Aug 13, 2009

APRESIASI FILOSOFIS TERHADAP ARTEFAK SEJARAH TERNATE MELALUI UNGKAPAN KATA DAN SEJUMLAH “TANDA” (Sebuah Essay)

Oleh
Syahyunan Pora, S.Fil

Apa yang terdengar mengenai istilah “Semiotik”, “Metafora”, “Analogi” bahkan sampai ke isyarat lisan maupun bahasa semafor, semuanya hanya dapat saya simpulkan dengan : “tanda-pertanda, atau bisa juga dengan tanda-tanda”. Berbeda kemudian jika tanda-tanda itu tidak dipahami lagi sebagai sesuatu yang bermakna dalam kehidupan kita. singkatnya tanda-pertanda atau tanda-tanda merupakan suatu cara untuk menandai ciri tertentu untuk dikenali, dimengerti, dipahami,dimaklumi atau bisa juga menyingkap makna apa yang tersirat dibalik suatu tanda tersebut. Kita seringkali tanpa sadar menandai sesuatu dengan keadaan alam yang sedang berpancaroba.

Misalkan, “Dulu sewaktu masih di sekolah dasar dulu, benteng Santa Lucia atau benteng Kalamata masih jauh dengan air laut alias belum terkena abrasi” atau “Oo..Ngana datang dulu tu, Sweering bo’long jadi” atau “cewek yang bertahi lalat dibibir itu pertanda cerewet”. Arti yang menandakan kata ”Sweering” yang belum jadi itu, bisa saja mengandung arti dengan Ternate yang belum semarak dan seramai kini, (sebab belum ada kosentrasi warga pada sebuah tempat sebagai tempat santai disore ataupun malam hari) sementara maksud kata dari “Sweering” itu sendiri berasal dari asal kata bahasa Belanda “Zweering” yang berarti tapal batas yang memagari/menghalangi (pada konteks abrasi pantai). Dari arti makna kata yang tersirat maupun yang tersurat mengandung multi tafsir arti dari berbagai pengandaian diatas. Pertama: ukuran waktu masa lalu dan masa kini yang menandai situs sejarah tersebut untuk selalu menjadi perhatian khusus bagi instansi ataupun dinas terkait sebab ancaman abrasi pantai yang lama-kelamaan dapat meruntuhkan sejarah benteng tersebut. Kedua: Apakah makna kata Sweering atau Zweering yang kini menjadi identik dengan tempat santai warga Ternate di Sore hari maupun malam hari sudah selayaknya dimapankan sebagai sebuah trademark yang menghilangkan identitas lokalitas etnik sebuah tempat?. Misalkan menyematkan nama sebuah tempat yang sedikit mengandung arti sejarah ataupun ada nilai apresiatif didalamanya. Seperti Taman Dodoku Ali, Pasar Gamalama ataupun lapangan Ngara Lamo.

Dan sepanjang pengetahuan bersama mengenai sejumlah nama tempat, entah itu nama jalan ataupun ruang-ruang publik lainnya di Kota ini masih banyak yang belum teridentifikasi dengan nama-nama yang mengandung rasa apresiasi terhadap lokalitas etnik maupun yang bernuansa Sejarah. Sehingga tidaklah mengherankan dengan ekses tempat santai berupa Sweering ataupun Tapak II, III atau yang lainnya akan menjadi sesuatu kata yang familliar bagi warga Kota Ternate untuk menyematkan sebagai trademark ruang-ruang publik tersebut yang lama- kelamaan bisa mengandung arti negatif. Persoalannya kemudian akan menjadi lain (latah) dan bisa dibilang tidak kreatif jika hal sepele ini mengaburkan identitas hanya karena sebuah tanda dari nama-nama yang ada. Misalnya ada sebuah tempat di Halbar (Halmahera Barat) yang kini mulai dikenal oleh hampir sebagian besar warga Jailolo dengan sebutan Alun-Alun. Ketika orang menyebut alun-alun bukankah kata itu lebih familiar dan mengandung makna pada istilah kata yang berasal dari bahasa Jawa?. Sementara konteks kekinian yang ada pada budaya dan bahasa kita sendiri mungkin masih banyak yang belum termaknai dengan nama-nama ataupun istilah yang berangkat dari budaya sendiri (Hibua Lamo, dll misalnya).

