Sep 29, 2012

PENDEKATAN FILSAFAT SECARA ALIRAN

Aliran rasionalisme dipelopori oleh Rene Descartes (1596-1650 M). Dalam buku Discourse de la Methode tahun 1637 ia menegaskan perlunya ada metode yang jitu sebagai dasar kokoh bagi semua pengetahuan, yaitu dengan menyangsikan segalanya, secara metodis. Kalau suatu kebenaran tahan terhadap ujian kesangsian yang radikal ini, maka kebenaran itu 100% pasti dan menjadi landasan bagi seluruh pengetahuan.
Tetapi dalam rangka kesangsian yang metodis ini ternyata hanya ada satu hal yang tidak dapat diragukan, yaitu "saya ragu-ragu". Ini bukan khayalan, tetapi kenyataan, bahwa "aku ragu-ragu". Jika aku menyangsikan sesuatu, aku menyadari bahwa aku menyangsikan adanya. Dengan lain kata kesangsian itu langsung menyatakan adanya aku. Itulah "cogito ergo sum", aku berpikir (= menyadari) maka aku ada. Itulah kebenaran yang tidak dapat disangkal lagi. -- Mengapa kebenaran itu pasti? Sebab aku mengerti itu dengan "jelas, dan terpilah-pilah" -- "clearly and distinctly", "clara et distincta". Artinya, yang jelas dan terpilah-pilah itulah yang harus diterima sebagai benar. Dan itu menjadi norma Descartes dalam menentukan kebenaran.
Descartes menerima 3 realitas atau substansi bawaan, yang sudah ada sejak kita lahir, yaitu (1) realitas pikiran (res cogitan), (2) realitas perluasan (res extensa, "extention") atau materi, dan (3) Tuhan (sebagai Wujud yang seluruhnya sempurna, penyebab sempurna dari kedua realitas itu). Pikiran sesungguhnya adalah kesadaran, tidak mengambil ruang dan tak dapat dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil. Materi adalah keluasan, mengambil tempat dan dapat dibagi-bagi, dan tak memiliki kesadaran. Kedua substansi berasal dari Tuhan, sebab hanya Tuhan sajalah yang ada tanpa tergantung pada apapun juga. Descartes adalah seorang dualis, menerapkan pembagian tegas antara realitas pikiran dan realitas yang meluas. Manusia memiliki keduanya, sedang binatang hanya memiliki realitas keluasan: manusia memiliki badan sebagaimana binatang, dan memiliki pikiran sebagaimana malaikat. Binatang adalah mesin otomat, bekerja mekanistik, sedang manusia adalah mesin otomat yang sempurna, karena dari pikirannya ia memiliki kecerdasan. (Mesin otomat jaman sekarang adalah komputer yang tampak seperti memiliki kecerdasan buatan). 


Descartes adalah pelopor kaum rasionalis, yaitu mereka yang percaya bahwa dasar semua pengetahuan ada dalam pikiran.  Aliran empririsme nyata dalam pemikiran David Hume (1711-1776), yang memilih pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan. Pengalaman itu dapat yang bersifat lahirilah (yang menyangkut dunia), maupun yang batiniah (yang menyangkut pribadi manusia). Oleh karena itu pengenalan inderawi merupakan bentuk pengenalan yang paling jelas dan sempurna. 

Dua hal dicermati oleh Hume, yaitu substansi dan kausalitas. Hume tidak menerima substansi, sebab yang dialami hanya kesan-kesan saja tentang beberapa ciri yang selalu ada bersama-sama. Dari kesan muncul gagasan. Kesan adalah hasil penginderaan langsung, sedang gagasan adalah ingatan akan kesan-kesan seperti itu. Misal kualami kesan: putih, licin, ringan, tipis. Atas dasar pengalaman itu tidak dapat disimpulkan, bahwa ada substansi tetap yang misalnya disebut kertas, yang memiliki ciri-ciri tadi. Bahwa di dunia ada realitas kertas, diterima oleh Hume. Namun dari kesan itu mengapa muncul gagasan kertas, dan bukan yang lainnya? Bagi Hume, "aku" tidak lain hanyalah "a bundle or collection of perceptions (= kesadaran tertentu)". 
Kausalitas. Jika gejala tertentu diikuti oleh gejala lainnya, misal batu yang disinari matahari menjadi panas, kesimpulan itu tidak berdasarkan pengalaman. Pengalaman hanya memberi kita urutan gejala, tetapi tidak memperlihatkan kepada kita urutan sebab-akibat. Yang disebut kepastian hanya mengungkapkan harapan kita saja dan tidak boleh dimengerti lebih dari "probable" (berpeluang). Maka Hume menolak kausalitas, sebab harapan bahwa sesuatu mengikuti yang lain tidak melekat pada hal-hal itu sendiri, namun hanya dalam gagasan kita. Hukum alam adalah hukum alam. Jika kita bicara tentang "hukum alam" atau "sebab-akibat", sebenarnya kita membicarakan apa yang kita harapkan, yang merupakan gagasan kita saja, yang lebih didikte oleh kebiasaan atau perasaan kita saja. Hume merupakan pelopor para empirisis, yang percaya bahwa seluruh pengetahuan tentang dunia berasal dari indera. Menurut Hume ada batasan-batasan yang tegas tentang bagaimana kesimpulan dapat diambil melalui persepsi indera kita.  Dengan kritisisme Imanuel Kant (1724-1804) mencoba mengembangkan suatu sintesis atas dua pendekatan yang bertentangan ini. Kant berpendapat bahwa masing-masing pendekatan benar separuh, dan salah separuh. Benarlah bahwa pengetahuan kita tentang dunia berasal dari indera kita, namun dalam akal kita ada faktor-faktor yang menentukan bagaimana kita memandang dunia sekitar kita. Ada kondisi-kondisi tertentu dalam manusia yang ikut menentukan konsepsi manusia tentang dunia. Kant setuju dengan Hume bahwa kita tidak mengetahui secara pasti seperti apa dunia "itu sendiri" ("das Ding an sich"), namun hanya dunia itu seperti tampak "bagiku", atau "bagi semua orang". Namun, menurut Kant, ada dua unsur yang memberi sumbangan kepada pengetahuan manusia tentang dunia. Yang pertama adalah kondisi-kondisi lahirilah ruang dan waktu yang tidak dapat kita ketahui sebelum kita menangkapnya dengan indera kita. Ruang dan waktu adalah cara pandang dan bukan atribut dari dunia fisik. Itu materi pengetahuan. Yang kedua adalah kondisi-kondisi batiniah dalam manusia mengenai proses-proses yang tunduk kepada hukum kausalitas yang tak terpatahkan. Ini bentuk pengetahuan.  Demikian Kant membuat kritik atas seluruh pemikiran filsafat, membuat suatu sintesis, dan meletakkan dasar bagi aneka aliran filsafat masa kini.  Catatan. Filsafat zaman modern berfokus pada manusia, bukan kosmos (seperti pada zaman kuno), atau Tuhan (pada abad pertengahan). Dalam zaman modern ada periode yang disebut Renaissance ("kelahiran kembali"). Kebudayaan klasik warisan Yunani-Romawi dicermati dan dihidupkan kembali; seni dan filsafat mencari inspirasi dari sana. Filsuf penting adalah N Macchiavelli (1469-1527), Thoman Hobbes (1588-1679), Thomas More (1478-1535) dan Francis Bacon (1561-1626). Periode kedua adalah zaman Barok, yang menekankan akal budi. Sistem filsafatnya juga menggunakan menggunakan matematika. Para filsuf periode ini adalah Rene Descrates, Barukh de Spinoza (1632-1677) dan Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1710). Periode ketiga ditandai dengan fajar budi ("enlightenment" atau "Aufklarung"). Para filsuf katagori ini adalah John Locke (1632-1704), G Berkeley (1684-1753), David Hume (1711-1776). Dalam katagori ini juga dimasukkan Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) dan Immanuel Kant. 

