadi analisa sesuai konteks yang dimaksud.
Secara keseluruhan inti dari pengertian filsafat adalah usaha rasional manusia untuk mencapai sebuah kebenaran tertinggi sesuai dengan rasa cinta yang terarah pada  kebijaksanaan hidup manusia itu sendiri. Sementara Hatta mengemukakan bahwa pengertian apa filsafat itu lebih baik tidak dibicarakan lebih dulu, nanti orang telah banyak membaca atau mempelajari filsafat, orang itu akan mengerti dengan sendirinya apa filsafat itu menurut konotasi filsafat yang ditangkapnya. (Hatta:I:3). Poedjawijatna menefinisikan filsafat sebagai sejenis pengetahuan yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan  pikiran belaka. (1974:11). Plato menyatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran asli, sementara Aristoteles mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang meliputi kebenaran yang tergabung didalamnya Metafisika, logika, retorika, ekonomi politik, estetika dan bahasa. Bagi Al Farabi filsafat ialah pengetahuan tentang alam ujud bagaimana hakikatnya yang sebenarnya. Sementara orang yang mula-mula menggunakan kata filsafat adalah Pythagoras.
            Sama halnya dengan Bertrand Russel yang juga memberikan devinisi dari pengertian filsafat berbeda dengan para filsuf yang lain. Menurutnya bahwa filsafat adalah “The attempt to answer ultimate question critically” (Park:1960:3). Dari berbagai macam perbedaan dari devinisi pengertian filsafat menurut Abu Bakar Atjeh (1970:9) disebabkan oleh berbedanya konotasi filsafat pada Para filsuf karma perbendan keyakinan hidup yang dianut oleh mereka. Disamping itu perebedaan filsafat itu muncul karena perkembangan filsafat itu sendiri.(Ahmad Tafsir:1990:9)

TINJAUAN SINGKAT KEARIFAN LOKAL

0
COM
Kearifan lokal seringkali disinonimkan dengan kebijakan lokal “local wisdom” atau pengetahuan lokal “local knowledge” atau kecerdasan lokal “local genious” atau seringkali pula disebut dengan “indigeneous knowledge”. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah di dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Pengetahuan ini dapat berupa norma, nilai dan kepercayaan yang melandasi perilaku suatu masyarakat yang terkadang diekspresikan dalam mitos dan tradisi. Perangkat ini (kearifan lokal/kearifan lingkungan) dapat dilakukan secara sadar atau tidak sadar oleh masyarakat yang berimplikasi pada pelestarian lingkungannya (Keesing, 1981). Sehingga salah jika ada anggapan bahwa kearifan lokal itu kuno, terbelakang, statis dan tidak berubah. Karena pengetahuan ini diciptakan dan dikembangkan setelah melewati berbagai uji coba dan inovasi oleh masyarakat itu sendiri sehingga mereka lebih cepat beradaptasi dengan kondisi yang baru. Haba (2007) menyebutkan ada enam fungsi kearifan lokal. Pertama, sebagai penanda identitas sebuah komunitas. Kedua, elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama dan kepercayaan. Ketiga, kearifan lokal bersifat tidak memaksa atau top down karenaya daya ikatnya lebih mengena dan bertahan, Keempat, kearifan lokal memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas. Kelima, local wisdom akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas common ground/kebudayaan yang dimiliki. Keenam, kearifan lokal dapat berfungsi sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir, bahkan merusak solidaritas komunal yang dipercayai berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama dari sebuah komunitas terintegrasi. Kemampuan bertahan atau potensi kreatif untuk memunculkan kembali suatu kearifan lokal dalam komunitas, oleh Winarto dan E. M. Choesin (2001) mengemukakannya melalui hasil studinya pada masyarakat petani di Ciasem (Subang) dan Kabupaten Indramayu. Menurutnya, dua karakteristik dasar dari kebudayaan, yakni aspek sentripetal dan sentrifugal juga ditemukan dalam hal meninjau kearifal lokal atau pengetahuan lokal pada masyarakat petani di lokasi studi. Setiap kebudayaan memiliki kekuatan untuk bertahan, langgeng, dan direproduksi dalam kehidupan individu maupun antargenerasi merupakan suatu realita yang menunjukkan daya sentripetal kebudayaan dalam kehidupan sosial. Sementara realitas keberagaman, ketidakkonsistenan, dan perubahan, pada sisi lain, menunjukkan daya sentrifugal suatu kebudayaan. Pada kedua sisi kebudayaan tersebut, pengetahuan lokal pada suatu masyarakat ditampilkan dan dinegosiasikan dalam konteks masyarakat yang terus berubah. Searah dengan hal di atas, Santoso (2006) mengemukakan aspek dinamis dari pengetahuan lokal dan segenap identitas lokal lainnya sebagai bukan sesuatu yang sudah selesai, sebagaimana diyakini orang selama ini. Pengetahuan, nilai, dan identitas lokal hampir selalu mengalami renegosiasi dan reproduksi, sebagai konsekwensi dari adanya proses kreatif sekaligus keterlibatan masyarakat dalam setiap gerak perubahan. Untuk mengamati dan menunjukkan perwujudan kearifan lokal suatu kelompok masyarakat, individu dapat menjadi unit analisis. Hasil dari praktik sebagai struktur “ekstra-personal” terdiri dari kejadian dan praktik keseharian yang terjadi di sekitar individu dan diamatinya, yang mengumpan balik pada “struktur intra-personal” individu yang bersangkutan (Choesin, 2002)