Dalam kasus ini, akan berbeda jauh jika mau dikorelasikan dengan konteks nama Falajawa, Kampung Makasar atau dengan yang lainnya, yang kebetulan juga ada di Ternate. Sebab kronologis sejarahnya justru lebih kental menautkan sejarah Ternate masa lalu dan Ternate masa kini yang berhubungan dengan ekspansi, koloni maupun remah-remah yang melekat pada identitas Ke-Moloku Kieraha-an sebagai sebuah kerajaan. Sebagai putra daerah seringkali saya merasa malu, ketika ada seorang kawan yang datang jauh-jauh dari Jakarta dan sempat bertandang ke situs-situs sejarah Ternate, misalnya seperti Benteng Oranye yang tampilannya sudah tidak sesuai dengan wujud aslinya karena pemugaran yang terkesan asal-asalan, begitupun dengan benteng-benteng lainnya yang dilengkapi dengan Taman Bermain. Sama halnya dengan pertanyaan yang kerap kita dengar seperti ”Dimanakah prasasti atau tugu yang menandai atau sebagai simbol kedatangan para gujarat arab atau bangsa-bangsa eropa yang pertama kali menginjakan kaki pertama kali di Jazirah tul Muluk ini. Misalnya jika memang pendaratan pertama kali bangsa-bangsa Eropa menginjakkan kakinya di Ternate ini dimulai dari pantai Talangame (Bastiong kini) lantas? Dimanakah Tugu atau Prasastinya sebagai sebuah penanda! Atau jangan-jangan saya yang keliru mengartikan tanda bahwa wanita yang bertahi lalat di bibir itu cerewet plus judes. Sebab bisa jadi tahi lalat itu sebagai tanda penghias bibir, dan dimanapun letaknya niscaya tetap indah dipandang mata selama nokhtah hitam itu masih tetap diatas bibir. Berbeda kemudian jika itu menjadi buah bibir yang dapat melecehkan harkat dan martabat seseorang sebab tanda-tanda fisik sekalipun kecil bentuknya, kadang-kadang tanpa sadar, sering kita memaknai itu dengan ungkapan yang sarkastis maupun yang rasialis....sehingga kritik pun telah berbuah pencemaran nama baik.....Naudzuubilahi mindzalik..




ETNISITAS DAN INTEGRASI SOSIO KULTURAL MASYARAKAT TRANS SUBAIM HALMAHERA TIMUR


Oleh
Syahyunan Pora

Sejak pertama kali dibuka lokasi transmigrasi subaim pada Tahun 1982 yang saat itu diprakarsai oleh Pemerintah Kab Dati II Halteng, yang mana otonomi daerahnya masih dibawah propinsi induk yaitu Propinsi Maluku. Pelaksananya dalam hal ini adalah Dinas Transmigrasi Kabupaten. Gelombang pertama saat Transmigrasi Subaim baru pertama dibuka sekitar 500-an hingga 700-an per KK warga trans yang didatangan dari berbagai wilayah di Pulau Jawa.