Masa kini (1800-sekarang). 

Filsafat masa kini merupakan aneka bentuk reaksi langsung atau taklangsung atas pemikiran Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Hegel ingin menerangkan alam semesta dan gerak-geriknya berdasarkan suatu prinsip. Menurut Hegel semua yang ada dan semua kejadian merupakan pelaksanaan-yang-sedang-berjalan dari Yang Mutlak dan bersifat rohani. Namun celakanya, Yang Mutlak itu tidak mutlak jika masih harus dilaksanakan, sebab jika betul-betul mutlak, tentunya maha sempurna, dan jika maha sempurna tidak menjadi. Oleh sebab itu pemikiran Hegel langsung ditentang oleh aliran pemikiran materialisme yang mengajarkan bahwa yang sedang-menjadi itu, yang sering sedang-menjadi-lebih-sempurna bukanlah ide ("Yang Mutlak"), namun adalah materi belaka. Maksudnya, yang sesungguhnya ada adalah materi (alam benda); materi adalah titik pangkal segala sesuatu dan segala sesuatu yang mengatasi alam benda harus dikesampingkan. Maka seluruh realitas hanya dapat dibuat jelas dalam alur pemikiran ini. Itulah faham yang dicetuskan oleh Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872). Sayangnya, materi itu sendiri tidak bisa menjadi mutlak, karena pastilah ada yang-ada-di-luar-materi yang "mengendalikan" proses dalam materi itu untuk materi bisa menjadi-lebih-sempurna-dari-sebelumnya. Kesalahan Hegel adalah tidak menerima bahwa Yang Mutlak itu berdiri sendiri dan ada-diatas-segalanya, dalam arti tidak dalam satu realitas dengan segala yang sedang-menjadi tersebut. Dengan mengatakan Yang Mutak itu menjadi, Hegel pada dasarnya meniadakan kemutlakan. Dalam cara sama, dengan mengatakan bahwa yang mutlak itu materi, maka materialisme pun jatuh dalam kubangan yang sama. Dari sini dapat difahami munculnya sejumlah aliran-aliran penting dewasa ini: Positivisme menyatakan bahwa pemikiran tiap manusia, tiap ilmu dan suku bangsa melalui 3 tahap, yaitu teologis, metafisis dan positif ilmiah. Manusia muda atau suku-suku primitif pada tahap teologis" dibutuhkan figur dewa-dewa untuk "menerangkan" kenyataan. Meningkat remaja dan mulai dewasa dipakai prinsip-prinsip abstrak dan metafisis. Pada tahap dewasa dan matang digunakan metode-metode positif dan ilmiah. Aliran positivisme dianut oleh August Comte (1798-1857), John Stuart Mill (1806-1873) dan H Spencer (1820-1903), dan dikembangkan menjadi neo-positivisme oleh kelompok filsuf lingkaran Wina. 
Marxisme (diberi nama mengikuti tokoh utama Karl Marx, 1818-1883) mengajarkan bahwa kenyataan hanya terdiri atas materi belaka, yang berkembang dalam proses dialektis (dalam ritme tesis-antitesis-sintesis). Marx adalah pengikut setia Feuerbach (sekurangnya pada tahap awal). Feuerbach berpendapat Tuhan hanyalah proyeksi mausia tentang dirinya sendiri dan agama hanyalah sarana manusia memproyeksikan cita-cita (belum terwujud!) manusia tentang dirinya sendiri. Menurut Feuerbach, yang ada bukan Tuhan yang mahaadil, namun yang ada hanyalah manusia yang ingin menjadi adil. Dari sini dapat difahami mengapa Marx berkata, bahwa "agama adalah candu bagi rakyat", karena agama hanya membawa manusia masuk dalam "surga fantasi", suatu pelarian dari kenyataan hidup yang umumnya pahit. Selanjutnya Marx menegaskan bahwa filsafat hanya memberi interpretasi atas perkembangan masyarakat dan sejarah. Yang justru dibutuhkan adalah aksi untuk mengarahkan perubahan dan untuk itu harus dikembangkan hukum-hukum obyektif mengenai perkembangan masyarakat. Ditangan Friedrich Engels (1820-1895), dan lebih-lebih oleh Lenin, Stalin dan Mao Tse Tung, aliran filsafat Marxisme ini menjadi gerakan komunisme, yaitu suatu ideologi politik praktis Partai Komunis di negara mana saja untuk merubah dunia. Sangat nyata bahwa dimana saja Partai Komunis itu menjalankan praktek-praktek yang nyatanya mengingkari hak-hak azasi manusia, dan karena itu tidak berperikemanusiaan (dan tak ber keTuhanan pula!). 
Eksistensialime merupakan himpunan aneka pemikiran yang memiliki inti sama, yaitu keyakinan, bahwa filsafat harus berpangkal pada adanya (eksistensi) manusia konkrit, dan bukan pada hakekat (esensi) manusia-pada-umumnya. Manusia-pada-umumnya tidak ada, yang ada hanya manusia ini, manusia itu. Esensi manusia ditentukan oleh eksistensinya. Tokoh aliran ini J P Sartre (1905-1980), Kierkegaard (1813-1855), Friederich Nietzche (1844-1900), Karl Jaspers (1883-1969), Martin Heidegger (1889-1976), Gabriel Marcel (1889-1973). 
Fenomenologi merupakan aliran (tokoh penting: Edmund Husserl, 1859-1938) yang ingin mendekati realitas tidak melalui argumen-argumen, konsep-konsep, atau teori umum. "Zuruck zu den sachen selbst" -- kembali kepada benda-benda itu sendiri, merupakan inti dari pendekatan yang dipakai untuk mendeskripsikan realitas menurut apa adanya. Setiap obyek memiliki hakekat, dan hakekat itu berbicara kepada kita jika kita membuka diri kepada gejala-gejala yang kita terima. Kalau kita "mengambil jarak" dari obyek itu, melepaskan obyek itu dari pengaruh pandangan-pandangan lain, dan gejala-gejala itu kita cermati, maka obyek itu "berbicara" sendiri mengenai hakekatnya, dan kita memahaminya berkat intuisi dalam diri kita. 
Fenomenologi banyak diterapkan dalam epistemologi, psikologi, antropologi, dan studi-studi keagamaan (misalnya kajian atas kitab suci).  Pragmatisme tidak menanyakan "apakah itu?", melainkan "apakah gunanya itu?" atau "untuk apakah itu?". Yang dipersoalkan bukan "benar atau salah", karena ide menjadi benar oleh tindakan tertentu. Tokoh aliran ini: John Dewey (1859-1914).  Neo-kantisme dan neo-thomisme merupakan aliran-aliran yang merupakan kelahiran kembali dari aliran yang lama, oleh dialog dengan aliran lain. 
Disamping itu masih ada aliran filsafat analitik yang menyibukkan diri dengan analisis bahasa dan analisis atas konsep-konsep. Dalam berfilsafat, jangan katakan jika hal itu tidak dapat dikatakan. "Batas-batas bahasaku adalah batas-batas duniaku". Soal-soal falsafi seyogyanya dipecahkan melalui analisis atas bahasa, untuk mendapatkan atau tidak mendapatkan makna dibalik bahasa yang digunakan. Hanya dalam ilmu pengetahuan alam pernyataan memiliki makna, karena pernyataan itu bersifat faktual. Tokoh pencetus: Ludwig Wittgenstein (1889-1952).  Akhirnya sejak 1960 berkembang strukturalisme yang menyelidiki pola-pola dasar yang tetap yang terdapat dalam bahasa-bahasa, agama-agama, sistem-sistem dan karya-karya kesusasteraan. 