Sumber: Deskripsi Penelitian Kearifan Lokal-Syafrudin Amin dkk (Universitas Khairun Ternate)

DISKURSUS HALUAN NEGARA SEBAGAI UPAYA MEREVITALISASI ARAH DAN TUJUAN PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA


Oleh
Syahyunan Pora

Pengantar

Berbagai “aksi massa” yang terjadi di beberapa daerah di tanah air kita akhir-akhir ini, dengan beragam persoalan yang dilatari oleh masalah yang awalnya sepele seperti tawuran pelajar, tawuran antar kelompok organisasi massa, soal perkelahian antar kampung hingga aksi anarkis berdimensi agama  yang telah memakan korban, seolah menggambarkan identitas dan karakteristik budaya ketimuran kita kini sudah pudar dengan nilai sopan santun dan tepa seliranya. Semakin hari aksi-aksi ini menunjukan eskalasi peningkatan secara signifikan bahkan hampir merata diseluruh Indonesia dengan motif konflik yang hampir seragam. Demokrasi pancasila dengan nilai-nilai luhur yang diamanatkan oleh UUD 45 seolah tidak mampu meredam gejolak konflik hingga berujung pada tindakan anarkisme massa, yang dampaknya mengancam ketentraman dan kenyamanan hidup bersama bagi sesama anak bangsa.
Acap kali  kecenderungan tindakan anarkis dalam setiap aksi massa ini, saling diperhadapkan oleh alat Negara dengan melibatkan masyarakat secara luas, cenderung vandalis bahkan  secara terang-terangan dengan keyakinan dan pembenaran dalam setiap aksi yang dilakukan.  Melihat kondisi yang tidak menguntungkan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ini, idealnya reformasi harus memberikan sebuah perubahan yang lebih baik , namun ternyata kenyataan itu berbalik arah dengan harapan perubahan yang dicita-citakan.
Berbagai krisis bangsa yang dihadapi, diantaranya krisis moral, krisis kejiwaan, maupun krisis nurani, juga peri kehidupan yang semakin bersifat  bendawi tanpa kedalaman makna. Begitupun dengan peri kehidupan politik, hukum, dan ekonomi tumbuh dan berkembang tanpa substansi. Sistem demokrasi cenderung hanya diselenggarakan secara prosedural, peradilan hanya dilakukan untuk menghasilkan keadilan formal, para penegak hukum hanya menegakkan peraturan, bukan keadilan, dan dunia usaha juga hanya berorientasi pada hak dan keuntungan materi yang bersifat instan dan berjangka pendek[1].  

Sejak reformasi 1998 sebagai respons terhadap krisis multi dimensi yang terjadi pada tahun 1997-1998, berbagai upaya di semua sektor telah dilakukan terutama oleh negara. Reformasi menyeluruh yang dilakukan, di samping membawa dampak positif yang menguntungkan dan menggembirakan, tidak dapat disangkal pun turut mendekonstruksi seluruh unsur dan aspek dalam kehidupan bernegara maupun berbangsa. sehingga tanpa disadari telah menyebabkan pula terjadinya keadaan anomie dan anomali di semua sektor kehidupan. Melihat kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini yang seolah begitu mudah cepat naik pitam dengan persoalan-persoalan hidup yang dihadapi. Dari krisis moral anak bangsa dan perilaku aparatur negara yang begitu mudah melakukan praktik-praktik korupsi-kolusi dan nepotisme memberikan gambaran kepada kita bahwa  arah dan tujuan bangsa kita telah hilang kendali dengan landasan nilai-nilai pancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945.
Pada hakikatnya sebagai dasar negara, Pancasila merupakan perjanjian luhur dan konsensus nasional yang mengikat seluruh bangsa. Dalam falsafah dan ideologi negara terkandung ciri keindonesiaan yang memadukan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan (humanisme religius). Nilai-nilai tersebut tercermin dalam hubungan individu dan masyarakat, kerakyatan dan permusyawaratan, serta keadilan dan kemakmuran. Cita-cita nasional dan falsafah bangsa yang ideal itu perlu ditransformasikan ke dalam visi nasional dan karakter yang dapat diwujudkan ke dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam kaitan ini diperlukan revitalisasi visi dan karakter bangsa. Visi nasional dan karakter bangsa dalam rentang lima tahun ke depan perlu diarahkan pada tercapainya  (1) penguatan nilai dan kultur demokrasi, (2) terciptanya ketahanan ekonomi nasional, serta (3) penguatan nilai-nilai dan kepribadian bangsa yang kokoh. Revitalisasi visi dan karakter bangsa lima tahun ke depan tersebut diproyeksikan untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat di hadapan bangsa-bangsa lain[2].  