Diantaranya dari Jawa Timur, yang meliputi Jember,Banyuwangi dan Madura, Jawa Tengah, Cilacap, Kebumen dan Banyumas dan dari Jawa Barat sebagian besar dari Sukabumi Dan sebagian kecilnya dari Tasikmalaya. Selain dari warga transmigran yang berasal dari Pulau Jawa ada juga Transmigran Lokal (Translok) yang berasal dari suku Tidore dan Maba.Sesuai dengan data informan warga Trans SP1 Desa Bumi Restu, Pak Darmiyanto, yang juga salah seorang transmigran asal Cilacap Jawa Tengah mengatakan, pada gelombang pertama transmigran yang berasal dari jawa ketika pertama kali didatangkan oleh pemerintah belum secara keseluruhan mendapatkan lahan.Baru pada gelombang II bersamaan dengan Transmigran lokal lahan persawahan dan perkebunan mulai digarap. Hingga kini Satuan Pemukiman (SP)1 yang telah dimekarkan menjadi Mekar Sari dan Bumi Restu yang dihuni oleh warga transmigran kurang lebih 3000 Jiwa penduduk. Dengan rincian data yang diperoleh dari Kantor Desa Bumi Restu sebanyak 1820 jiwa penduduk sementara Desa Mekar Sari berjumlah 1255 jiwa penduduk dengan masing-masing data yang diperoleh bersumber pada thn 2008. Dengan jumlah penduduk yang berasal dari suku bangsa yang beragam dalam satu wilayah pemukiman transmigrasi interaksi sosial sesama warga tidak bisa dielakan dengan berbagai konsekuensi plus-minusnya. Pada kegiatan sosial yang melibatkan semua suku dari warga trans di Bumi Restu sering melibatkan beragam suku di saat kegiatan kerja bakti bersama untuk membangun rumah-rumah Ibadah misalnya, ataupun kerja sama dalam mengolah hasil panen. Meski ketika awal penempatan warga di lokasi trans ini dengan berbagai suku pernah menjadi tarik ulur dalam hal penggarapan usaha perkebunan maupun pertanian. Yang masih menurut informan Pak Darmiyanto mengandung potensi konflik saat pertama kali daerah transmigrasi ini baru dibuka. Sebab keinginan membuka lahan usaha untuk persawahan (lahan Basah, seperti bercocok tanam padi) sebagian besar diinginkan oleh warga pendatang dari Suku Jawa sementara dari warga translokal yang kebanyakan berasal dari suku asli lebih menginginkan untuk bercocok tanam untuk menggarap lahan kering atau tanaman pangan. Namun potensi konflik sesama warga trans ini kemudian tidak berlanjut dengan inisiatif tokoh

masyarakat setempat untuk menengahi permasalahan ini sehingga kini tidak sedikit sesama warga Trans yang berasal dari suku aslipun dapat menggarap sawah sama halnya dengan para warga trans pendatang yang kini sudah banyak yang mahir dalam bercocok tanam di lahan yang kering. Seperti mengolah perkebunan Kelapa, Kakao dan Pala. Interaksi budaya relatif masih dipertahankan dari sesama warga pendatang dari berbagai suku yang berasal dari Jawa. Hal ini masih dapat dilihat dari berbagai macam kegiatan dalam perayaan hari hari besar agama maupun hari-hari besar nasional. Bahkan masih dianggap kental budaya jawa yang mewarnai keseharian warga trans Subaim. Dimana pada saat tertentu ketika ada hajatan keluarga berupa acara perkawinan di lokasi Trans ini hampir 80% sajian kebudayaan jawa melalui seni tari dan pegelaran wayang semalam suntuk, maupun atraksi dolanan jaranan kepang ataupun kuda lumping masih sering digelar. Walau kini frekuensinya berkesenian yang dapat mengikat toleransi kegiatan kebudayaan sesama warga pendatang maupun penduduk asli/warga trans lokal sedikit berkurang. Ini disebabkan oleh kondisi ekonomi warga yang pada 3 tahun belakangan ini sementara menurun karena hasil produksi dibidang pertanian wargapun ikut terkena dampak konflik horisontal. Sama halnya ketika dibukanya area pertambangan di areal sekitar lokasi Trans Subaim tidak sedikit warga yang turut beralih profesi dari petani ke buruh tambang ataupun disektor lain seperti menjadi pedagang umumnya. Namun kemudian akibat krisis global sehingga banyak karyawan/buruh tambang yang di PHK, bisa dikatakan lahan sawah aktif yang awalnya digarap secara serius kini banyak yang terbengkalai atau menjadi bongkor sekitar 40%. Dalam interaksi kebudayaan, warga pendatang lebih permisif untuk menerima budaya-budaya lokal dari penduduk asli Halmahera seperti dari suku Tidore, Maba dan Tobelo. Kebalikan dari suku asli yang masih relatif tertutup untuk menerima kebudayaan warga pendatang khususnya dalam bentuk kesenian dan tradisi adat yang juga berfungsi sebagai kontrol sosial sesama warga trans yang berasal dari suku jawa meski organisasi budaya atau bisa dikatakan sebagai lembaga adat itu tidak berfungsi secara organisatoris maupun terstruktur. Pengecualiannya apabila terjadi kawin silang antara suku asli dan suku pendatang maka kebudayaan dari kedua suku tersebut cenderung lebur dalam interaksi kebudayaan yang sama. Hal ini dimungkinkan oleh keturunan yang dilahirkan dalam wilayah trans masih dominan dikuasai oleh warga pendatang atau suku yang berasal dari jawa, termasuk dalam penguasaan bahasa. Mayoritasnya suku jawa pada daerah Transmigrasi Subaim dari SP1 hingga SP6 boleh dikatakan mencapai 80%, sehingga tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang menyangkut dengan kegiatan budaya maupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya dapat mempengaruhi secara tidak langsung hingga ke etos kerja ke warga trans lainnya termasuk warga trans lokal yang berasal dari suku asli.