Sep 26, 2012

Pendekatan Filsafat Secara Definisi

Istilah “filsafat” dalam bahasa Indonesia memiliki padanan kata Falsafah (Arab), Philosophy (Inggris), Philosophia (Latin), Philosphie (Jerman, Belanda , Prancis). Semua istilah itu bersumber dari Yunani Philosophia, yang secara etimologi terdiri dari dua kata: “Philein” yang berarti “mencintai” atau juga “Philos” yang berarti “Teman”, sementara “Sophia(n)” yang berarti “Kebijaksanaan” atau bisa juga “Sophos” yang berarti “Kebijaksanaan”. Jadi kedua istilah diatas secara etimologis itu dapat diartikan dengan secara sederhana bahwa Filsafat adalah "Mencintai akan kebijaksanaan hidup" atau " Mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana". (Tim Dosen Filsafat Ilmu UGM:2001:18) Namun tak lepas dari istilah filsafat secara etimologis diatas itu, filsafat juga mempunyai pengertian tentang Pandangan Hidup dan Proses berfikir. Dari sudut pandangan sejarah filsafat Barat kecenderungan pengertian filsafat lebih mengarah pada proses berfikir sementara pada filsafat Timur lebih mengarah pada pengertian pandangan hidup. Misalkan untuk menarik sebuah pemahaman tentang pengertian filsafat jika dilihat dari sebuah contoh "Falasafah Bangsa Indonesia adalah Pancasila" cukup jelas dari konteks diatas jika kita ingin menarik sebuah kesimpulan dari kata "falsafah”, maka maksud dari falsafah disini adalah merupakan bagian dari pengertian "Pandangan Hidup" sehingga lengkapnya adalah "Pandangan Hidup Bangsa Indonesia adalah Pancasila. Tentu pada konteks filsafat/falsafah yang mengarah pada  "Proses Berpikir" pun akan dengan sendirinya mengikuti konteks kalimat yang menjadi pernyataan, "filsafat seperti apa yang anda yakini sehinga anda mengambil jalan hidup seperti itu”, maka kata Filsafat dalam konteks ini lebih mengarah pada pengertian ”Proses berpikir” sehingga dengan jelas dapat disimpulkan dalam kalimat bahwa "Proses Berpikir seperti apa yang anda yakini sehingga anda mengambil jalan hidup seperti itu". demikianlah Filsafat arti yang merujuk dari pengertian kata tersebut tergantung dari konteks kalimat yang tersusun, sehingga pada saat tertentu pengertian filsafat yang mengarah pada maksud pandangan hidup ataupun proses berpikir menjadi analisa sesuai konteks yang dimaksud.