Reformulasi visi kebangsaan atau revitalisasi nilai-nilai kemanusiaan pada era setelah tumbangnya orde baru kini dirasa sebagai sesuatu yang mendesak, agar prioritas pembangunan menjadi jelas dan terarah dengan tidak menafikan peran pengganti dari visi dan misi presiden terpilih. Seperti layaknya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN ini juga ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun. Dengan adanya Amandemen UUD 1945 dimana terjadi perubahan peran MPR dan presiden, GBHN tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, UU no. 25/2004 mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang).
Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun, yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari presiden terpilih, dengan berpedoman pada RPJP. Di tingkat daerah, Pemda harus menyusun sendiri RPJP dan RPJM Daerah, dengan merujuk kepada RPJP Nasional. GBHN ini master plan Indonesia untuk 5 (lima tahunan) yang akan dijabarkan oleh presiden selaku penyelenggara pemerintahan, itu dulu! Namun kini, digantikan dengan visi-misi calon presiden dan wakil presiden, program 100 hari, program 5 (lima) tahun.

GBHN adalah program yang disusun oleh wakil-wakil rakyat ditambah utusan daerah, utusan golongan, dan tidak lupa waktu itu ABRI. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun. Lalu penjabaran rencana pembangunannya di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang disemangati dengan Trilogi Pembangunan dalam pelaksanaannya. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang digunakan di era Orde Baru, diakui cukup terperinci dalam mengarahkan pembangunan negara dengan rencana-rencana pembangunannya yang berciri khas negara agraris.
Melihat itu, ada upaya kembali memformulasikan GBHN menjadi haluan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Ganjar Pranowo mengatakan, “Reformulasi Model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN): Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat" dianggap sangat penting untuk diangkat karena memang menjadi salah satu isu yang dibicarakan dalam berbagai kesempatan dan menjadi salah satu dari banyak aspirasi yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat kepada MPR," dengan kondisi yang ada sekarang, model GBHN kiranya perlu direformulasi untuk disesuaikan dengan kepentingan masyarakat banyak.[3]
Artinya arah pembangunan tidak lagi mengacu ke arah politik melainkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk itu, arah kebijakan perencanaan pembangunan nasional semestinya ditetapkan oleh wakil rakyat dan daerah yang duduk dalam lembaga perwakilan, yang proses penyusunannya harus melibatkan seluruh komponen dan kekuatan bangsa. Semenjak UUD 1945 hasil Amandemen kesatu sampai dengan keempat telah mengamanatkan beberapa perubahan yang fundamental dan bersifat mendasar didalam kehidupan bangsa bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan ini bersifat drastis dan dalam tempo yang berbarengan. Beberapa perubahan mendasar tersebut antara lain: (1) Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket, (2) MPR terdiri dari anggota DPD dan DPR, (3) Jabatan presiden dan wakil presiden bersifat tetap waktu (fixed term), sehingga tidak bisa diberhentikan kecuali melanggar hukum, dan (4) MPR tidak lagi membuat GBHN.
Ketiadaan GBHN merupakan konsekwensi logis dari pemilihan presiden secara langsung. Sebab salah satu aspek penilaian terhadap calon presiden adalah visi atau rencana atau program yang ditawarkannya dalam upaya pemerintahannya mencapai cita-cita bangsa bernegara. Tawaran tersebut harus dapat diwujudkannya pada masa jabatannya. Apabila tidak, maka yang bersangkutan akan dianggap gagal, akibatnya dia tidak akan dipilih lagi oleh rakyat untuk jabatan berikutnya. Dengan demikian pembuatan rencana atau proses perencanaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa bernegara dimulai semenjak seseorang mencalonkan dirinya menjadi presiden. Kemudian dijabarkannya setelah yang bersangkutan memenangi pemilu, serta dilaksanakannya, dan senantiasa dievaluasi serta dipertanggung jawabkan kepada rakyat pemilihnya, selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Wewenang Haluan Negara menjadi tanggung jawab Presiden terpilih dengan program Diskursus untuk menghidupkan kembali GBHN didasari situasi dan kondisi pembangunan nasional saat ini lahir dari kegelisahan akan kondisi pembangunan saat ini dan kekhawatiran akan prediksi-prediksi perekonomian nasional ke depan yang harus bersaing dalam arena ekonomi global. “Dalam kerangka kondisi yang mengkhawatirkan itulah visi kepala pemerintahan sebagai sebuah haluan pembangunan layak dipertanyakan. Dan jika terjadi pergantian Presiden arah dari pembangunan tidak harus kembali dirubah oleh presiden terpilih. Kepemimpinan sebagai salah satu indikator kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan keber­hasilan suatu organisasi ataupun pembangunan secara keseluruhan. Kepemimpinan yang baik dapat mengakibatkan manajemen yang  tepat dan berhasilnya pelaksanaan tugas.