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Desa Mekar Sari, Pak Sutrisman yang juga dijadikan sebagai informan. Bahwa kini kegiatan sosial budaya yang melibatkan berbagai suku dalam satu lokasi trans sudah mulai lebur dengan sedikit banyaknya pengetahuan bertani di Sawah yang juga sudah dimiliki oleh suku yang berasal dari warga trans lokal. Misalnya orang Tidore dan orang Maba. Indikasi ini diperkuat dengan mulainya warga dari suku asli (trans lokal) sudah sedikit banyak memiliki sawah. Sementara dari warga trans atau dari suku Jawa sendiri tidak sedikit yang terlanjur menjual area persawahannya untuk beralih ke profesi lain (indikasinya tertarik dengan penghasilan yang lebih besar kemudian beralih profesi ke Buruh tambang di Pertambangan nikel yang baru dibuka). Dengan tingkat keuletan yang tinggi serta keseriusannya dalam menggarap lahan persawahan memberikan implikasi penguasaan sumber daya ekonomi di lokasi Trans Subaim ini lebih didominasi oleh Suku Jawa umumnya dibidang pertanian dan perkebunan. Sebagian kecil dari Suku Sunda. Bisa saja cara pandang kebudayaan menurut etos kerja setiap warga transmigran yang berasal dari suku Jawa ketika sesampainya di daerah Trans, mereka sudah jauh-jauh hari dibekali dengan motifasi yang kuat untuk mau merubah nasib. Sehingga bisa dikatakan ketika ada warga dari suku jawa yang mau mengikuti program pemerintah sebagai peserta transmigrasi kedaerah-daerah yang baru dibuka, meski jauh dari tanah leluhurnya. Bisa dikatakan bahwa filosofi hidup suku Jawa dengan ungkapan ” Mangan Ora Mangan Ngumpul”(makan tidak makan kumpul) yang sudah teratanam kuat dalam kebudayaan Jawa itu sendiri, kini perlahan-lahan mulai tergerus oleh perubahan zaman.