Secara keseluruhan inti dari pengertian filsafat adalah usaha rasional manusia untuk mencapai sebuah kebenaran tertinggi sesuai dengan rasa cinta yang terarah pada  kebijaksanaan hidup manusia itu sendiri. Sementara Hatta mengemukakan bahwa pengertian apa filsafat itu lebih baik tidak dibicarakan lebih dulu, nanti orang telah banyak membaca atau mempelajari filsafat, orang itu akan mengerti dengan sendirinya apa filsafat itu menurut konotasi filsafat yang ditangkapnya. (Hatta:I:3). Poedjawijatna menefinisikan filsafat sebagai sejenis pengetahuan yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan  pikiran belaka. (1974:11). Plato menyatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran asli, sementara Aristoteles mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang meliputi kebenaran yang tergabung didalamnya Metafisika, logika, retorika, ekonomi politik, estetika dan bahasa. Bagi Al Farabi filsafat ialah pengetahuan tentang alam ujud bagaimana hakikatnya yang sebenarnya. Sementara orang yang mula-mula menggunakan kata filsafat adalah Pythagoras.
            Sama halnya dengan Bertrand Russel yang juga memberikan devinisi dari pengertian filsafat berbeda dengan para filsuf yang lain. Menurutnya bahwa filsafat adalah “The attempt to answer ultimate question critically” (Park:1960:3). Dari berbagai macam perbedaan dari devinisi pengertian filsafat menurut Abu Bakar Atjeh (1970:9) disebabkan oleh berbedanya konotasi filsafat pada Para filsuf karma perbendan keyakinan hidup yang dianut oleh mereka. Disamping itu perebedaan filsafat itu muncul karena perkembangan filsafat itu sendiri.(Ahmad Tafsir:1990:9)

Sep 25, 2012

TINJAUAN SINGKAT KEARIFAN LOKAL

Kearifan lokal seringkali disinonimkan dengan kebijakan lokal “local wisdom” atau pengetahuan lokal “local knowledge” atau kecerdasan lokal “local genious” atau seringkali pula disebut dengan “indigeneous knowledge”. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah di dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Pengetahuan ini dapat berupa norma, nilai dan kepercayaan yang melandasi perilaku suatu masyarakat yang terkadang diekspresikan dalam mitos dan tradisi. Perangkat ini (kearifan lokal/kearifan lingkungan) dapat dilakukan secara sadar atau tidak sadar oleh masyarakat yang berimplikasi pada pelestarian lingkungannya (Keesing, 1981). Sehingga salah jika ada anggapan bahwa kearifan lokal itu kuno, terbelakang, statis dan tidak berubah. Karena pengetahuan ini diciptakan dan dikembangkan setelah melewati berbagai uji coba dan inovasi oleh masyarakat itu sendiri sehingga mereka lebih cepat beradaptasi dengan kondisi yang baru. Haba (2007) menyebutkan ada enam fungsi kearifan lokal. Pertama, sebagai penanda identitas sebuah komunitas. Kedua, elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama dan kepercayaan. Ketiga, kearifan lokal bersifat tidak memaksa atau top down karenaya daya ikatnya lebih mengena dan bertahan, Keempat, kearifan lokal memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas. Kelima, local wisdom akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas common ground/kebudayaan yang dimiliki. Keenam, kearifan lokal dapat berfungsi sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir, bahkan merusak solidaritas komunal yang dipercayai berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama dari sebuah komunitas terintegrasi. Kemampuan bertahan atau potensi kreatif untuk memunculkan kembali suatu kearifan lokal dalam komunitas, oleh Winarto dan E. M. Choesin (2001) mengemukakannya melalui hasil studinya pada masyarakat petani di Ciasem (Subang) dan Kabupaten Indramayu. Menurutnya, dua karakteristik dasar dari kebudayaan, yakni aspek sentripetal dan sentrifugal juga ditemukan dalam hal meninjau kearifal lokal atau pengetahuan lokal pada masyarakat petani di lokasi studi. Setiap kebudayaan memiliki kekuatan untuk bertahan, langgeng, dan direproduksi dalam kehidupan individu maupun antargenerasi merupakan suatu realita yang menunjukkan daya sentripetal kebudayaan dalam kehidupan sosial. Sementara realitas keberagaman, ketidakkonsistenan, dan perubahan, pada sisi lain, menunjukkan daya sentrifugal suatu kebudayaan. Pada kedua sisi kebudayaan tersebut, pengetahuan lokal pada suatu masyarakat ditampilkan dan dinegosiasikan dalam konteks masyarakat yang terus berubah. Searah dengan hal di atas, Santoso (2006) mengemukakan aspek dinamis dari pengetahuan lokal dan segenap identitas lokal lainnya sebagai bukan sesuatu yang sudah selesai, sebagaimana diyakini orang selama ini. Pengetahuan, nilai, dan identitas lokal hampir selalu mengalami renegosiasi dan reproduksi, sebagai konsekwensi dari adanya proses kreatif sekaligus keterlibatan masyarakat dalam setiap gerak perubahan. Untuk mengamati dan menunjukkan perwujudan kearifan lokal suatu kelompok masyarakat, individu dapat menjadi unit analisis. Hasil dari praktik sebagai struktur “ekstra-personal” terdiri dari kejadian dan praktik keseharian yang terjadi di sekitar individu dan diamatinya, yang mengumpan balik pada “struktur intra-personal” individu yang bersangkutan (Choesin, 2002)
Sumber: Deskripsi Penelitian Kearifan Lokal-Syafrudin Amin dkk (Universitas Khairun Ternate)