1.      Manusia Indonesia Seutuhnya Sebagai Pilar Pembangunan Bangsa dan Negara.
Di Indonesia dikenal pengertian manusia seutuhnya. Menurut Pedoman dan Penghayatan Pancasila, setiap manusia mempunyai keinginan untuk mempertahankan hidup, dan menjaga kehidupan yang lebih baik. Ini merupakan naluri yang paling kuat dalam diri manusia. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan Negara memberikan pedoman bahwa kebahagiaan hidup manusia itu akan tercapai apabila kehidupan manusia itu diselaraskan dan keseimbangan, baik hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan manusia dengan bangsa, dan dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rokhaniah. Pancasila menempatkan manusia dakam keseluruhan harkat dan martabatnya mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Manusialah yang menjadi titik tolak dari usaha kita untuk memahami manusia itu sendiri, manusia dan masyarakatnya, dan manusia dengan segenap lingkungan hidupnya.
Adapun manusia yang kita pahami bukanlah manusia yang luar biasa, melainkan manusia yang disamping memiliki kekuatan juga manusia yang dilekati dengan kelemahan-kelemahan, manusia yang disamping memiliki kemampuan-kemampuan juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan, manusia yang disamping mempunyai sifat-sifat yang baik mempunyai sifat-sifat yang kurang baik. Manusia yang hendak kita pahami bukanlah manusia yang kita tempatkan di luar batas kemampuan dan kelayakan manusia tadi. Manusia sebagai mahluk Tuhan adalah mahluk pribadi, sekaligus mahluk social. Sifat kodrati manusia sebagai individu dan sekaligus sebagai mahluk sosial merupakan kesatuan bulat. Perlu dikembangkan secara seimbang, selaras dan serasi. Perlu disadari bahwa manusia hanya mempunyai arti dalam kaitannya dengan manusia lain dalam masyarakat. Manusia hanya mempunyai arti dan dapat hidup secara layak diantara manusia lainnya.
Tanpa ada manusia lainnya atau tanpa hidup bermasyarakat, seseorang tidak dapat menyeenggararakan hidupnya dengan baik. Mengelaborasi  visi dan misi presiden terpilih dengan menekankan pada reformasi dibidang hukum semisal pemberantasan korupsi rupanya belum menuai hasil yang memuaskan, sebab para penegak hukumpun kadang terjebak bahkan berperan sebagai mafia peradilan. Ini mengindikasikan bahwa pembangunan yang menitik-beratkan pada aspek-aspek sosial maupun hukum tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ditunjang oleh orang-orang yang bersih. Se-ideal apapun program pemerintah atau sistem kenegaraan yang dibangun tidak akan berhasil jika tidak memiliki integritas moral selayaknya moralitas manusia seutuhnya yang menjadi konsep idealnya di pancasila dan UUD 1945. Manusia sebagai insan pembangunan harus selalu sadar akan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang ditetapkan dalam UUD 1945, serta mendahulukan kewajiban daripada haknya sebagai warga negara.
Demikian pula, manusia yang ingin diwujudkan adalah yang lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan, atas dasar kebersamaan dan semangat kesetiakawanan, serta senantiasa mempertimbangkan lingkungan sosial masyarakatnya. Bangsa ini lebih memilih menjadi bangsa yang memenuhi sisi-sisi di dalam pikirannya dengan nilai-nilai pragmatisme daripada “kolektivisme” yang tak membawa keuntungan. “ Engkau ada karena kau berguna, aku ada karena melihat ada yang berguna.”
2.      Mengedepankan  Moralitas Aparatur Dan Penekanan Terhadap Sikap Etis Pemimpin.
Keniscayaan globalisasi dan dampak modernisasi yang seolah memendekan ruang dan jarak, acap kali melahirkan Nilai-nilai pragmatisme yang kemudian memupuskan kuncup-kuncup moral yang sebelumnya menjadi bagian keseharian hidup manusia Indonesia. Bangsa ini tak lagi mau dan tak mampu berkembang dengan kebaikan, dan itu telah menjadi bagian dari sekian pilihan yang dipilihnya.