Aug 10, 2009

KOMUNITAS SENIMAN TERNATE MENGENANG “SI BURUNG MERAK” W.S RENDRA

Bertempat di Benteng Kalamata Ternate, sejumlah Komunitas Seniman dan Pemerhati Sastra Ternate pun tak ketinggalan turut mengenang Maestro sastrawan dan penyair besar Indonesia W S Rendra. Acara yang diprakarsai oleh komunitas seni dan pemerhati sastra maupun budaya Maluku Utara ”MATAHATI” menampilkan monolog dan pembacaan karya-karya puisi W.S Rendra. Dalam kesempatan mengenang sang Burung Merak itu, turut ambil bagian dalam hajatan tersebut adalah komunitas seniman Vala Art Ternate, Rastara No Ate, Himpunan Mahasiswa Jurusan Sastra Indonesia Unkhair dan tampak juga tak ketinggalan beberapa Dosen Jurusan Sejarah Universitas Khairun Ternate.
Acara yang biasanya menjadi agenda seni tiap sabtu sore dalam tajuk secangkir kopi Matahati ini dikemas dalam satu paket untuk mengenang Si Burung Merak W.S Rendra yang mengambil tempat di Benteng Kalamata Ternate Sabtu Sore 8/8/09. Pada kesempatan pertemuan rutin sabtu sore itu, agenda ”bacarita” secangkir Kopi Matahati membahas topik tentang ”Tong Pe Budaya, Sapa Yang Faduli” dan kemudian dilanjutkan dengan teatrikal Matahati dan Sketsa (Sanggar Kreasi Teater Sastra) yang dipentaskan oleh Bahtiar, Arifin, Mamat, Mujahid serta monolog tunggal yang dibawakan oleh Syahyunan Pora, Staf Pengajar Fakultas Sastra Unkhair Ternate.
Dalam sesi lanjutan, komunitas seni yang hadir pada kesempatan itu seperti Fala Arts dan Rastara No Ate, memberikan kesan mengenai pengalaman mereka terhadap sosok Rendra yang juga sempat bersua dengan beberapa komunitas seniman dan pemerhati Sastra di daerah ini beberapa waktu lalu saat HNNB eringatan Legu Gam atau Pesta Budaya Rakyat Ternate.
Tampak kesan yang disampaikan oleh beberapa anggota komunitas seni di Ternate ini menimbulkan keharuan tersendiri, ketika masing-masing menyampaikan pengalaman mereka saat bertemu langsung dengan Sang Maestro yang semasa hidup dikenal akrab kepada hampir semua kelompok seniman, para sastrawan maupun teatrikawan dan beberapa kelompok penyanyi bahkan pengamen jalanan. Is dan Uce dari Fala Art Ternate juga memberikan kesan yang sama dalam menangkap sosok besar seorang Rendra yang masih tetap bersahaja dan tetap intens dalam dunia Seni dan Sastra yang ia geluti sampai akhir hayatnya.
Selamat Jalan Abang...Semangat serta Idealismemu akan selalu terjaga dan tetap menjadi cambuk dan cermin kepada kita, agar kita selalu kreatif dan kritis membedah fenomena zaman dalam frame sosial, budaya maupun Politik walau hanya lewat jalan berkesenian dan ekspresi kebudayaan.
Dan dengan harapan besar, kita juga mampu mengaktualisasikan nilai-nilai positif berkebudayaan dan berkesenian sesuai dengan harkat dan martabat Bangsa Indonesia. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya serta teriring salam dari Komunitas Seni dan Pemerhati Sastra Ternate. Semoga keluarga yang ditinggalkan selalu mendapat kekuatan dan Hidayah dari Allah SWT ..AMIN




Aug 6, 2009

CATATAN PERJALANAN KE WEDA HALMAHERA TENGAH (BAG. I)