Sep 23, 2012

DISKURSUS HALUAN NEGARA SEBAGAI UPAYA MEREVITALISASI ARAH DAN TUJUAN PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA


Oleh
Syahyunan Pora

Pengantar

Berbagai “aksi massa” yang terjadi di beberapa daerah di tanah air kita akhir-akhir ini, dengan beragam persoalan yang dilatari oleh masalah yang awalnya sepele seperti tawuran pelajar, tawuran antar kelompok organisasi massa, soal perkelahian antar kampung hingga aksi anarkis berdimensi agama  yang telah memakan korban, seolah menggambarkan identitas dan karakteristik budaya ketimuran kita kini sudah pudar dengan nilai sopan santun dan tepa seliranya. Semakin hari aksi-aksi ini menunjukan eskalasi peningkatan secara signifikan bahkan hampir merata diseluruh Indonesia dengan motif konflik yang hampir seragam. Demokrasi pancasila dengan nilai-nilai luhur yang diamanatkan oleh UUD 45 seolah tidak mampu meredam gejolak konflik hingga berujung pada tindakan anarkisme massa, yang dampaknya mengancam ketentraman dan kenyamanan hidup bersama bagi sesama anak bangsa.
Acap kali  kecenderungan tindakan anarkis dalam setiap aksi massa ini, saling diperhadapkan oleh alat Negara dengan melibatkan masyarakat secara luas, cenderung vandalis bahkan  secara terang-terangan dengan keyakinan dan pembenaran dalam setiap aksi yang dilakukan.  Melihat kondisi yang tidak menguntungkan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ini, idealnya reformasi harus memberikan sebuah perubahan yang lebih baik , namun ternyata kenyataan itu berbalik arah dengan harapan perubahan yang dicita-citakan.
Berbagai krisis bangsa yang dihadapi, diantaranya krisis moral, krisis kejiwaan, maupun krisis nurani, juga peri kehidupan yang semakin bersifat  bendawi tanpa kedalaman makna. Begitupun dengan peri kehidupan politik, hukum, dan ekonomi tumbuh dan berkembang tanpa substansi. Sistem demokrasi cenderung hanya diselenggarakan secara prosedural, peradilan hanya dilakukan untuk menghasilkan keadilan formal, para penegak hukum hanya menegakkan peraturan, bukan keadilan, dan dunia usaha juga hanya berorientasi pada hak dan keuntungan materi yang bersifat instan dan berjangka pendek[1].  

Sejak reformasi 1998 sebagai respons terhadap krisis multi dimensi yang terjadi pada tahun 1997-1998, berbagai upaya di semua sektor telah dilakukan terutama oleh negara. Reformasi menyeluruh yang dilakukan, di samping membawa dampak positif yang menguntungkan dan menggembirakan, tidak dapat disangkal pun turut mendekonstruksi seluruh unsur dan aspek dalam kehidupan bernegara maupun berbangsa. sehingga tanpa disadari telah menyebabkan pula terjadinya keadaan anomie dan anomali di semua sektor kehidupan. Melihat kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini yang seolah begitu mudah cepat naik pitam dengan persoalan-persoalan hidup yang dihadapi. Dari krisis moral anak bangsa dan perilaku aparatur negara yang begitu mudah melakukan praktik-praktik korupsi-kolusi dan nepotisme memberikan gambaran kepada kita bahwa  arah dan tujuan bangsa kita telah hilang kendali dengan landasan nilai-nilai pancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945.
Pada hakikatnya sebagai dasar negara, Pancasila merupakan perjanjian luhur dan konsensus nasional yang mengikat seluruh bangsa. Dalam falsafah dan ideologi negara terkandung ciri keindonesiaan yang memadukan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan (humanisme religius). Nilai-nilai tersebut tercermin dalam hubungan individu dan masyarakat, kerakyatan dan permusyawaratan, serta keadilan dan kemakmuran. Cita-cita nasional dan falsafah bangsa yang ideal itu perlu ditransformasikan ke dalam visi nasional dan karakter yang dapat diwujudkan ke dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam kaitan ini diperlukan revitalisasi visi dan karakter bangsa. Visi nasional dan karakter bangsa dalam rentang lima tahun ke depan perlu diarahkan pada tercapainya  (1) penguatan nilai dan kultur demokrasi, (2) terciptanya ketahanan ekonomi nasional, serta (3) penguatan nilai-nilai dan kepribadian bangsa yang kokoh. Revitalisasi visi dan karakter bangsa lima tahun ke depan tersebut diproyeksikan untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat di hadapan bangsa-bangsa lain[2].  
Reformulasi visi kebangsaan atau revitalisasi nilai-nilai kemanusiaan pada era setelah tumbangnya orde baru kini dirasa sebagai sesuatu yang mendesak, agar prioritas pembangunan menjadi jelas dan terarah dengan tidak menafikan peran pengganti dari visi dan misi presiden terpilih. Seperti layaknya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN ini juga ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun. Dengan adanya Amandemen UUD 1945 dimana terjadi perubahan peran MPR dan presiden, GBHN tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, UU no. 25/2004 mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang).
Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun, yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari presiden terpilih, dengan berpedoman pada RPJP. Di tingkat daerah, Pemda harus menyusun sendiri RPJP dan RPJM Daerah, dengan merujuk kepada RPJP Nasional. GBHN ini master plan Indonesia untuk 5 (lima tahunan) yang akan dijabarkan oleh presiden selaku penyelenggara pemerintahan, itu dulu! Namun kini, digantikan dengan visi-misi calon presiden dan wakil presiden, program 100 hari, program 5 (lima) tahun.

