Jan 27, 2016

KARAKTER DAN FALSAFAH POLITIK LOKAL “KITA”

Apa yang menjadi ciri khas paling dominan bagi orang-orang Maluku Utara dalam  dunia Politik?, sebagai tesa saya berasumsi  bahwa “Kekuasaan” atau Tahta-lah yang lebih dominan ketimbang Harta, sementara “Wanita” adalah salah satu keping mata uang logam dari sisi yang berbeda. Tidak bermaksud mendiskreditkan hal-hal yang berhubungan dengan Gender tetapi sekadar mencoba  mengkonsepsikan betapa pentingnya kekuasaan bagi kita. Menoleh pada sejarah masa lalu dalam struktur pemerintahan Kerajaan  Ternate, sekiranya telah memberikan gambaran kepada kita bahwa  karakter  dan tipikal politis orang-orang maluku utara telah terbentuk dan dikondisikan oleh kekuasaan dan wewenang yang dimiliki dalam setiap klan/marga/soa/ atau kampung. Bahkan suku pendatang dan orang berbeda keyakinan pun mendapat apresiasi  dalam struktur pemerintahan kerajaan. Ditengarai bahwa organisasi Soa tersebut sangan erat dengan korelasi Sosio-Politik Kesultanan. Typikal sosio-politik itu juga terdapat di kesultanan Tidore (Leirissa,1996).
Siapa Kita?
Kata “Kita” dengan tanda kutip pada judul diatas, anggaplah representasi pada maksud “Kita”  sebagai Orang Ternate atau orang Maluku Utara. Meskipun akan tidak mudah  mewakilkan kata “Kita” tersebut sebagai maksud yang sebenar-benarnya tertuju pada karakter, identitas, atau perilaku politik  orang-orang Ternate atau Orang Maluku Utara pada umumnya. Barangkali sama sulitnya mengidentifikasi perilaku dan karakter politik suku-suku lain di Indonesia. Kita yang kerap diidentifikasi  secara geografis dengan ungkapan “Orang-orang Timur” yang mana konsepsi ini hanya  merujuk pada tempat tinggal orang-orang yang dibagi sesuai Zona Wilayah Waktu Indonesia. 

Lalu siapakah Orang-orang Timur itu?. Bisa jadi ungkapan tersebut sebagai sebuah Sterotype (baca: stereotip)  zaman kolonial dulu dengan politik Devide et Impera-nya atau Politik adu domba Belanda. Atau jangan-jangan justru stereotype itu muncul di era  kemerdekaan sebagai akibat dari  tidak meratanya pembangunan hingga memunculkan sebutan  Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Ketimpangan pembangunan ini tidak hanya berimbas secara Geografis, ekonomi dan budaya tetapi juga secara Geo-politis seiring dengan karakter politik  masyarakat yang sangat majemuk. Setelah 70 tahun kemerdekaan Indonesia stereotip suku dan agama masih mewarnai kehidupan sosial kita hingga menciptakan karakter dan perilaku politis  yang kuat ditengah masyarakat. Sejarah Maluku/Utara  yang memang pada dasarnya sudah sarat dengan kepentingan politik, rasanya terlalu dini untuk mengklaim bahwa sindrom kekuasaan yang berdimensi kerajaan  juga turut berperan  dalam  melahirkan karakter politik dan stereotype suku-suku yang ada di Maluku Utara. Termasuk romantisme pertikaian antara Ternate-Tidore, dan  suku-suku lainnya yang juga mempunyai andil besar dalam pembentukan karkater  politik Masyarakat kita. Kini aroma itu semakin kuat menyengat ketika setiap kali tiba masa-masa  perhelatan Pemilihan Kepala Daerah.
 Stereotypes (Stereotip) Suku
Istilah Stereotip dari kata  Yunani  στερεός (stereo), "tegas, padat" dan τύπος (typos), "kesan,". Sederhananya stereotip  berarti "kesan yang kuat". Wartawan Amerika Walter Lippmann dalam karyanya Public Opinion memperkenalkan  Istilah "stereotype" dalam pengertian psikologi modern (Melton,1993). Istilah ini kemudian diartikan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) sebagai sebuah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yg subjektif dan tidak tepat. Plus-minus istilah stereotype pada perkembangan selanjutnya  merembet pada ranah politik hingga tanpa disadari dijadikan sebagai  jalan pintas untuk mendiskreditkan atau mencitrakan hal-hal yang sederhana menjadi kompleks begitupun sebaliknya. Kekuasaan atau Penguasa dalam kancah perpolitikan  Maluku Utara pun cenderung terarah pada hal-hal yang terpersonifikasi secara pribadi  beserta asal-usul  suku yang bermain didalamnya. “Ngana orang mana” (sebagai representasi suku) atau “Ngana sapa” (representasi figur/tokoh) adalah  isu-isu strategis untuk saling menjegal dan mendukung tanpa ada penyelidikan secara detil mengenai rekam jejak seseorang secara objektif. Potret enam Desa dengan isu teritori di Halut-Halbar yang belum sepenuhnya tuntas. Wacana “keistimewaan” antara Maluku Utara atau Moloku Kie raha pun sangatlah berdimensi politis ketimbang  sosio-ekonomis. Sementara di sisi lain  aset  kita untuk memajukan daerah agar lebih berkeadaban justru terletak pada pluralisme masyarakat sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal dan kamejemukan yang terimplementasi dalam struktur pemerintahan kerajaan dahulu. Membaca Malut Post mengenai tensi pilwako yang mulai panas di Ternate (30/9/15) sehingga berimbas pada pengrusakan alat peraga dua paslon yang disinyalir oleh orang tak dikenal. Termasuk beberapa spanduk yang dirusaki Orang Tak di Kenal (OTK)  di Maba yang juga dirilis oleh harian yang sama (2/10/15) semoga bukan menggambarkan karakter politik orang Maluku Utara yang sesungguhnya. Namun orang “kita” (terminologi arti saya atau aku dalam bahasa/pasar melayu kita sehari-hari) sehingga bisa diklaim sebagai “oknum” yang memang belum dewasa dalam berpolitik dan tidak siap untuk kalah. Sebab jika tidak keliru mayoritas orang kita juga dapat bersikap fair atau bisa menerima kekalahan terutama dalam konteks olah raga semisal sepak bola. Teringat beberapa tahun lalu Ketika Persiter masih berkiprah di pentas nasional, saat laga kandang berlangsung dan selaku tuan rumah tidak menampilkan permainan yang semestinya. Maka percayalah pendukung tuan rumah pun akan berbalik mendukung tim tamu. Semoga analogi karakter politik diatas tidak keliru dengan sepak bola, sebab dalam sepak bola pun sarat dengan trik dan intrik politik, yang membedakannya adalah tempat laga. Satu di panggung politik dan yang lainnya di lapangan hijau. Semoga kedepan kita lebih dewasa dan santun dalam berpolitik. Marimoi Ngone Futuru...