Oleh
Syahyunan Pora & Wildan

Kali ini sedikit goresan tulisan yang terdokumentasi dalam catatan perjalanan saya dalam setiap kesempatan melakukan penelitian ataupun menjadi enumerator adalah sebuah kabupaten yang ada di Pulau Halmahera. Tepatnya Halmahera Tengah dengan Weda sebagai Ibukota Kabupatennya. Pada kesempatan kali ini kami bertiga yang sama-sama dari fakultas sastra unkhair, memulai sebuah perjalanan yang cukup melelahkan dalam rangka mengumpulkan database profil budaya maupun potensi wisata Halmahera Tengah termasuk wisata sejarah. Bersama dua rekan tersebut yaitu Umi Barjiah dan Wildan kami memulai perjalanan di pagi hari dengan mengambil rute lewat jalur laut. Jam 4.30 pagi kami bertolak dari pelabuhan Bastiong menggunakan Speed boat yang juga ditumpangi oleh sekitar 20-an penumpang laiinnya yang akhirnya mengantarkan kami disebuah pulau yang bernama Pulau Gita. Dari Pulau Gita ini kami langsung melanjutkan perjalanan darat dengan mengambil jalan pintas yang dalam istilah orang-orang Maluku Utara umumnya dengan menyebut “potong payahe”. Dan memang rute perjalanan darat ini melewati sejumlah kecamatan dan Desa yang salah satunya juga disebut diatas.
Transportasi laut KM Kieraha Masih menjadi andalan perhubungan Masyarakat Halteng
cuma sayang rutenya memakan waktu yang cukup lama jika dari Ternate ke Weda
Namun dengan melewati rute perjalanan darat ini merupakan suatu tantangan tersendiri. Dengan memakan waktu sekitar 5 jam untuk menuju Weda, medan yang kami lewati melalui jalan untuk menuju Weda pas pada saat musim penghujan sehingga dengan jalan berkelok kelok dan dikiri kanan menganga jurang-jurang yang dalam serta bukit yang terjal sesekali buat kami yang bukan orang yang berasal dari daerah sekitar ataupun yang terbiasa mobile dalam kondisi seperti ini kadang-kadang menyiutkan nyali kami bertiga. Sebab dalam membelah perut Halmahera dengan mengambil jalan pintas memang menjadi satu-satunya alternatif untuk tidak memakan waktu yang lebih banyak. Meskipun dengan kondisi medan dengan jalan yang hampir sembilan puluh persen belum beraspal atau sudah beraspal namun kondisinya sangat rusak parah jika pada musim penghujan. Tak ayal banyak kecelakaan yang sering terjadi pada jalan Trans Halmahera ini dan membuat fatal bagi para pelintas melalui jalur ini. Dan alternatif jalan melalui Gita ke Weda dengan memotong jalur pintas Halmahera ini meski relatif dekat jika dibandingkan dengan melalui jalur Ternate-Sofifi lalu kemudian mengikuti jalur Trans Halmahera yang melewati Beberapa kecamatan dan Desa di Halamhera Timur lalu kemudian sampai ke Weda Halmahera Tengah.
tepian Jalan saat masuk ke weda selalu menghampar pesisir pantai yang menawan  
Perkembangan terbaru jalan lintas Propinsi ini dikabarkan telah banyak mengalami perbaikan setelah administrasi ibu kota pemerintahan Halmahera Tengah mulai dioperasikan di Weda setelah sekian lama bahkan jauh sebelum Maluku dimekarkan menjadi dua propinsi wilayah administratif Halmahera Tengah dengan berbagai urusan kepemerintahan termasuk instansi-instansi Pemerintah Daerah banyak yang beroperasi di Tidore. Akhirnya sekitar 5 atau 6 Jam dengan kondisi jalan pada musim hujan seperti itu membuat kami tiba di Weda dengan Mobil Kijang Model lama itu dengan hampir semua penumpang yang berjumlah 6 orang dalam kondisi lelah dan mabuk Darat.
Wilayah pemerintahan Kabupaten Halteng saat ini sesuai Perda Kabupaten Halteng nomor 03 tahun 2005 dibagi dalam 6 (enam) kecamatan dengan 33 desa. Berdasarkan persentase perkembangan desa tahun 2005, desa swakarya 54,55%, dan desa swasembada 45,45%, (Halteng Dalam Angka, 2003). Wilayah pemerintahan kabupaten Halteng dibagi dalam 6 kecamatan;
1. kecamatan Weda Tengah Ibu Kota Weda ( 5 Desa)
2. kecamatan Weda Selatan Ibu Kota Wairoro (5 Desa)
3. kecamatan Weda Utara Ibu kota Sagea (7 Desa)
4. kecamatan Patani Ibu Kota Kepai ( 6 Desa)
5. kecamatan Patani Utara Ibu Kota Tepeleo (5 Desa)
6. kecamatan Pulau Gebe Ibu Kota Kapaleo ( 5 Desa).