GBHN adalah program yang disusun oleh wakil-wakil rakyat ditambah utusan daerah, utusan golongan, dan tidak lupa waktu itu ABRI. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun. Lalu penjabaran rencana pembangunannya di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang disemangati dengan Trilogi Pembangunan dalam pelaksanaannya. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang digunakan di era Orde Baru, diakui cukup terperinci dalam mengarahkan pembangunan negara dengan rencana-rencana pembangunannya yang berciri khas negara agraris.
Melihat itu, ada upaya kembali memformulasikan GBHN menjadi haluan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Ganjar Pranowo mengatakan, “Reformulasi Model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN): Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat" dianggap sangat penting untuk diangkat karena memang menjadi salah satu isu yang dibicarakan dalam berbagai kesempatan dan menjadi salah satu dari banyak aspirasi yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat kepada MPR," dengan kondisi yang ada sekarang, model GBHN kiranya perlu direformulasi untuk disesuaikan dengan kepentingan masyarakat banyak.[3]
Artinya arah pembangunan tidak lagi mengacu ke arah politik melainkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk itu, arah kebijakan perencanaan pembangunan nasional semestinya ditetapkan oleh wakil rakyat dan daerah yang duduk dalam lembaga perwakilan, yang proses penyusunannya harus melibatkan seluruh komponen dan kekuatan bangsa. Semenjak UUD 1945 hasil Amandemen kesatu sampai dengan keempat telah mengamanatkan beberapa perubahan yang fundamental dan bersifat mendasar didalam kehidupan bangsa bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan ini bersifat drastis dan dalam tempo yang berbarengan. Beberapa perubahan mendasar tersebut antara lain: (1) Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket, (2) MPR terdiri dari anggota DPD dan DPR, (3) Jabatan presiden dan wakil presiden bersifat tetap waktu (fixed term), sehingga tidak bisa diberhentikan kecuali melanggar hukum, dan (4) MPR tidak lagi membuat GBHN.
Ketiadaan GBHN merupakan konsekwensi logis dari pemilihan presiden secara langsung. Sebab salah satu aspek penilaian terhadap calon presiden adalah visi atau rencana atau program yang ditawarkannya dalam upaya pemerintahannya mencapai cita-cita bangsa bernegara. Tawaran tersebut harus dapat diwujudkannya pada masa jabatannya. Apabila tidak, maka yang bersangkutan akan dianggap gagal, akibatnya dia tidak akan dipilih lagi oleh rakyat untuk jabatan berikutnya. Dengan demikian pembuatan rencana atau proses perencanaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa bernegara dimulai semenjak seseorang mencalonkan dirinya menjadi presiden. Kemudian dijabarkannya setelah yang bersangkutan memenangi pemilu, serta dilaksanakannya, dan senantiasa dievaluasi serta dipertanggung jawabkan kepada rakyat pemilihnya, selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Wewenang Haluan Negara menjadi tanggung jawab Presiden terpilih dengan program Diskursus untuk menghidupkan kembali GBHN didasari situasi dan kondisi pembangunan nasional saat ini lahir dari kegelisahan akan kondisi pembangunan saat ini dan kekhawatiran akan prediksi-prediksi perekonomian nasional ke depan yang harus bersaing dalam arena ekonomi global. “Dalam kerangka kondisi yang mengkhawatirkan itulah visi kepala pemerintahan sebagai sebuah haluan pembangunan layak dipertanyakan. Dan jika terjadi pergantian Presiden arah dari pembangunan tidak harus kembali dirubah oleh presiden terpilih. Kepemimpinan sebagai salah satu indikator kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan keber­hasilan suatu organisasi ataupun pembangunan secara keseluruhan. Kepemimpinan yang baik dapat mengakibatkan manajemen yang  tepat dan berhasilnya pelaksanaan tugas.
1.      Manusia Indonesia Seutuhnya Sebagai Pilar Pembangunan Bangsa dan Negara.
Di Indonesia dikenal pengertian manusia seutuhnya. Menurut Pedoman dan Penghayatan Pancasila, setiap manusia mempunyai keinginan untuk mempertahankan hidup, dan menjaga kehidupan yang lebih baik. Ini merupakan naluri yang paling kuat dalam diri manusia. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan Negara memberikan pedoman bahwa kebahagiaan hidup manusia itu akan tercapai apabila kehidupan manusia itu diselaraskan dan keseimbangan, baik hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan manusia dengan bangsa, dan dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rokhaniah. Pancasila menempatkan manusia dakam keseluruhan harkat dan martabatnya mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Manusialah yang menjadi titik tolak dari usaha kita untuk memahami manusia itu sendiri, manusia dan masyarakatnya, dan manusia dengan segenap lingkungan hidupnya.
Adapun manusia yang kita pahami bukanlah manusia yang luar biasa, melainkan manusia yang disamping memiliki kekuatan juga manusia yang dilekati dengan kelemahan-kelemahan, manusia yang disamping memiliki kemampuan-kemampuan juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan, manusia yang disamping mempunyai sifat-sifat yang baik mempunyai sifat-sifat yang kurang baik. Manusia yang hendak kita pahami bukanlah manusia yang kita tempatkan di luar batas kemampuan dan kelayakan manusia tadi. Manusia sebagai mahluk Tuhan adalah mahluk pribadi, sekaligus mahluk social. Sifat kodrati manusia sebagai individu dan sekaligus sebagai mahluk sosial merupakan kesatuan bulat. Perlu dikembangkan secara seimbang, selaras dan serasi. Perlu disadari bahwa manusia hanya mempunyai arti dalam kaitannya dengan manusia lain dalam masyarakat. Manusia hanya mempunyai arti dan dapat hidup secara layak diantara manusia lainnya.