Seolah menjadi manusia Indonesia berarti menjadi manusia yang brutal dan tak bermoral. Di sini pekerjaan, jabatan, golongan, kekayaan, kebijakan, dan kekuasaan, dengan bermacam relasi sosialnya tak akan lepas dengan negatifitas penjelmaannya. Bangsa ini tak malu lagi bila menyingkirkan nilai-nilai kejujuran dan kebaikan di dalam lubuk hatinya yang dalam sekalipun, dan diganti dengan segala kepicikan dan kepura-puraan. Bangsa ini menjadi bangsa yang tak lagi mau mengerti arti penting kesopanan dan keramahan, dan arti penting kebaikan dan kejujuran. Mereka, manusia-manusia Indonesia tak lagi peduli jika kemajuan yang telah mereka peroleh itu berlumur dengan darah dan kotoran. Keberadaban dan kebudayaan mereka lebih suka dinilai dari satu tolak ukur dengan standar minimal—Indonesia hanya berisi manusia-manusia “enggan”.
Ironisnya, dengan standar minimal ini mereka menjadi bangga, dan dengan segera menafikkan ada standar yang lebih baik untuk bisa dicapai. Dan hal dengan melihat bahwa standar budaya bangsa itu baik bila perilaku mereka mencerminkan kebaikan dan nilai-nilai kejujuran universal yang diakui bersama. Sedangkan, titik tolak untuk melihat bangsa itu beradab adalah dengan melihat kesopanan dan kesantunan yang dimilikinya. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang memiliki unggah-ungguh dalam berperilaku. Arti penting jika sebuah bangsa menjadi bangsa yang berbudaya dengan menjunjung kebaikan dan kejujuran, atau menjadi bangsa beradab dengan mengamalkan kesopanan dan kesantunan adalah sebagai bentuk pengaktualisasian diri. Aktualisasi diri sebagai diri sendiri, dengan jatidiri “kemanusiaannya”. Dengan kata lain, bangsa yang berbudaya dan beradab adalah bangsa yang di dalamnya terdapat manusia-manusia yang terdiri dari jiwa-raga manusia seutuhnya.
3.      Memprioritaskan Pendidikan Yang Berbasis Local Wisdom
Kearifan Lokal mempunyai fungsi, mengatur interaksi kegiatan masyarakat atau komunitas-nya, memperlakukan Alam sekitarnya, termasuk pola pergaulan yang arif dan bijaksana. Mungkin pernah terbersit di dalam benak kita, "mengapa pada zaman Nenek Moyang kita dahulu, jarang sekali terjadi atau bahkan tidak pernah terjadi Bencana Alam?" yang disebababkan oleh ulah manusianya sendiri, dan juga  "mengapa jarang sekali terjadi Perselisihan Antar Warga?". Jawabannya adalah; Kearifan Lokal-lah yang menyebabkan jarangnya terjadi hal-hal buruk seperti itu. Hal ini dikarenakan, Masyarakat Nusantara dengan Kearifan Lokal-nya, menjalani kehidupannya hari demi hari.
Dimana dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Kearifan Lokal Bangsa Indonesia, membuat interaksi Manusia dengan Manusia, dan Manusia dengan Alam tampak begitu saling menyayangi. Nilai-nilai "Kearifan Lokal Bangsa Indonesia" digunakan oleh Nenek Moyang kita, karena mereka sadar, bahwa hidup ini saling  bertergantungan antara satu dan lainnya, termasuk pada Alam sekitar. Sehingga Nenek Moyang kita pun selalu bercermin pada hubungan Kearifan Lokal. Intinya, bagaimana Alam bisa memberikan yang terbaik bagi manusia, jika manusia yang hidupnya tergantung pada Alam tersebut,  berlaku tidak baik kepada Alam itu sendiri. Oleh karenanya, agar alam tidak murka, pola interaksi yang guyub antar sesama Manusia, antar Manusia dengan Alam, harus terus dijaga berdasarkan nilai-nilai Kearifan Lokal Bangsa Sendiri.
Memahami "Kearifan Lokal" secara fungsional, maka sudah selayaknya, sebagai Manusia, menggunakan Perasaan dan Akal Pikiran untuk hal-hal yang baik.
Penutup
GBHN secara ideologis bertujuan sebagai wadah permusyawaratan rakyat yang membahas rencana untuk lima tahun ke depan, suatu master plan yang tidak hanya dibahas oleh tim sukses para capres ataupun cawapres, akan tetapi dibicarakan oleh seluruh elemen rakyat melalui berbagai proses kanalisasi pemikiran kebangsaan, politik, maupun ekonomi yang tersebar dalam Fraksi-fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Arah dan tujuan Pembangunan Nasional,yang dahulu tertuang dalam GBHN, sangat jelas tegas mengikat seorang Presiden menjalankannya.
Pelanggaran  atau tak dijalankannya GBHN seorang Presiden dapat diberhentikan. Amandemen UUD 45 meniadakan GBHN, menjadikan Arah Pembangunan Indonesia Tanpa Bentuk, bisa saja sekemampuan  seorang presiden sesuai visi misinya dalam kampanye bersama tim yang terdiri dari para menteri.