sebagaian besar pulau Halmahera yang termasuk dalam wilayah kabupaten Halteng adalah berupa daerah perbukitan dan pegunungan, yaitu seluas 177.179,35 Ha atau 69,99 % dari luas wilayah. Daerah perbukitan sebagian besar tersebar merata di kecamatan Weda, yaitu seluas 176.706,35 Ha, sedangkan daratan terjal atau daerah pegunungan terdapat di sekitar gunung Batu Sulat. Berdasarkan jenis komoditas utama yang dapat dikembangkan, maka kabupaten Halmahera Tengah dikelompokkan menurut ketinggian <> 40 %, yaitu seluas 182.927,06 Ha atau 72,05 % dari luas wilayah. Daerah tersebut sebagian besar di kecamatan Weda dengan fisiografi berupa perbukitan dan pegunungan, (Potensi dan Peluang Investasi Halteng, 2007: 2). Kabupaten Halteng terletak antara 0°45’ Lintang Utara sampai 0°15 Lintang Selatan, dan 127° 45’ - 129° 26’ Bujur Timur. Secara geografis daerah Halteng dibatasi oleh; wilayah Kabupaten Halmahera Timur di sebelah Utara, wilayah Kabupaten Halmahera Selatan di sebelah selatan, Kota Tidore Kepulauan di sebelah Barat, dan Provinsi-provinsi Irian Jaya Barat di sebelah Timur. Daerah Halteng merupakan daerah pantai karena kurang lebih 80% Desa/Kelurahan berada di daerah pantai sedangkan 20% lainnya berada di daerah pegunungan.
Gambar ini diambil dari atas puncak lokasi Kantor Bupati Halteng,
sebagian menampakan Kota dan Teluk Weda 
Enam kecamatan yang ada di kabupaten Halmahera Tengah 5 di antaranya berada di daratan Halmahera, sedangkan pulau Gebe berada di pulau Gebe yang terletak di sebelah Timur pulau Halmahera. Luas daratan Halmahera Tengah 2.539,1128 km², sedangkan luas daratan berdasarkan wilayah pemerintahan, yaitu kecamatan Weda 797,4992 km², kecamatan Weda Selatan 237,4568 km², kecamatan Weda Utara 627,6478 km², kecamatan Pulau Gebe 200,0819 km², kecamatan Patani 466,7469km², dan kecamatan Patani Utara 209,6802 km². Penduduk Penduduk kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2005 berjumlah 44.361 jiwa yang terdiri dari 22.093 (49,80%) laki-laki dan 22.268 (50,20%) perempuan. Jika dibandingkan dengan luas wilayah daerah Halmahera Tengah, maka rata-rata penduduk per km² adalah 20 jiwa per km², (Kab. Halteng, 2007). Kecamatan yang memiliki jumlah terbesar penduduk di daerah Hamahera Tengah adalah kecamatan Patani Utara yang berjumlah sebanyak 8. 492 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah kecamatan Weda Selatan yang hanya berjumlah 5.322 jiwa. Ditinjau dari kepadatan penduduk, maka kecamatan Patani Utara menjadi salah satu kecamatan yang paling padat penduduknya dengan jumlah 160 jiwa per km², menyusul pulau Gebe, 73 jiwa per km², sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah kecamatan Weda Utara, yaitu 7 jiwa per km².