Tanpa ada manusia lainnya atau tanpa hidup bermasyarakat, seseorang tidak dapat menyeenggararakan hidupnya dengan baik. Mengelaborasi  visi dan misi presiden terpilih dengan menekankan pada reformasi dibidang hukum semisal pemberantasan korupsi rupanya belum menuai hasil yang memuaskan, sebab para penegak hukumpun kadang terjebak bahkan berperan sebagai mafia peradilan. Ini mengindikasikan bahwa pembangunan yang menitik-beratkan pada aspek-aspek sosial maupun hukum tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ditunjang oleh orang-orang yang bersih. Se-ideal apapun program pemerintah atau sistem kenegaraan yang dibangun tidak akan berhasil jika tidak memiliki integritas moral selayaknya moralitas manusia seutuhnya yang menjadi konsep idealnya di pancasila dan UUD 1945. Manusia sebagai insan pembangunan harus selalu sadar akan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang ditetapkan dalam UUD 1945, serta mendahulukan kewajiban daripada haknya sebagai warga negara.
Demikian pula, manusia yang ingin diwujudkan adalah yang lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan, atas dasar kebersamaan dan semangat kesetiakawanan, serta senantiasa mempertimbangkan lingkungan sosial masyarakatnya. Bangsa ini lebih memilih menjadi bangsa yang memenuhi sisi-sisi di dalam pikirannya dengan nilai-nilai pragmatisme daripada “kolektivisme” yang tak membawa keuntungan. “ Engkau ada karena kau berguna, aku ada karena melihat ada yang berguna.”
2.      Mengedepankan  Moralitas Aparatur Dan Penekanan Terhadap Sikap Etis Pemimpin.
Keniscayaan globalisasi dan dampak modernisasi yang seolah memendekan ruang dan jarak, acap kali melahirkan Nilai-nilai pragmatisme yang kemudian memupuskan kuncup-kuncup moral yang sebelumnya menjadi bagian keseharian hidup manusia Indonesia. Bangsa ini tak lagi mau dan tak mampu berkembang dengan kebaikan, dan itu telah menjadi bagian dari sekian pilihan yang dipilihnya.
Seolah menjadi manusia Indonesia berarti menjadi manusia yang brutal dan tak bermoral. Di sini pekerjaan, jabatan, golongan, kekayaan, kebijakan, dan kekuasaan, dengan bermacam relasi sosialnya tak akan lepas dengan negatifitas penjelmaannya. Bangsa ini tak malu lagi bila menyingkirkan nilai-nilai kejujuran dan kebaikan di dalam lubuk hatinya yang dalam sekalipun, dan diganti dengan segala kepicikan dan kepura-puraan. Bangsa ini menjadi bangsa yang tak lagi mau mengerti arti penting kesopanan dan keramahan, dan arti penting kebaikan dan kejujuran. Mereka, manusia-manusia Indonesia tak lagi peduli jika kemajuan yang telah mereka peroleh itu berlumur dengan darah dan kotoran. Keberadaban dan kebudayaan mereka lebih suka dinilai dari satu tolak ukur dengan standar minimal—Indonesia hanya berisi manusia-manusia “enggan”.
Ironisnya, dengan standar minimal ini mereka menjadi bangga, dan dengan segera menafikkan ada standar yang lebih baik untuk bisa dicapai. Dan hal dengan melihat bahwa standar budaya bangsa itu baik bila perilaku mereka mencerminkan kebaikan dan nilai-nilai kejujuran universal yang diakui bersama. Sedangkan, titik tolak untuk melihat bangsa itu beradab adalah dengan melihat kesopanan dan kesantunan yang dimilikinya. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang memiliki unggah-ungguh dalam berperilaku. Arti penting jika sebuah bangsa menjadi bangsa yang berbudaya dengan menjunjung kebaikan dan kejujuran, atau menjadi bangsa beradab dengan mengamalkan kesopanan dan kesantunan adalah sebagai bentuk pengaktualisasian diri. Aktualisasi diri sebagai diri sendiri, dengan jatidiri “kemanusiaannya”. Dengan kata lain, bangsa yang berbudaya dan beradab adalah bangsa yang di dalamnya terdapat manusia-manusia yang terdiri dari jiwa-raga manusia seutuhnya.
3.      Memprioritaskan Pendidikan Yang Berbasis Local Wisdom
Kearifan Lokal mempunyai fungsi, mengatur interaksi kegiatan masyarakat atau komunitas-nya, memperlakukan Alam sekitarnya, termasuk pola pergaulan yang arif dan bijaksana. Mungkin pernah terbersit di dalam benak kita, "mengapa pada zaman Nenek Moyang kita dahulu, jarang sekali terjadi atau bahkan tidak pernah terjadi Bencana Alam?" yang disebababkan oleh ulah manusianya sendiri, dan juga  "mengapa jarang sekali terjadi Perselisihan Antar Warga?". Jawabannya adalah; Kearifan Lokal-lah yang menyebabkan jarangnya terjadi hal-hal buruk seperti itu. Hal ini dikarenakan, Masyarakat Nusantara dengan Kearifan Lokal-nya, menjalani kehidupannya hari demi hari.
Dimana dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Kearifan Lokal Bangsa Indonesia, membuat interaksi Manusia dengan Manusia, dan Manusia dengan Alam tampak begitu saling menyayangi. Nilai-nilai "Kearifan Lokal Bangsa Indonesia" digunakan oleh Nenek Moyang kita, karena mereka sadar, bahwa hidup ini saling  bertergantungan antara satu dan lainnya, termasuk pada Alam sekitar. Sehingga Nenek Moyang kita pun selalu bercermin pada hubungan Kearifan Lokal. Intinya, bagaimana Alam bisa memberikan yang terbaik bagi manusia, jika manusia yang hidupnya tergantung pada Alam tersebut,  berlaku tidak baik kepada Alam itu sendiri. Oleh karenanya, agar alam tidak murka, pola interaksi yang guyub antar sesama Manusia, antar Manusia dengan Alam, harus terus dijaga berdasarkan nilai-nilai Kearifan Lokal Bangsa Sendiri.
Memahami "Kearifan Lokal" secara fungsional, maka sudah selayaknya, sebagai Manusia, menggunakan Perasaan dan Akal Pikiran untuk hal-hal yang baik.