Pergantian Presiden bisa saja berubah walau sebelumnya telah ada RPJM yang hanya lahir dari keputusan Presiden tanpa persetujuan 7 lembaga. RPJM seharusnya disyahkan sebagai kerangka arah tujuan pembangunan Jangka Panjang lewat Kelembagaan Perwakilan Rakyat. RPJM (dalam istilah) bisa saja berbeda sesuai Visi Misi sang Presiden, tak salah jika Soesilo Bambang Yudoyono melakukan politik pencitraan dalam RPJM,sebab tak ada konsekwensi pemecatan produk buatannya.Jangan juga para cerdik pandai berteriak tentang ekonomi Indonesia yang sudah tak berbentuk,tak perlu lagi mereka protes atas kesewenangan investor atas tanah rakyat.Bukankah Presiden bertanggung jawab pada Rakyat.”Rakyat yang mana?” inilah hasil dari amandemen UUD 45 yang telah meniadakan GBHN dan MPR setara secara kelembagaan.
Arah Pembangunan Indonesia disegala bidang saat ini tanpa “kekuatan tetap”,karena tak lahir dari sebuah perdebatan yang memberikan siratan mandat Rakyat untuk presiden yang dipilihnya.Kita dulu menyebutkan Presiden sebagai pelaksana mandat dari rakyat lewat MPR RI, hasil dari pemilihan umum.Amandemen UUD 45 telah meniadakan “Kekuatan” MPR RI yang dulu sangat tinggi derajatnya. Presiden sebagai kepala eksekutif par excellence berwenang menjalankan arah pembangunan nasional sesuai dengan visi dan misinya dengan berpegangan pada UU. Namun karena selama ini presiden dan wakil presiden adalah bayang-bayang partai tertentu, maka visi dan misi pembangunan yang dijalankan justru terkesan sebagai visi dan misi partainya. GBHN merupakan suatu keniscayaan bagi upaya pembangunan nasional yang terencana dan berkesinambungan. Pembangunan nasional kita perlukan untuk mengisi kemerdekaan yang sudah kita rebut kembali dengan pengorbanan jiwa. Kita berencana mengadakan pembangunan, karena kita tidak mau membiarkan perkembangan masyarakat nasional berjalan sendiri secara alami.
Bukan kita tidak percaya pada takdir Illahiah. Kita ingin mencampuri perjalanan tersebut agar perkembangan masyarakat mewujudkan pertumbuhan seperti yang kita cita-citakan. Sedangkan sebelum suatu masyarakat dapat secara efektif mengintervensi perkembangannya sendiri, ia harus lebih dahulu membentuk suatu subsistem yang khusus berfungsi menghasilkan keputusan kolektif yang mengikat. Sejauh yang mengenai urusan pembangunan nasional tadi, subsistem itu berupa rangkaian rencana pembangunan berkesinambungan yang ditransformasikan menjadi GBHN.
Meskipun demikian ada beberapa program pemerintah saat ini dalam melibatkan tokoh masyarakat, agama, kaum cerdik-cendekia dengan menitik beratkan pada penjaringan aspirasi dan gagasan semisal melalui Musrembang yang sebenarnya cukup ideal dan efektif. Meski pada praktiknya kadang tidak berjalan dengan maksimal, karena bagaimanapun juga ada tarik-menarik kepentingan akibat dari perubahan sistem demokrasi yang ada, khususnya menyangkut dengan mekanisme pemilihan kepala Negara. Padahal dengan kegiatan seperti itu masyarakat lebih dilibatkan secara langsung dalam pengambilan kebijakan dan secara bersama-sama mengawal program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Namun pengawasan melekat dan kontrol terhadap kinerja aparatur yang tidak dibarengi oleh niat yang tulus dalam membangun hingga sebaik apapun program yang telah dicanangkan oleh pemerintah menjadi tidak tepat sasaran. Apalagi di era otonomisasi dewasa ini peran masyarakat lebih dituntut untuk pro aktif dalam menyampaikan konsep dan gagasan yang tidak melulu didasarkan oleh kepentingan golongan ataupun partai, sebab kecenderungan  mendahulukan kepentingan partai ataupun golongan menjadi kosekuensi tersendiri dari bergesernya amanat pembangunan melalui GBHN ke visi-misi yang dicanangkan oleh seorang presiden terpilih. Hal ini pun turut berimbas hingga ke tingkat pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang lebih banyak memakan anggaran negara dan juga tidak jarang menimbulkan kericuhan.
Pergeseran arah dan tujuan rencana pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, tidak bisa dilepaskan oleh pentingnya pembangunan manusia Indonesia, sebab dengan memprioritaskan pembangunan manusia Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 45 akan menciptakan masyarakat yang berintegritas moral dan memiliki landasan etis terhadap wawasan kebangsaan serta tanggap terhadap berbagai perubahan. Dengan begini visi dan misi pembangunan dalam jangka menengah maupun jangka panjang akan lebih fokus dengan memprioritaskan kepentingan negara dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan lainnya.