FOLKLOR WEDA, PATANI DAN MABA

Patani, Weda, dan Maba berasal dari folklor (cerita rakyat) Gamrange, yaitu cerita tiga negeri. Ketiga nama ini adalah nama yang diberikan seorang ayah pada anak-anaknya, satu hari sebelum ia meninggal. Anak yang pertama diberi nama Wobon, artinya pertama atau anak sulung. Anak kedua diberi nama Fyatani, artinya ciong (cium) atau tengah, dan yang ketiga diberi nama Boworo/ Woro, yang berarti penghabisan. Selain pemberian nama, ayahnya juga memberikan bekal ilmu pengetahuan yang disampaikan melalui bentuk simbol pada ketiga anaknya. Wobon diberi tombak dan parang sebagai simbol laki-laki yang berarti kejantanan, yang dimaknai tanggung jawab. Fyatani diberikan ilmu agama, yang berarti pengetahuan tentang agama, yang dimaknai sebagai anak atau masyarakat yang ahli agama, dan Woro dibekali dengan kecerdasan, yang berarti seorang pemimpin, dan dimaknai sebagai orang atau masyarakat yang memiliki pengetahuan ilmu pemerintahan.
Talaga Weda diyakini sebagai cikal bakal dari Weda Kini dengan berbagai kisah yang bernuansa mitis
Dalam tataran yang lebih luas, jika nama ini disusun berdasarkan strukturnya dan dibaca secara heuristik maka akan menjadi, “sulung, ciung, habis (Woro)”, yang berarti “Hai anakku yang sulung (semua anaknya) marilah kita cium supaya habis”. Kalimat ini kemudian menjadi sebuah pengantar terhadap nasib yang akan menimpa ketiga anak ini pada kehidupan selanjutnya. Tetapi, ungkapan kasih sayang ibunya ternyata bukan petunjuk terhadap nasib baik yang akan dialami ketiga bersaudara ini. Dalam perjalanan kehidupan ketiga anak ini dilalui dengan penuh duka, yaitu perpisahan diantara mereka di tengah hutan. Melalui peristiwa ketujuh inilah cikal-bakal lahirnya teluk Weda, dan tanjung Patani yang diawali oleh terpisahnya ketiga bersaudara ini di tengah hutan, setelah ibunya juga meninggal. Kini mereka hidup tanpa ayah, dan ibu, dan akhirnya di tengah hutan mereka juga terpisah. Wobon sangat berduka, sebab kedua adiknya Fyatani dan Woro tidak lagi bersamanya. Di tengah kesedihannya Wobon kemudian bermimpi bertemu ibunya.

“Wobon tidak usah kamu bersedih dan tidak usah kemana-mana mencari saudaramu itu karena suatu saat nanti di tempatmu ini (Maba) akan banyak orang bersamamu. Tidak usah kamu pikirkan saudara-saudaramu karena mereka tidak meninggal atau hilang. Suatu saat nanti kamu akan bertemu mereka. Jika kamu sudah mendengar kabar mereka maka pergilah cari saudaramu itu”, (Faaroek, 2003: 19-20).

Muatan peristiwa kedelapan menjadi titik pusat (klimaks), dan menjawab peristiwa yang akan terjadi selanjutnya, yang berlawanan dengan konteks peristiwa sebelumnya yang dialami oleh ketiga orang bersaudara untuk selalu bersama, dan menyangi (perpisahan di tengah hutan). Konteks peristiwa yang saling berlawanan ini melahirkan suatu kehidupan baru yang lebih kompleks melalui suatu daerah yang bernama Halmahera Tengah. Orang-orang datang dari berbagai tempat untuk mencari nafkah, dan hidup bersama dalam ikatan persaudaraan. Peristiwa ini menjadi penggerak peristiwa selanjutnya untuk memasuki peristiwa kesembilan, tempat orang-orang yang mulai berdatangan ke pulau Halmahera, yang menjadi sumber informasi bagi Wobon, yaitu mengetahui dimana sekarang saudara-saudaranya berada. Fyatani hidup seorang diri di Tanjung Patani dan Woro hidup seorang diri di Teluk Weda. Tanjung dan teluk yang dimaksud adalah Tanjung Patani, dan Teluk Weda sekarang.

BERSAMBUNG