Penutup
GBHN secara ideologis bertujuan sebagai wadah permusyawaratan rakyat yang membahas rencana untuk lima tahun ke depan, suatu master plan yang tidak hanya dibahas oleh tim sukses para capres ataupun cawapres, akan tetapi dibicarakan oleh seluruh elemen rakyat melalui berbagai proses kanalisasi pemikiran kebangsaan, politik, maupun ekonomi yang tersebar dalam Fraksi-fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Arah dan tujuan Pembangunan Nasional,yang dahulu tertuang dalam GBHN, sangat jelas tegas mengikat seorang Presiden menjalankannya.
Pelanggaran  atau tak dijalankannya GBHN seorang Presiden dapat diberhentikan. Amandemen UUD 45 meniadakan GBHN, menjadikan Arah Pembangunan Indonesia Tanpa Bentuk, bisa saja sekemampuan  seorang presiden sesuai visi misinya dalam kampanye bersama tim yang terdiri dari para menteri.
Pergantian Presiden bisa saja berubah walau sebelumnya telah ada RPJM yang hanya lahir dari keputusan Presiden tanpa persetujuan 7 lembaga. RPJM seharusnya disyahkan sebagai kerangka arah tujuan pembangunan Jangka Panjang lewat Kelembagaan Perwakilan Rakyat. RPJM (dalam istilah) bisa saja berbeda sesuai Visi Misi sang Presiden, tak salah jika Soesilo Bambang Yudoyono melakukan politik pencitraan dalam RPJM,sebab tak ada konsekwensi pemecatan produk buatannya.Jangan juga para cerdik pandai berteriak tentang ekonomi Indonesia yang sudah tak berbentuk,tak perlu lagi mereka protes atas kesewenangan investor atas tanah rakyat.Bukankah Presiden bertanggung jawab pada Rakyat.”Rakyat yang mana?” inilah hasil dari amandemen UUD 45 yang telah meniadakan GBHN dan MPR setara secara kelembagaan.
Arah Pembangunan Indonesia disegala bidang saat ini tanpa “kekuatan tetap”,karena tak lahir dari sebuah perdebatan yang memberikan siratan mandat Rakyat untuk presiden yang dipilihnya.Kita dulu menyebutkan Presiden sebagai pelaksana mandat dari rakyat lewat MPR RI, hasil dari pemilihan umum.Amandemen UUD 45 telah meniadakan “Kekuatan” MPR RI yang dulu sangat tinggi derajatnya. Presiden sebagai kepala eksekutif par excellence berwenang menjalankan arah pembangunan nasional sesuai dengan visi dan misinya dengan berpegangan pada UU. Namun karena selama ini presiden dan wakil presiden adalah bayang-bayang partai tertentu, maka visi dan misi pembangunan yang dijalankan justru terkesan sebagai visi dan misi partainya. GBHN merupakan suatu keniscayaan bagi upaya pembangunan nasional yang terencana dan berkesinambungan. Pembangunan nasional kita perlukan untuk mengisi kemerdekaan yang sudah kita rebut kembali dengan pengorbanan jiwa. Kita berencana mengadakan pembangunan, karena kita tidak mau membiarkan perkembangan masyarakat nasional berjalan sendiri secara alami.
Bukan kita tidak percaya pada takdir Illahiah. Kita ingin mencampuri perjalanan tersebut agar perkembangan masyarakat mewujudkan pertumbuhan seperti yang kita cita-citakan. Sedangkan sebelum suatu masyarakat dapat secara efektif mengintervensi perkembangannya sendiri, ia harus lebih dahulu membentuk suatu subsistem yang khusus berfungsi menghasilkan keputusan kolektif yang mengikat. Sejauh yang mengenai urusan pembangunan nasional tadi, subsistem itu berupa rangkaian rencana pembangunan berkesinambungan yang ditransformasikan menjadi GBHN.
Meskipun demikian ada beberapa program pemerintah saat ini dalam melibatkan tokoh masyarakat, agama, kaum cerdik-cendekia dengan menitik beratkan pada penjaringan aspirasi dan gagasan semisal melalui Musrembang yang sebenarnya cukup ideal dan efektif. Meski pada praktiknya kadang tidak berjalan dengan maksimal, karena bagaimanapun juga ada tarik-menarik kepentingan akibat dari perubahan sistem demokrasi yang ada, khususnya menyangkut dengan mekanisme pemilihan kepala Negara. Padahal dengan kegiatan seperti itu masyarakat lebih dilibatkan secara langsung dalam pengambilan kebijakan dan secara bersama-sama mengawal program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Namun pengawasan melekat dan kontrol terhadap kinerja aparatur yang tidak dibarengi oleh niat yang tulus dalam membangun hingga sebaik apapun program yang telah dicanangkan oleh pemerintah menjadi tidak tepat sasaran. Apalagi di era otonomisasi dewasa ini peran masyarakat lebih dituntut untuk pro aktif dalam menyampaikan konsep dan gagasan yang tidak melulu didasarkan oleh kepentingan golongan ataupun partai, sebab kecenderungan  mendahulukan kepentingan partai ataupun golongan menjadi kosekuensi tersendiri dari bergesernya amanat pembangunan melalui GBHN ke visi-misi yang dicanangkan oleh seorang presiden terpilih. Hal ini pun turut berimbas hingga ke tingkat pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang lebih banyak memakan anggaran negara dan juga tidak jarang menimbulkan kericuhan.
Pergeseran arah dan tujuan rencana pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, tidak bisa dilepaskan oleh pentingnya pembangunan manusia Indonesia, sebab dengan memprioritaskan pembangunan manusia Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 45 akan menciptakan masyarakat yang berintegritas moral dan memiliki landasan etis terhadap wawasan kebangsaan serta tanggap terhadap berbagai perubahan. Dengan begini visi dan misi pembangunan dalam jangka menengah maupun jangka panjang akan lebih fokus dengan memprioritaskan kepentingan negara dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan lainnya.




[1] Jimly Asshiddiqie , beberapa catatan Refleksi (Makalah 2009)h1
[2] Rumusan Sidang Tanwir Muhammadiyah-Lampung 5-8 -2009
[3] Ganjar Pranowo.