[1] Jimly Asshiddiqie , beberapa catatan Refleksi (Makalah 2009)h1
[2] Rumusan Sidang Tanwir Muhammadiyah-Lampung 5-8 -2009
[3] Ganjar Pranowo.

SEPUTAR FILSAFAT TEKHNOLOGI (Kritik Andrew Feenberg terhadap Heidegger dan Borgmann)

0
COM
By: Syahyunan Pora

Setelah perang Dunia ke II, Ilmu Humaniora dan Ilmu Sosial tersapu oleh gelombang determinisme tekhnologi. Jika tekhnologi sudah tidak menjadi kebanggaan untuk memodernisasi kita, maka krisis dalam kebudayaan kitalah yang patut disalahkan. Keutuhan determinisme modernisasi baik yang optimis dan pesimis menjadi sebuah fenomena yang mendasar. Pendekatan ini sebagian besar memungkinkan “perbedaan” dalam ranah pencerapan budaya modern yang beragam. Secara garis besar determinisme tekhnologi tidak berkembang seiring dengan penelitian filsafat seperti apa yang mungkin diharapkan oleh orang. Dalam batas tertentu Heidegger sangat mempunyai otoritas dalam “menjawab” perkembangan tekhnologi baru yang telah terpojok. Jika kita ingin menyetujui modernisasi alternative, maka kita harus membatasi pandangan Heidegger. Heidegger sudah tidak diragukan lagi sebagai filsuf yang paling berpengaruh dalam abad ini, hingga pada puncak sejarah “enframing” (pembingkaiannya) yang tak bisa disangkal. Ambisi Heidegger adalah menjelaskan filsafat tekhnologi secara filsosofis, sebagai suatu kekuatan refleksi untuk memperbahrui cara pandang tekhnologi dewasa ini. Proyek inilah yang dilakukan ditengah revolusi besar tekhnologi yang mengubah peradaban Eropa lama, dengan aturan dan pandangan agama yang mengakar, industry masyarakat urban yang didasari oleh ilmu dan tekhnologi. Puncak pemikiran mengenai filsafat tekhnologi Heidegger sampai pada istilah “enframing” atau pembingkaian yang mana semua artefak tekhnologi terbingkai dalam sebuah keterbatasan atau menjebak manusia dengan segala kepentingannya menyangkut dengan tekhnologi. Tekhnologi sudah bukan lagi lagi menjadi sebuah sarana dan tujuan bahkan menjadi alat itu sendiri. Namun perlu dicermati dengan istilah enframing ini tak bias dimengerti secara an sich dimana, perilaku tekhnologi dengan ketergantungan manusia secara mekanistis tidak semata terbingkai begitu saja. Ini bisa dirunut dengan pengaruh Heidegger terhadap fenomenologi Husserl. Sekiranya dapat dijelaskan mengenai “enframing” ini sudah tidak semata hanya pada ketergantungan akan tekhnologi sehingga manusia melaku diri sebagai sesuatu yang mekanistis, tetapi dalam tekhnologi dapat mengungkap (disclose) . Ambisi Heidegger adalah menjelaskan filsafat tekhnologi secara filsosofis, sebagai suatu kekuatan refleksi untuk memperbahrui cara pandang tekhnologi dewasa ini. Namun refleksi filosofis Heidegger tak bisa dipungkiri dipengaruhi oleh cara pandang metafisika. Dalam enframing (pembingkaian) konsep dan makna tekhnologi dimanipulatif dan tereduksi didalamnya. pemikiran Heidegger yang lain misalnya Heidegger berpandang bahwa sejarah Ada mempunyai sedikit pemikiran mengenai sejarah Ada yang sering dianggap mistis. Heidegger berpendapat bahwa, Bagaimana menyipulkan bahwa Teknologi adalah suatu penyingkapkan kebenaran ?


KEHIDUPAN CINTA JEAN PAUL SARTRE

0
COM
Oleh Syahyunan Pora
Jean-Paul Sartre adalah seorang anak tampan  dengan rambut keemasan yang cenderung panjang, namun berbeda dengan perjalanan hidupnya yang begitu singkat. Suatu hari kakeknya membawanya ke tukang cukur, yang pada masa itu ia dianggap  jelek oleh orang-orang yang  ada disekitarnya. Menyadari akan hal ini Sartre pada usia yang sangat dini mulai menggunakan intelegensinya untuk menarik  lawan jenisnya. Saat itulah periode awal dalam kehidupannya dimana sartre mulai berkenalan dengan  setiap perempuan yang  juga turut mengasah keromantisan cinta seorang sartre dalam kehidupan percintaanya. Jean Paul Sartre (1905-1980) terlampau menganggap dirinya sebagai "Don Juan Intelek  yang dapat mematikan perempuan dengan  kekuatan lidah emasnya." (Jean-Paul Sartre, War Diaries: Notebooks from a Phoney War, November 1939-March 1940, trans. Quinton Hoare (Verso, 1999) 266.) Ia seorang perayu dan gemar  terhadap seni merayu bahkan sangat menyukai rayuan dengan mempermainan kata-kata. : "Saya tidak terlalu tertarik pada wanita, ketimbang sandiwara mereka lalu diberilah kesempatan itu kepada saya untuk….. Menempatkan mereka pada posisi yang semestinya ketimbang menghitung-hitung  peluang untuk memilikinya. "( Ibid., 284.) Menaklukan adalah hal yang mudah tetapi mengumbar rayuan adalah satu hal yang menguras, demikian ungkap sartre.  
“…Sekembalinya diri saya dari tiap perjamuan , mulut saya terasa kering,  otot wajah saya begitu lelah sebab terlalu banyak senyum , sisa-sisa suara masih terdengar   dengan penuh cinta kasih yang menjijikan tanpa berkeinginan sedikitpun untuk menarik perhatian  dengan berkedok telah merasa puas oleh karena telah mengambil untung dari setiap urusan saya….." ( Ibid., 285.)
Walaupun demikian, Sartre pun menginginkan sebuah hubungan yang mendalam,penuh kelembutan dan bermakna, "... sesuatu yang tidak selalu terikat pada kehidupan seks, dimana setiap moment itu dapat menjadikan diri kita menjadi pribadi- pribadi  yang tersendiri bahkan hingga ke kedalaman pribadi yang terdalam “ (Catherine Chaine, "A Conversation About Sex and Women with Jean-Paul Sartre," Playboy January 1978: 116.) Sartre tahu ia kelak  akan menjadi orang yang besar dengan pemikiran-pemikiran  besar yang tidak boleh dibatasi oleh konsep borjuis monogami (Sartre, War Diaries: Notebooks from a Phoney War, November 1939-March 1940  75) Kebebasan adalah sangat penting baginya,. Sehingga  ia menawarkan semua pacarnya bak karunia suci  yang berharga dari  tiap kebebasan untuk bermonogami. Para setiap gadis yang  mula-mula ia kencani telah menemani kebersamaannya dengan waktu yang cukup lama, namun dengan berkah suci kebebasan yang ia tawarkan itu, umumnya tak diinginkan oleh mereka. Setelah beberapa saat mereka berlalu dalam kehidupannya,  Sartre pun pergi beralih ke wanita muda berikutnya. Begitulah Sartre,  sampai akhirnya tahun 1929 ketika ia bertemu dengan mahasiswa filsafat lainnya yang masih muda dan cerdas cendekia  Simone de Beauvoir di Sorbonne yang menerima pakta kebebasan itu yang ia tawarkan:. Mereka pun akhirnya jatuh cinta, mereka saling terinspirasi dan menantang satu sama lain selama sisa hidup mereka. Sartre berpikir hubungannya dengan Beauvoir inilah, adalah hubungannya yang terbaik, komplit dan saling melengkapi serta sejajar.  Belum pernah hubungan ini, ia lakukan dengan siapapun juga sebelumnya. Ini bukan hubungan tentang seks atau keintiman melulu, namun lebih pada diskusi ilmiah dan debat intelektual serta obrolan mengenai putusan-putusan penting dalam hidup mereka kelak  (Chaine, "A Conversation About Sex and Women with Jean-Paul Sartre," 118.) Pada Sisi fisik hubungannya dengan Simone De Beauvoir ini, ternyata hubungan  mereka tidak berlangsung lama oleh karena  Sartre lebih suka pada seks. Diantara beberapa teman-teman dekatnya mengira bahwa Beauvoir menyetujui pakta tersebut, dikarenakan  Sartre tidak dapat  memberi keintiman yang diinginkan olehnya  (E.g. Edward Fullbrook and Kate Fullbrook, Sex and Philosophy: Rethinking De Beauvoir and Sartre (London and New York: Continuum, 2008). Mereka sepakat untuk menjadi pecinta primer dan bebas untuk memiliki beberapa kekasih secara kontingen atau kekasih sekunder. Mereka juga berusaha untuk mengatasi resiko cemburu dengan yang lain melalui pakta kebebasan secara "transparan" (saling menceritakan segala hal yang satu sama lain alami) - dan “aku” itu adalah berarti bagi segalanya!. Namun kemudian mereka pun menyadari bahwa kebenaran sering menyakiti orang-orang yang mereka cintai sehingga meskipun mereka saling menceritakan kebenaran-kebenaran yang lain kepada orang lain, namun ternyata mereka berdua berbohong pada kekasih lain mereka, dan itu hanya untuk melindungi hubungan mereka dengan cara yang tak benar. (Bersambung)